Presiden di Negara Fitnah

Jakarta - Sebagai warga negara saya merasa miris dan risih melihat tingkah laku para politisi di Senayan. Berbagai manuver dilakukan untuk menggapai ambisinya. Negara ini layaknya hutan belantara tanpa tuan dan aturan. Siapa yang kuat dialah yang menang. Hal ini terlihat betul dari cara yang dilakukan oleh mantan ketua DPR RI, Zaenal Maarif yang mempublikasikan kabar bohong di saat dirinya dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua DPR RI. Sulit dibantah adanya kepentingan dengan isu yang dimunculkan Zaenal. Paling tidak penebaran isu bohong ini merupakan ekspresi kekecewaan atas pencopotan dirinya sebagai wakil ketua DPR RI. Kalau tidak, mengapa isu ini baru disebarkan. Mengapa data yang menurut Zaenal diterima enam bulan lalu dimunculkan bersamaan dengan pencopotan dirinya oleh partainya sendiri. Memang sulit dibayangkan, betapa seorang Zaenal merasakan kehampaan diri. Jabatan prestise (Wakil Ketua DPR RI) yang direngkuhnya tiba-tiba hilang begitu saja. Bahkan ia terkucil dari partainya sendiri (PBR). Dan lebih nelangsa lagi, usaha pindah ke fraksi (partai) lain (PDIP) ditolak. Di tengah kehampaan itu, dia berharap SBY mau menolong dengan tidak menandatangani pencopotan dirinya. Namun Presiden SBY hanya sebagai pengesah dari permintaan partai politik, tidak bisa berbuat banyak. Dan akhirnya Zaenal terpental. Pada titik ini, secara politik Zaenal betul-betul kehilangan segalanya. Sebagai manusia, pasti ada kekecewaan yang kemudian diekspresikan melalui penebaran isu basi tentang SBY yang sempat muncul pada Pilpres 2004 lalu. Sebagai isu bohong, tentu Presiden SBY membantah semua itu. Bahkan melaporkan Zaenal ke pihak berwajib karena dianggap mencemarkan nama baik dan menyebarkan fitnah. Kita berharap langkah hukum yang diambil SBY dapat menjadi pembelajaran dan dapat menyetop penyebaran fitnah yang keji ini.Ternyata kita disajikan perilaku politik tak elok, ketika Zaenal melakukan roadshow di lembaga terhormat dengan menyerahkan dokumen yang dianggapnya rahasia ke lembaga-lembaga tinggi negara. Dan lebih anehnya lagi Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Wakil Ketua DPD Laode Ida mau menerima isu murahan dan fitnah itu. Dalam benak saya muncul tanda tanya, apakah lembaga terhormat MPR dan DPD ini mau menjadi keranjang sampah? Seharusnya mereka tahu bahwa data dan isu yang disebarkan Zaenal jelas-jelas dibantah oleh Presiden SBY, karenanya isu tersebut hanyalah fitnah belaka. Tapi mengapa Ketua MPR RI dan DPD mau menerimanya? Sejak kapan lembaga terhormat telah menjadi panggung penyebar fitnah? Apakah lembaga MPR dan DPD sudah terbiasa atau menganggap biasa fitnah? Saya kira ketua MPR dan DPD sangat faham bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan lebih dari itu, menerima berita bohong berarti mengajari rakyat untuk berbohong dan memfitnah!Saya mohon lembaga tinggi negara mau berpikir jernih dan mempertaruhkan moralnya untuk tidak ringan tangan menerima isu-isu sampah dan fitnah. Bukankah lebih bermartabat apabila lembaga perwakilan rakyat ini mau mendengar keluhan rakyat daripada petualang tanpa moral. Entah sampai kapan negeri ini menjadi dewasa dan bermartabat apabila lembaga tinggi negaranya (MPR dan DPD) tidak bisa membedakan mana pupuk mana sampah.Thaifah Khairiyah Jl. Raya Cilincing, Cakung, Jakarta UtaraTelp : 0218636698======================================================== (nrl/nrl)