Masalah di Kampung si Pitung

Jakarta - Sepeninggal Sutiyoso setelah Fauzi Bowo dan Prijanto terpilih jadi pemimpin DKI di depan mereka menanti bergudang-gudang permasalahan Jakarta. Bahkan, permasalahan tersebut sejatinya permasalahan kota-kota di sekitarnya juga. Termasuk Depok, Bogor, dan Bekasi yang jelas-jelas wilayah administratif Jawa Barat.Menyandang status ibu kota negara memang teramat berat. Mau tak mau aneka rupa permasalahan Indonesia menumpuk di Jakarta. Itulah buah dari masih dianutnya sistem pemerintahan terpusat. Sebab, era otonomi daerah dalam pelaksanaanya malah mati suri. Jakarta masih dianggap pusat segala-galanya. Berduyun-duyun warga dari seluruh Indonesia mengadu peruntungan di "kampungnya si Pitung."Tak hanya Jakarta. Kota-kota di sekitarnya pun harus menanggung imbasnya. Namun, yang paling terasa dialami masyarakat adalah dampak buruknya. Bekasi, misalnya. Kota ini mau tak mau jadi tempat pembuangan sampah warga ibukota. Berpuluh-puluh truk pengangkut sampah hilir-mudik di Bantar Gebang.Untuk mengurus daerah kekuasaannya yang dirasakannya semakin sulit dikendalikan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menawarkan konsep megapolitan dalam pembahasan revisi UU No 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta.Dalam alam demokrasi gagasan tersebut sah-sah saja diapungkan oleh siapa pun. Namun, bila konsep megapolitan jadi dilegalkan apakah mampu mengatasi permasalahan Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Apalagi, ketika wacana megapolitan disodorkan Sutiyoso, inohong-inohong Sunda dari seputaran Bandung dengan tegas menolaknya. Isu pencaplokkan wilayah dan kekhawatiran tergerusnya budaya Sunda jadi tema sentral perbincangan.Bolehlah dengan enteng editorial sebuah media nasional ternama berargumen, "konsep megapolitan akan mengikis sikap egosektoral dalam mengatasi masalah transportasi. Misalnya pembangunan jalur busway, DKI membatasi wilayah Jakarta saja. Padahal alangkah membantunya jika jalur busway juga bisa menembus wilayah Depok, Bekasi, dan Tangerang."Mereka, sepertinya lali. Toh di Jakarta, munculnya busway bukannnya menyelesaikan masalah. Malah memunculkan masalah anyar. Bahkan kemacetan di sekitar jalur busway kian padat dan panjang. Apakah jadinya jika busway diterapkan di kota tetangga Jakarta. Permasalahan bakal kian rumit bila berkaca pada ongkos sosial munculnya proyek tersebut.Membaca konsekuensi material dan ongkos sosial yang bisa timbul jika konsep megapolitan jadi dilaksanakan sangat logis jika konsep tersebut tidak ditolak sejumlah pihak. Dan sangat basi jika isu megapolitan diusung kembali oleh calon Gubernur Jakarta.Permasalahan Jakarta memang amat kompleks. Tugas Gubernur DKI dan Jawa Barat, serta warga kedua provinsi tersebut untuk mengatasinya. Sebab, jika permasalahan tersebut dibiarkan berlarut-larut bukan tak mungkin keruntuhan Jakarta adalah kehancuran Indonesia.Untuk mengatasi bergudang-gudang permasalah Jakarta dan kota-kota tetangganya ada baiknya merenungi pandangan Deddy S. Bratakusumah. Cermati lagi undang-undang tata ruang, kemudian evaluasi rencana tata ruang wilayah, baik nasional (RTRWN), provinsi (RTRWP), kabupaten ataupun kota (RTRWK), dan yang penting terapkanlah dengan konsisten.Selanjutnya, cermati pula kewenangan masing-masing pemerintahan, baik pusat, provinsi, kabupaten, ataupun kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebenarnya, masalah kerja sama antardaerah adalah hakikat dari undang-undang tersebut, di samping pelayanan. Tinggallah kita lihat siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan.Sementara itu jika menyangkut pembangunan prasarana kita lihat prasarana yang apa dan yang mana. Apabila menyangkut dua provinsi maka yang harus mengoordinasikannya adalah menteri yang bersangkutan.Adapun salah satu cara guna mengatasi permasalahan di perbatasan ibu kota serta menghindari konsep megapolitan ada baiknya petinggi Gedung Sate memberi perhatian lebih terhadap kota-kota yang kerap disebut "bodebek," alias Bogor, Depok, dan Bekasi.Jangan terdengar lagi keluhan warga yang umumnya bersubkultur Melayu Betawi ini merasa dianaktirikan dengan kian santernya wacana pemekaran wilayah. Yaitu melepas diri dari cengkraman Jawa Barat dengan membentuk propinsi Bogor Raya.Amat disayangkan jika hal tersebut benar-benar terjadi. Dalam tataran ini kesadaran budaya dari masyarakat Bogor Raya dan Gedung Sate patut dipertanyakan. Padahal, bila berkaca pada sejarah, wilayah yang sekarang disebut Jakarta pun sejatinya masuk dalam amparan Tatar Sunda. Di samping lemahnya diplomasi karena kurangnya kesadaran budaya pula nusa terluar Indonesia, Ambalat, terlepas dari NKRI. Semoga hal tersebut tidak menular ke wilayah Bogor Raya. Palias, ngimpi ge teu diangir mandi. DjasepudinJl Sumatra 19 Bandungmanggabaca@yahoo.co.id081320237935Alumnus Program Studi Sastra Sunda Unpad, tinggal di Bogor dan Bandung. (msh/msh)