Pemimpin Esok

Jakarta - Mendiskusikan kekuasaan ibarat membahas masalah hidup manusia yang tak pernah kunjung selesai. Masalah akan selalu hadir dan beranak pinak. Bisa berbentuk replikasi ataupun repetisi dari masalah-masalah yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Pergulatan merebut kekuasaan terjadi di mana-mana. Antara pedagang dengan pedagang, calo dengan calo, di kantoran, kampus dan bahkan antara Harimau dengan Harimau lainnya. Ada yang saling hujat secara terang-terangan, konfrontasi terbuka, atau mungkin negosiasi dan diskusi yang alot. Kesimpulannya pun tetap harus ditentukan siapa yang harus berkuasa atau memimpin. Hiruk pikuk ini menjadi sesuatu yang lazim dan mahfum di hadapan kita. Miskinnya moralitas dan mentalitas negatif sudah bukan cerita baru. Di mana-mana ada, diciptakan, ataupun memang terlahir seperti itu. Tak berlebihan apa yang telah diungkapkan oleh Mr. V (1996), yaitu 'adalah mustahil untuk menemukan moralitas dalam pergulatan merebut kekuasaan'.Setuju atau tidak dan mau tidak mau, secara rasional dan manusiawi kita hidup dalam keadaan ini. Ketika orang-orang di atas sibuk membicarakan pergantian pemimpin, kursi, dan lain sebagainya. Orang-orang kecil pun tetap sibuk dengan kesusahan dan kepayahan mereka untuk bertahan hidup. Tak jarang orang sudah tidak peduli lagi tentang kesibukan orang-orang di atas tadi. Begitu kompleksnya permasalahan hidup dewasa ini sebagian besarnya bisa jadi disimpulkan terletak pada pemimpinnya. Ketua Kelompok, Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Lurah, Kepala Desa, Camat, Walikota, Bupati, Gubernur, atau Presiden dan lain sebagainya. Mereka menjadi salah satu biang dari semua masalah. Pengkambinghitaman ini bukan tidak beralasan. Sudah cukup banyak catatan historis yang terekam dalam ingatan setiap kepala penduduk negeri ini. Berangkat dari catatan perjalanan pemimpin-pemimpin dahulu hingga sekarang tidak sedikit yang memicu masyarakat berpandangan apatis dan skeptis. Urusan politis cukup menjadi urusannya pemerintah dan birokrat. Masyarakat banyak hanya menjadi kumpulan 'kantong-kantong suara', atau jembatan menuju kursi jabatan tinggi. Tidak lebih.Masyarakat dikerdilkan dengan keadaan. Mereka belajar dari pengalaman dan kemudian menggeneralisasi menjadi pandangan kolektif. Orang-orang sudah malas membicarakan ini. Apalagi mendiskusikan peta politik. 'Urusan perut' sehari-hari saja sudah susah. Jikalau pun ditanya tentang konsep pemimpin kesimpulannya hanya satu yaitu orang yang mau berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Sebuah konsep yang sederhana namun hampir mustahil dalam realitasnya.Sekalipun perspektif ini terkesan kuno hal ini tetap akan berlaku dan dipakai dari zaman ke zaman. Terbukti sekarang tidak sedikit orang yang mulai mendiskusikan atau mungkin sekedar obrolan lepas tentang romantisme kehidupan pada zaman Soeharto (Orde Baru). Kesejahteraannya mereka. Betapa nyamannya kehidupan dulu. Periode lampau ini dinilai mampu membuktikan keberpihakannya pada masyarakat kecil. Padahal sesungguhnya romantisme lama yang kembali dihembuskan ini pada dasarnya hanya pengobat hati. Pelarian realitas dan implikasi dari ketidaksiapan masyarakat menerima kondisi. Akumulasi perilaku negatif dan dampak dari tahun-tahun sebelumnya mulai mengemuka. Sumber daya alam telah habis terkuras. Tabungan dalam perut bumi mulai menipis sementara kepuasan dan mimpi tentang kesejahteraan pun jua tidak berujung. Beban hidup dewasa ini pun akhirnya makin rumit dan menggurita.Kita dipaksa survive. Menuntut penghematan pemakaian energi, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Tetapi sayang tuntutan zaman makin berubah. Dunia global memaksa menuntut penghapusan kemiskinan melalui MDG (Millenium Development Goals). Kita pun terpaksa menyeragamkan langkah. Entah karena gengsi atau karena tekanan politis. Akhirnya ramai-ramai kita membicarakan ini. Pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang