Neoliberal Sumber Pendanaan APBN

Jakarta - Jika Presiden SBY menyatakan Indonesia tidak menerapkan ekonomi neoliberal pada peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2007, justru Kepala Badan Analis Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu pada 13 Juli 2007 menjelaskan indikator-indikator ekonomi neoliberal -–penguasaan modal asing pada pasar modal, SUN, privatisasi, dan utang luar negeri yang meningkat.

Memang, prosentase utang luar negeri terhadap PDB menurun menjadi sekitar 38%. Tapi, dengan kebijakan ekonomi lainnya, seperti menengadahkan tangan kepada investor asing untuk pembangunan infrastruktur didukung makin meningkatnya kepemilikan asing pada SUN. Maka dana APBN sebenarnya tergantung pada model neoliberal.

Dampaknya adalah APBN tidak akan mampu memenuhi hak-hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan layanan publik yang baik. Dalam konteks ini bisa disimpulkan, pembangunan ekonomi tidak akan bermakna jika transformasi sosial (banyaknya penduduk yang menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun, tingkat kecerdasan masyarakat, rendahnya angka kematian bayi dan ibu, usia harapan hidup,
dan permukiman yang layak dan sanitasi publik yang sehat) bukan merupakan buah utama pembangunan ekonomi.

Utang luar negeri memastikan bahwa anak-anak atau generasi penerus akan dijadikan sandera mereka dan akan terus membiarkan koorporasi Amerika Serikat menjarah sumber daya alam, usaha-usaha strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Tak patut meratap jika ternyata takaran itu menunjukkan kita memang belum berdaulat secara ekonomi. Yang dibutuhkan justru kerjasama masyarakat guna mengembalikan modal sosial yang telah diluluhlantakkan kaum neoliberal. Dan itu berarti kita membutuhkan pemimpin yang menjalankan komitmennnya menegakkan UUD 1945.

Rekomendasi International
Perlu yuridiksi International khususnya PBB untuk membuat analisa tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan perekonomian yang dilakukan oleh World Bank, IMF, dan Amerika Serikat(USAID) atau kaki tangan atau Kepala Negara atau Pejabat terkait yang menjadi boneka dan berperan dalam meraih kekuasaan global serta membawanya ke mahkamah internasional.

Rekomendasi kepada Negara
- Cabut produk hukum dan kebijakan pemerintah yang merupakan produk Amerika Serikat, IMF, dan World Bank serta WTO.
- Hentikan privatisasi dan komersialisasi sumber-sumber alam/agraria dan pelayanan publik dan menasionalisasi usaha-usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti yang telah dilakukan oleh Presiden YPBF Guillermo Aruquipa Negara Bolivia baru-baru ini.
- Mengadili kejahatan kemanusiaan dan perekonomian yang dilakukan actor state dan non state (IMF, WB, USAID, TNC).

Rekomendasi kepada Rakyat Indonesia
- Tingkatkan rasa nasionalis kita sebagai rakyat Indonesia dan perlu percaya diri bahwa kita bisa mandiri dengan menolak segala jenis bantuan/utang dari negara-negara donor (pemberi utang) yang notabene punya misi-misi tertentu yang pada akhirnya hanya akan menjerat kita ke krisis yang berkepanjangan dan lebih dalam.
- Pilihlah dan dukung pemimpin yang mau dan berani menasionalisasi usaha-usaha yang menyangkut hidup orang banyak untuk dikuasai oleh negara bukan malah menjual atau memprivatisasi BUMN yang jelas-jelas menyangkut hidup hajat orang banyak sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3).

Hendri
Jl Pondok Jaya Jakarta Selatan
dony_ler@yahoo.com
08569140695 (msh/msh)