PLN Berat Nian Bebanmu

Jakarta - Defisit anggaran APBN 2008 terancam bengkak dan pemerintah kebakaran jenggot.
Dengan serta merta PLN dan Pertamina diminta disiplin (detikfinance, 31 Januari 2008) dalam hal besaran Subsidi. Ini berarti semakin bertambahnya daftar tunggu di PLN.

pemadaman listrik bergilir di mana-mana dan antrian minyak tanah untuk rakyat semakin panjang. Ini berarti pula target rumah-rumah RSS yang menjadi program Menpera harus dikurangi atau mungkin distop karena setiap rumah dibangun tentunya untuk layak huni harus ada listriknya. Dan ini pula mengharuskan industri untuk berhenti menjadi pelanggan PLN atau mengurangi pemakaian dari PLN dan beralih ke energi yang lain yang lebih mahal yang berujung pada melemahnya daya saing industri.

Artinya dengan diminta disiplinnya anggaran subsidi ke PLN maka tidak ada pertumbuhan pemakaian Pelanggan PLN yang notabene disubsidi dan pertambahan pelanggan PLN. Padahal pembangunan terus tumbuh.

UKM tidak dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan baik karena kelangkaan energi listrik akibat pemadaman listrik bergilir di beberapa daerah yang berujung kredit macet UKM. Demikian pula industri dan minat pembangunan perumahan oleh swasta akan menurun karena setiap rumah RSS yang dibangun tidak ada kepastian dari PLN untuk dilayani listriknya.

Pemekaran daerah juga tidak lepas dari kebutuhan listrik PLN karena dengan adanya
propinsi/kabupaten baru tentunya membutuhkan listrik untuk gedung-gedung pemerintahan yang dibangun. Belum lagi pemerintah  daerah pemekaran membangun lampu-lampu jalan baru. Perlu diketahui oleh pemerintah dan DPR, masih adanya ibu kota kabupaten hasil dari pemekaran saat ini yang hanya menikmati listrik hanya
12 jam atau (jam 18.00 – 06.00) atau 20 jam (jam 18.00 – 14.00).

Padahal status mereka ibu kota kabupaten. Apa bedanya ibu kota kabupaten lain di Jawa yang menikmati listrik 24 jam (kecemburan sosial). Beberapa Pemerintah daerah hasil dari pemekaran berkali-kali bermohon dan mendesak ke PLN setempat untuk menaikkan jam operasi dari 12 jam ke 24 jam.

Namun, PLN belum dapat memenuhinya dikarenakan dengan bertambahnya jam operasi tentunya menambah jumlah pembelian BBM dan biaya operasi di mana harga BBM dari Pertamina naik mengikuti kenaikan harga minyak dunia yang hampir menembus $100 per barel (harga jual BBM pertamina ke PLN sesuai harga pasar dengan kategori Industri). Sedangkan PLN ditekan untuk menghemat BBM dan subsidi listrik juga terbatas.

Kenapa Pemerintah takut menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL). Apa karena mencari popularitas menjelang 2009? Atau alasan membela rakyat.

Perlu diingat subsidi ke PLN berarti yang menikmati subsidi hanya pelanggan PLN. Bagaimana yang belum menjadi pelanggan PLN yang bertahun tahun menunggu untuk dilayani PLN. Padahal mereka saudara sebangsa yang belum menikmati kemerdekaan karena belum menikmati listrik PLN yang murah.

Ingat rasio elektrifikasi di negara kita hanya sekitar 60%. Artinya yang menikmati listrik yang disubsidi oleh pemerintah hanya 60%, yang 40% tidak menikmati listrik, pula tidak menikmati subsidi (ketidakadilan). Cobalah lihat rumah-rumah mewah di Jakarta atau Jawa yang menikmati listrik bersubsidi karena harga jual PLN  ke mereka jauh di bawah HPP (Harga Pokok Penjualan).

Pantaskah mereka yang mempunyai rumah mewah dengan mobil mewah lebih dari satu di Jakarta atau Jawa menikmati subsidi. Padahal mereka mampu. Sedangkan masih banyak saudaranya sebangsa di lain tempat, dipelosok desa yang belum menikmati listrik. Subsidi listrik  mendorong penghuni rumah-rumah mewah tidak berhemat karena tarif listriknya murah.

Dari sini pemerintah seharusnya melihat dan berani menaikkan TDL khususnya bagi pelanggan PLN pada Golongan Tarif R2, R3, B2, B3, I2, I3, I4, dan P yang rata-rata
mampu. Sedangkan untuk tarif R1 & S1 450 VA s/d 2200 VA, yang  penggunanya rakyat
kecil berpenghasilan rendah tetap dilindungi untuk tidak naik TDL-nya.

Ini yang seharusnya dilakukan untuk menekan subsidi listrik. Selain itu dengan menaikkan TDL menuju keekonomiannya pada segmen tarif tertentu, yang penggunanya mampu karena daya yang mereka gunakan cukup besar dapat menekan kepada konsumen listrik untuk berhemat.

Semoga Pak Presiden SBY, Wapres Yusuf Kalla, Ibu Menteri Keuangan, Menteri
ESDM, dan Menteri BUMN membaca hal ini. Dan dapat mencari solusi yang terbaik supaya 40% rakyat Indonesia yang sudah 62 tahun kemerdekaan menunggu untuk  mendapatkan listrik, mendapat sinar harapan.          

Bramadin
BTN Beringin Blok L No 10 Kendari
madin69010f@yahoo.com
0401390444 (msh/msh)