Memuliakan Anak-anak

Jakarta - Seperti yang dialami kaum perempuan hak-hak anak Indonesia pun kerap dilupakan. Padahal, sebagaimana yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."Namun, upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga kini belum dilaksanakan dengan baik dan penuh kesadaran, yang akhirnya anak-anak pun terus-terusan menjadi korban.Dalam mendidik anak-anak, umpamanya. Biasanya kita merasa cukup ketika sudah memberi beragam kemewahan materi. Bahkan, karena dianggap sepele --kita mindeng mengabaikan aspek kasih sayang.Maka, ketika anak mendapat masalah, mereka bukannya mengadu atau setidaknya berkeluh kesah pada orang tuanya melainkan kepada teman-temannya. Syukur-syukur bila teman-temannya dapat dipercaya. Alih-alih mendapat solusi malah terjerembab pada pergaulan bebas dan narkoba, umpamanya. Potensi masalah anak seperti inilah yang kini semakin menggejala di Indonesia, terutama di kota-kota besar.Salah satu masalah sosial di perkotaan adalah perihal anak jalanan atau anjal. Keberadaan anjal paling tidak dibagi pada dua kategori. Pertama anjal yang mempunyai rumah --saban selesai memperoleh pendapatan umumnya pulang ke tempat tinggalnya lalu 'setor' kepada orang tuanya.Kedua, anjal yang sepenuhnya tinggal di jalan. Anjal tipe kedua inilah yang mesti mendapat perhatian lebih. Mereka merasa terasing di tengah gemerlap keramain kota. Anjal inilah salah satu obyek empuk untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak merenungi fungsi hati nurani. Anak dijadikan komoditas yang diperjualbelikan.Baik anjal tipe pertama maupun anjal tipe kedua --kemampuan ekonominya amat morat-marit. Dalam benak mereka sehari bisa makan sekali saja sudah terbilang untung. Perkara asupan gizi yang diperoleh tidak memenuhi standar kesehatan --mereka umumnya tidak menghiraukan. Kini, tidak hanya anjal yang hak-haknya tidak dirasakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, anak-anak dari keluarga berada pun hak-haknya dirampas oleh orang tuanya.Terkadang kita merasa bangga dengan menyekolahkan anak pada sekolah yang dianggap favorit --yang jam belajarnya seharian penuh (full day). Ditambah lagi dengan beragam kursus atau privat yang kudu dilakoni anak. Dalam tataran ini --disadari atau tidak-- kita hendak membuat anak jadi robot-robot kecil. Sedang kondisi kejiwaannya diabaikan. Inilah buah arogansi orang tua yang memaksa anak-anaknya dicetak luyu dengan keinginan orang tuanya. Padahal masa kecil anak-anak sejatinya diberikan waktu lebih untuk bermain.Kondisi ini semakin diperparah dengan semakin sempitnya ruang terbuka untuk bermain. Memang untuk anak-anak di pedesaan masalah ruang bermain ini tidak terlalu menjadi masalah. Adapun di kota, ruang terbuka untuk bermain anak-anak kian mengkerut dan menyusut.Di kota Bandung, umpamanya. Mudahnya perizinan pembangunan pusat perbelanjaan jadi salah satu penyebab Bandung beuki heurin ku tangtung. Situasi dan kondisi ini lantas bagi kaum kapitalis dijadikan alasan untuk berbisnis dengan mendirikan pasar modern dengan ukuran super besar. Padahal sejarah 'Negorij Bandoeng' baheula sejatinya didirikan lebih sebagai kota taman dan peristirahatan. Tentu, hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geologis dan geografisnya.Kian menyusutnya lahan terbuka menyebabkan anak memilih permainan yang bersifat individual. Untuk anak-anak yang kemampuan ekonominya menengah ke atas ruang bermain yang sempit bisa diatasi dengan jenis permainan elektronik semacam video game atau PS (Play Station).Adapun bagi anak-anak yang kurang beruntung, mereka cenderung memilih permainan bersifat physically active dan dilakukan di luar rumah. Karena lahan terbukanya kian berkurang maka dalam melakukan permainan sepak bola atau ucing-ucingan biasanya dilakukan di gang-gang sempit, jalanan, ataupun di emperan-emperan toko. Padahal permainan yang mementingkan kebersamaan seperti dalam sepak bola, ucing-ucingan, sorodot gaplok, sep dur, gatrik, bebentengan, atau sonlah bisa membentuk karakter anak.Dari beragam permainan bersama, anak akan mengetahui situasi dan kondisi lingkungannya secara wajar. Anak akan lebih peka terhadap masalah yang dihadapinya. Anak akan menghargai aneka perbedaan yang ada pada teman-temannya, termasuk beda dalam berpendapat.Permainan itulah yang dapat mendidik anak jadi manusia yang tidak egois, tidak manja, dan berjiwa kritis. Namun, upaya keluarga dalam menciptakan "Dunia yang Layak bagi Anak-anak" --seperti yang dideklarasikan PBB pada bulan Mei 2002-- nampaknya masih jauh dari menggembirakan.Ironisnya, beragam momen keluarga, baik Hari Keluarga Nasional, Hari Anak Nasional, Hari Ibu, atau ritual hari-hari lainnya-- yang bertalian dengan anggota keluarga-- gema dan mafaatnya belum terasa benar. Seremonial macam itu malah kalah populer oleh peristiwa lainnya.Valentine Day, umpamanya. Kondisi macam ini satu di antaranya buah dari ketidakkonsitenan negara dalam mengelola anak-anak. Padahal negara kita telah memiliki UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Malah sanajan kita telah memiliki UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perhatian negara terhadap anak di negeri ini masih jauh dari standar harapan. Lantas sejauh mana pula implementasi dari kalimat "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara?"Oleh karenanya, potret buram dan carut marutnya negeri ini, harus dibenahi dan diawali dengan melindungi hak-hak anak. Anak-anak Indonesia harus merdeka. Maka, kembalilah pada anak-anak. Sebab, anak bukanlah barang mainan. Mereka adalah titipan Tuhan.DjasepudinJl Sumatra 19 Bandungmanggabaca@yahoo.co.id081320237935DJASEPUDIN, alumnus Program Studi Sastra Sunda Unpad, tinggal di Bogordan Bandung (msh/msh)