Sistem Kesehatan Masyarakat Miskin "Belum Public Goods"

Sistem Kesehatan Masyarakat Miskin "Belum Public Goods"

- detikNews
Selasa, 20 Nov 2007 09:52 WIB
Sistem Kesehatan Masyarakat Miskin Belum Public Goods
Jakarta - Beberapa waktu yang lalu seorang teman berkeluh kesah tentang kepanitiaan sebuah temu ilmiah yang dianggapnya kurang profesional. Ia berkata, "saya mengirim makalah, dan setiap hari saya melihat website mereka untuk mengetahui nasib makalah saya".

Kata-kata yang muncul adalah "seleksi=belum". "Saya berharap agar makalah ini segera diseleksi, karena sampai saat ini belum diseleksi". Ia berharap makalahnya segera diseleksi, sehingga ia tahu nasibnya, apakah ia "lulus" atau "tidak lulus".

Ternyata ia salah sangka, yang dimaksud "seleksi=belum" adalah belum lulus seleksi. Sudah selayaknyalah kata-kata "seleksi=belum" diganti menjadi "seleksi=tidak lulus" atau "seleksi=belum lulus".

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di hari yang sama, beberapa harian nasional menyampaikan headline berita "masalah banjir di Jakarta belum teratasi", "korban Lapindo belum terima ganti rugi yang seharusnya", "rumah sakit belum terima dana Askeskin".

Pada keempat kasus di atas, semua orang adalah pihak yang kalah. Rumah sakit dan korban Lapindo pada intinya tidak menerima apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Apakah mereka akan menerima dana di kemudian hari? Mereka semua berharap demikian.

Mari fokus pada dana Askeskin yang belum terbayar. Hal ini membuat beberapa rumah sakitΒ  harus mengeluarkan dana cadangan operasional yang tidak sedikit. Beberapa rumah sakit yang lain bahkan terancam untuk tidak dapat beroperasi dengan selayaknya.

Di lain pihak menolak melayani pasien dengan kartu Askeskin memberikan citra yang sangat buruk bagi sebuah rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang menerapkan konsep subsidi silang, pasien kelas I dan VIP akan mensubsidi pasien kelas III dan pasien miskin. Hanya sedikit rumah sakit yang berhasil, karena pada sebagian besar RS jumlah pasien Askeskin merupakan proporsi terbesar dari pasien yang dirawat.

Pada sebuah acara diskusi baru-baru ini dikatakan bahwa membengkaknya biaya bagi pasien Askeskin lebih dikarenakan karena tidak tepatnya indikasi pemberian kartu. Kartu Askeskin mudah diperoleh oleh sebagian warga yang seharusnya tidak dikategorikan sebagai "masyarakat miskin".

Indikator miskin yang obyektif kadang kala dikaburkan dengan penilaian subyektif perangkat pemerintah yang mengeluarkan surat keterangan miskin. Hal ini rawan penyelewengan karena alasan kedekatan hubungan pribadi dan kekerabatan. Sebaliknya kelompok masyarakat yang benar-benar miskin, seringkali mengalami kesulitan untuk memperoleh kartu Askeskin.

Belum terbayarnya dana Askeskin oleh PT Askes bagi sebagian besar rumah sakit mengancam eksistensi pelayanan mereka. "Belum" dan "tidak" bukan merupakan urutan ordinal, karena pada kenyataannya rumah sakit tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya menjadi haknya.Β Β Β Β Β Β Β  Β 

Bagi rumah sakit keadaan tersebut di atas menjadikan pelayanan yang diberikan juga tidak optimal. Pemberi pelayanan kesehatan pasti tidak akan bersemangat melayani kelompok masyarakat miskin. Hal ini terkait dengan pembayaran jasa pelayanan yang sangat seret oleh PT Askes.

Kondisi tersebut diperparah oleh perbuatan segelintir orang yang menggelembungkan pembiayaan bagi masayrakat miskin. Sebuah rumah sakit kecil di Sulawesi memiliki tagihan yang hampir sama dengan rumah sakit pusat besar di Jakarta.

Evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa penggunaan obat tidak tepat indikasinya. Ada penggunaan obat yang overuse, demi tujuan kepentingan pribadi. Hal tersebut baru diketahui belakangan, karena lemahnya sistem verifikasi di tingkat lokal.Β Β Β Β Β Β Β  Β 

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar petugas verifikator tidak memiliki dasar pengetahuan medis yang memadai. Verifikator medis seharusnya memiliki sikap kritis
untuk melihat apakah "sudah tepat indikasi".

Di waktu mendatang sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sudah selayaknya lebih diperbaiki. Kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin sudah selayaknya menjadi "public goods". Masyarakat yang benar-benar miskin harus terjamin mendapat pelayanan kesehatan yang seharusnya. Β 

Perbaikan sistem verifikasi dan pengembangan indikator yang obyektif ditunggu di waktu mendatang. Perbaikan sistem akan memberikan keuntungan bagi masyarakat miskin sebagai pengguna jasa, pihak rumah sakit sebagai pemberi pelayanan, dan PT Askes sebagai pengelola dana.

Kembali ke cerita teman saya tadi. Ia kembali berkata "ternyata panitia memang tidak menseleksi makalah saya". Semua makalah kesehatan dibatalkan untuk didiskusikan, dan semua pemakalah diberitahu bahwa makalahnya tidak lulus seleksi. Semoga hal ini tidak berarti bahwa "kesehatan bukan lagi hal yang penting untuk dibahas secara seksama". Β 

Rizaldy Pinzon, dr, MKes, SpS
SMF Saraf RS Bethesda Yogyakarta
medidoc2002@yahoo.com
08122731487

(msh/msh)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads