Pilkada DKI Jakarta: Ungkap Kecurangan di Awal

Jakarta - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tinggal menghitung hari. Sayangnya helat demokrasi memlilih pemimpin di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan barometer politik negara ini penuh kontroversi. Pilkada yang dulunya diperkirakan bakal meriah dengan banyak calon berkualitas akhirnya hanya diikuti dua pasang kandidat saja. Sebuah antiklimaks.Pertarungannya pun sangat konvensional. Pasangan calon incumbent direpresentasikan oleh Fauzi Bowo-Mayjen Priyanto versus penantangnya pasangan Adang Darajatun-Dani Anwar. Ironisnya lagi, pasangan incumbent didukung oleh nyaris semua partai politik. Sedangkan lawannya hanya didukung oleh satu partai saja, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Wajar saja jika kemudian simpatisan PKS mengalami fobia akan dicurangi. Pasalnya, lawan yang dihadapi adalah pasangan incumbent dan nyaris didukung semua mesin politik. Patut dipahami pula bila kemudian ada segelintir yang kemudian disebut-sebut sebagai kader PKS melakukan cek dan ricek terhadap daftar pemilih tetap (DPT). Sebab mereka mengaku banyak yang tidak masuk daftar. Sebaliknya banyak nama misterius yang justru masuk daftar.Kalau kemudian dalam upaya cek dan ricek terjadi insiden karena pihak pemberi data berusaha tertutup pun wajar. Karena, di mana pun bila sudah ada dua kepentingan yang berseberangan hasilnya pasti akan berbuah gesekan. Bahkan tidak mungkin bisa terjadi benturan.Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi dalam tulisan ini adalah langkah cek dan ricek yang dilakukan oleh warga sepatutnya tidaklah dianggap sebagai tindakan kriminal. Toh yang mereka minta adalah data milik publik yang mestinya bisa diakses kapan pun. Kapan perlu, kader PKS bisa saja membawa mesin fotokopi ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menggandakan data itu. Setidaknya, langkah seperti ini, pernah dilakukan seorang calon bupati di Riau untuk membuktikan adanya penyimpangan data pemilih di KPUD. Apalagi, untuk kasus DKI Jakarta. Sejumlah penelitian yang kredible juga menyatakan adanya ghost votter (pemilih misterius) dalam daftar pemilih.Tegasnya, untuk membuktikan sebuah kecurangan memang sebaiknya tidak dilakukan setelah semua proses pilkada selesai. Mulailah dari awal kalau memang kecurangan sudah nampak di depan mata. Sebab, kesannya akan lain. Meski yang diungkap adalah kebenaran tetapi bakal ada tudingan "mereka berteriak karena kalah". Asril DarmaJalan Ikhlas 3 A Pekanbaruasrildzaki@yahoo.com0811 752257 (msh/nrl)