.webp)
Kekisruhan di banyak pilkada (pemilihan kepala daerah) dan maraknya demonstrasi menyeret kita untuk menilai bahwa demokrasi hampir gagal. Sebuah klaim yang terlalu terburu-buru. Setidaknya jika diukur dari banyak parameter demokrasi itu sendiri.
Jika kita jujur, harus kita akui bahwa transisi demokrasi di negeri ini jauh lebih baik dan makin matang memasuki satu dasa warsa pasca reformasi. Atau dalam kalimat lain, demokrasi di Indonesia on the right track, berada di jalan yang benar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kita juga dianggap sebagai prototipe negara muslim yang berhasil menerapkan demokrasi. Ke depan, Indonesia diharapkan menjadi contoh transisi demokrasi bagi banyak negeri Islam. Pengalaman Pakistan, Palestina, Mesir, hingga Malaysia dalam menjalankan demokrasi tak sebaik hasil yang kita capai.
Bukti lain "jalan benar" demokrasi kita juga mendapat pengakuan dari kalangan pakar (konsultan) politik se-dunia. International Association of Political Consultant (IAPC) akhir tahun lalu memberikan medali demokrasi kepada Presiden Yudhoyono, selaku wakil rakyat Indonesia.
Tentu kita memerlukan parameter untuk menguatkan klaim Freedom House dan IAPC di atas. Tiga prasyarat utama demokrasi antara lain, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan partai politik telah dijalankan secara baik di Indonesia. Setiap orang, baik mereka yang di Jakarta maupun pelosok desa di seluruh negeri ini bebas mengungkapkan aspirasinya tanpa takut ditekan pihak mana pun.
Lihat saja tayangan televisi kita. Setiap hari selalu muncul demonstrasi jalanan di berbagai daerah. Saking seringnya tayangan demonstrasi -—yang tak jarang berakhir ricuh—publik merasa jenuh dengan aksi-aksi tersebut.
Namun, kita tak sedang ingin berdebat mengenai kejenuhan demonstrasi, yang kita sorot adalah, bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia telah terjadi. Bandingkan dengan nasib para demonstran di Malaysia yang selalu dibungkap dengan aturan rasis macam Internasl Security Act (ISA).
Begitu pun dengan kebebasan pers, di mana di Indonesia saat ini, media sangat bebas. Bahkan cenderung liberal. Setiap media bisa menulis apapun yang ia mau, tanpa dihinggapi rasa takut. Sama seperti ekspresi partisipasi yang berlebihan. Banyak media juga yang terjebak menjadi partisan dan mengusung kepentingan kelompok di era liberal ini.
Namun, sekali lagi, itu persoalan lain. Yang pasti, kebebasan pers hadir nyata di tengah-tengah masyarakat saat ini. Partai politik juga menikmati kebebasan mengusung misinya masing-masing.
Tak ada lagi partai mayoritas tunggal, layaknya Golkar di era Orba. Kini semua partai memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing merebut suara rakyat. Apakah semua indikator ini menyiratkan kesan bahwa demokrasi kita tengah dalam ancaman?
Tertib Politik
Terlalu berlebihan jika kita merasa demokrasi Indonesia akan masuk ke jurang kehancuran. Justru yang menjadi kebutuhan mendesak ke depan adalah bagaimana "menertibkan" demokrasi kita sehingga tidak mengarah ke anarki.
Ini yang diingatkan oleh Samuel P Huntington, bahwa demokrasi di banyak negara berkembang juga harus mempertimbangkan untuk mencapai tertib politik. Suatu kondisi di mana masing-masing elemen politik menghormati pranata demokrasti dan hukum.
Dengan kata lain, demokrasi akan bermanfaat bagi rakyat (bukan hanya elit dan intelektual) jika mereka semua menghormati aturan main. Bebas bukan berarti tak terbatas.
Inilah agenda terdekat yang harus kita tuntaskan. Jangan sampai demokrasi di Indonesia justru menjadi "malapetaka", karena hanya menguntungkan elit-elit dan orang-orang pintar. Sementara rakyat hanya menjadi objek lima tahunan, yang hanya mendapatkan kaos dan uang recehan.
Latar belakang itulah, menurut penulis, yang menjadi pijakan wacana gubernur dipilih presiden sebagaimana dilansir Lemhanas, awal Desember 2007. Lembaga pengkaji nasional ini beralasan, eksekutor konsep otonomi daerah adalah Kabupaten dan Kota.
Sementara gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Dengan demikian, gubernur adalah kepanjangan tangan presiden dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan.
Oleh karenanya, pemilihan langsung gubernur oleh rakyat tidak begitu relevan. Ketua Lemhanas, Muladi, juga membandingkan dengan kasus di Thailand, di mana gubernur yang sebelumnya dipilih rakyat, kini cukup ditunjuk oleh PM.
Sebagai sebuah wacana, pemikiran Lemhanas di atas layak dihidangkan di meja makan publik untuk dikonsumsi masyarakat. Ruang kompromi dan musyawarah inilah yang disediakan oleh demokrasi. Pasalnya demokrasi bukan barang mati yang ajeg (stagnan) sepanjang masa.
Demokrasi hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai dinamikanya. Demokrasi juga tidak memiliki model tunggal. Di Inggris dan beberapa negara Eropa Barat masih menganut demokrasi plus monarki (monarki konstitusional).
Sementara AS -—karena sejarahnya, tak mengenal tradisi kerajaan. Lalu apakah demokrasi Eropa lebih buruk dari AS? Justru kita yang mengaku demokratis berpotensi terjebak ke dalam sikap anti-demokrasi, ketika menutup pintu diskursus bagi setiap wacana yang muncul.
Bahwa kita tidak setuju, itu adalah hak masing-masing dalam iklim demokrasi. Tetapi kita juga harus memberi kesempatan kepada pihak yang mengusung konsep tersebut untuk menjelaskan kepada publik. Jika ruang diskursus ini ditutup, apa kata dunia tentang demokrasi kita?
Demokrasi sendiri hanyalah alat, untuk mencapai kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Justru ketika kita menempatkan demokrasi sebagai tujuan, maka kita berpeluang terjebak dalam pemberhalaan demokrasi.
Kita semua sepakat bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang paling rasional saat ini. Di mana demokrasi memberi ruang ekspresi dan koreksi kepada seluruh komponen masyarakat. Tapi dalam sejarahnya, demokrasi juga pernah ditentang. Plato menolak demokrasi karena dikhawatirkan menimbulkan instabilitas. Lalu muncul aristokrasi, yang kemudian dikritik, hingga akhirnya para pemikir menemukan demokrasi.
Tapi demokrasi juga tidak absolud. Sangat tergantung dari manusia pada zaman itu. Intinya, demokrasi, monarki, aristokrasi atau apapun namanya hanyalah sekedar alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan umat. Demokrasi memang bukan tujuan.
Rika Kartika
Jl Raya Pasar Bogor Km 13 Jakarta Timur
rikaarifin@yahoo.com
(msh/msh)
