Ramadhan dan Kemiskinan

Jakarta - Bagi umat Islam, Ramadhan adalah bulan yang agung. Di bulan ini, jika melakukan ritual keagamaan dengan penuh keikhlasan dan kekhidmatan iming-iming imbalan yang berlipat-ganda telah Tuhan anggarkan. Bahkan, bila sedang beruntung, ibadah sekali saja pahalanya sama dengan melakoni ibadah seribu bulan. Sayang, momentum Ramadhan kurang kita manfaatkan. Akibatnya substansi dari Ramadhan kian jauh dari genggaman.Sumuhun, pengaruh berkah Ramadhan membuat masjid atau mimbar pengajian jadi lebih makmur. Nuansa Islami di media massa pun makin berasa nan membahana. Namun, selepas seminggu Syawal, biasanya kita salin jinis, yaitu kembali kepada jati diri, yaitu masyarakat yang jauh dari nilai-nilai keagamaan. Seakan nilai-nilai dalam Ramadhan tidak kita dapatkan. Hal itu salah satunya akibat ibadah kita hanya tertuju pada Al-Khalik. Adapun ibadah (kesalehan) sosial, kerap kita lupakan. Salah satu buktinya jumlah penduduk miskin Indonesia saban tahun kian bertambah.Padahal Indonesia mempunyai sumber kekayaan alam yang berlimpah, setiap tahun selalu mengirimkan jamaah haji terbesar ke tanah Makkah, dan yang lebih penting, Ramadhan sejatinya menuntut kita untuk hidup basajan, berderma pada saudara, peka pada tetangga, serta memberi sumbangan yang berarti pada negara. Sebagai bahan renungan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2007 sebesar 37,17 juta jiwa atau turun 2,13 juta (5,4 persen) dibanding kondisi pada Maret 2006 sebesar 39,30 juta. Sementara itu terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 9,67 persen dari Rp151,997 per kapita per bulan pada Maret 2006 menjadi Rp166,697 pada Maret 2007.Menurut Deputi bidang Statistik Sosial BPS, Arizal Ahnaf, jumlah penduduk miskin pada Maret 2007 itu merupakan 16,58 persen dari seluruh penduduk Indonesia dibanding 17,75 persen pada Maret 2006, dimana penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 1,20 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,93 juta orang.Ironis memang. Padahal, Indonesia adalah negara agraris, hamparan pusat industri tersebar dari dari Cilegon hingga Surabaya dan Banyuwangi. Indonesia pun diuntungkan dengan letak geografis yang sangat strategis, karenanya iklim investasi bisa cepat berkembang. Namun kenyataan tersebut seolah hanya indah dalam buaian. Lebih ironis lagi, di tengah tingkat kemiskinan yang kian menindih sebagian besar masyarakat, sebagian kecil saudara kita yang beruntung duduk di kursi pemerintahan dan parlemen malah asyik ongkang-ongkang. Sejumlah uang kas negara yang bersumber dari keringat rakyat dibuang percuma. Dengan dalih studi banding, pengayaan dan pelatihan laptop untuk peningkatan kinerja, seminar, kongres, lokakarya, atau rapat-rapat lainnya, alih-alih menyejahterakan rakyat, yang ada derita rakyat kian parah. Di manakah nurani kita ketika mendengar saudara kita di pelbagai pelosok sedang dilanda musibah, terutama kekurangan makanan. Jika pun makanan berlimpah, namun mereka kesulitan untuk membelinya.Emh, jika ini dibiarkan, sekali lagi, dimanakah nurani ini kita simpan? Di mana pula penerapan anekarupa keluhungan falsafah Nusantara yang terangkum dalam beragam kearifan lokal?Menghadapi kemiskinan yang kian menggurita kuncinya adalah keadilan. Keadilan harus didapatkan seluruh masyarakat. Selain harus patuh hukum, kebijakan ekonomi pun harus berprinsip keadilan. Rakyat jangan hanya dijadikan obyek penderita, namun diperlakukan sebagai rekanan. Sungguh mulia jika kita berkaca pada kejayaan yang telah dicontohkan Muhamad Yunus di negri India, umpamanya. Di samping itu, kalimat sarat makna dari orang bijak harus dipraktikkan. Yaitu, rakyat jangan diberi ikan akan lebih baik rakyat diberi kail. Artinya, program-program pemberian uang atau benda-benda secara verbal pada masyarakat harus ditinggalkan. Pemerintah mesti menciptakan keamanan dan kenyamanan. Sebab, karena rasa amanlah para investor bisa tenang menanamkan modalnya di Indonesia. Jika rasa aman tercipta maka lapangan kerja pun kian terbuka. Artinya jumlah pengangguran bisa dikurangi. Lantas, apakah permasalahan ini kita serahkan sepenuhnya pada para pemegang kebijakan? Wah, jika menunggu alur prosedural yang berbelat-belit, rasanya nyawa saudara kita yang nasibnya kurang beruntung, takkan terselamatkan. Dalam tataran ini, saya bersetuju dengan intisari tulisan Saifullah Yusuf, meski di Indonesia ada 650.000 lebih lembaga keagamaan lokal yang selama ini mendampingi masyarakat dalam bidang rohani, tetapi jika hanya mengkhotbahkan daftar keinginan normatif tentang "pahala", "dosa", "surga", dan "neraka", tidak akan mampu menghadang masalah kemanusiaan, terlebih kemiskinan. Adalah momentum Ramadhan jawaban yang bisa dijadikan dasar pijakan. Sebab, dimensi ritual puasa dan zakat fitrah, sejatinya lebih bermakna sosial, serta menuntut kita untuk hidup sederhana dan berderma. Dengan puasa kita bisa merasakan perihnya menahan lapar dan dahaga. Dengan berzakat perasaan memahami penderitaan orang lain akan kembali terangkat, lantas kita memberi sesuatu yang sekiranya berarti. Saya yakin, seandainya zakat dikelola dan berdayakan dengan benar dan baik maka kondisi ekonomi negara akan kembali kuat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti fungsi pajak bisa diganti dengan pemberdayaan zakat. Oleh karena itu, momen Ramadhan harus benar-benar kita optimalkan, terutama dalam tataran praktis. Sebab, bahaya kemiskinan bukan hanya mengarah pada kekufuran. Namun, berimbas pula pada masalah kesehatan, pendidikan, serta yang lebih mengerikan adalah kecemburuan sosial--yang bermuara pada kerusuhan massal. DjasepudinJl Sumatra 19 Bandungmanggabaca@yahoo.co.id081320237935DJASEPUDIN, alumnus Program Studi Sastra Sunda Unpad, tinggal Bogor dan Bandung (msh/msh)