baru mulai berkampanye. Angkat bicara tentang kemiskinan.Kemiskinan harus dihapuskan, diberantas, atau mungkin dibumihanguskan. Padahal sampai kapan pun kemiskinan tetap menjadi masalah relatif dan memiliki banyak muka. Kemiskinan dibutuhkan dalam pembangunan dan standarnya pun juga akan berubah dari waktu ke waktu. Sekalipun zaman sudah pakai robot semua akan tetap ada robot-robot miskin dan sesuai dengan standar kaum robot nantinya. Dengan tanggungan hidup yang semakin bertambah sebagai akibat tekanan ekonomi global akhirnya mendesak si miskin makin miskin. Dan, justru melahirkan miskin-miskin baru. Bukan mengada-ada. Banyak juga yang beranggapan ini adalah buah pahit dari reformasi.Kondisi ini jelas menuntut pemimpin yang tangguh dan mampu membuat masalah menjadi peluang bukannya ancaman. Percepatan pembangunan yang sedang digencarkan beberapa waktu ini belum bisa menjadi jaminan kesejahteraan. Prinsip yang masih sentralistik-pemaksaan, bukan murni partisipatif dan berdasar nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dalam masyarakat. Bahkan cenderung memberangusnya serta memaksakan nilai-nilai baru yang asing dan bertentangan dengan wajah nasionalis. Setuju atau tidak, sekali lagi sebagian besar dosa ini harus ditanggung pemimpin. Sedikit egois memang tetapi sekali lagi hanya bermain berbagi peran. Ada pemain bola maka ada juga pengamat bola. Ada yang mengatur maka ada juga yang diatur. Membicarakannya juga rasanya bukanlah sebuah dosa.Sejatinya setiap orang berhak menjadi pemimpin. Lowongan untuk menjadi pemimpin terbuka luas. Umat muslim percaya ada hadist 'setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri'. Maka setiap orang diharapkan bisa mengendalikan diri, membimbing, memimpin, memberi teladan, dan menegakkan kehidupannya sendiri.Manusia mesti bisa dipercaya, punya integritas, disiplin diri, taat asas, dan konstitusional. Pemimpin tidak perlu begitu diagung-agungkan dan pemimpin pun tidak perlu juga mengagung-agungkan diri. Pemimpin di hadapan kita sama seperti tukang cukur, tukang semir, pembantu rumah tangga, koki, atau bahkan office boy. Tetapi sayang, banyak di antara kita yang tidak memakai pandangan ini. Memimpin berarti mengabdi, sukarela, dan bersedia mengorbankan sebagian kecakapan, tenaga, dan waktu hidupnya untuk membahagiakan orang lain. Pemimpin itu bukan dirigen paduan suara, bukan dilayani, dan bukan diabdi orang banyak. Pemimpin pun tidak perlu sakti, mega bintang, atau manusia super. Sebab, sudah terlalu banyak yang dikorbankan hanya untuk kepentingan segelintir orang.Pemimpin esok adalah orang kecil, rela hidup sederhana, pas-pasan, asal cukup seperti berjuta atau ribuan orang yang dipimpinnya. Pemimpin masa depan bukan penguasa. Pemimpin tidak berbeda dengan yang dipimpinnya. Sama-sama bodoh sama-sama pintar. Ia tidak pernah memaksakan kehendak karena dia sadar setiap orang pasti punya kehendak. Pemimpin adalah pelayan rakyat. Mau menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Bukan untuk memenuhi kebutuhan pendukungnya dan bukan memenuhi kebutuhan partai yang telah mengusungnya. Kompetisi pemilihan pemimpin harus mendewasakan masyarakat, jujur, dan mengedepankan perlombaan kualitas atau mutu. Bukan saling menjatuhkan atau saling mematikan.Jika belajar dari falsafah bangsa Romawi lampau "Salus Populi Suprema Lex". Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Setiap pemimpin harus senantiasa berusaha keselamatan, kebahagiaan, kebaikan, dan kepentingan bawahannya dapat terjamin. Maka sedapat mungkin harus mendarah daging dalam diri setiap pemimpin. Berdasarkan falsafah ini juga maka pemimpin diharapkan dapat menjadi abdi masyarakat atau pelayan masyarakat. Pilihannya kita harus memilih pemimpin yang mau jadi pelayan atau pembantu.Harry SiswoyoJl Meranti Raya Sawah Lebar Bengkulu ary069_spora@yahoo.co.id085267310028 * Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu Jurusan Ekonomi Pembangunan (msh/nrl)