Belajar dari Swiss

Jakarta - Ketika tiba hari ini setiap tahunnya, Sang Saka Merah Putih berkibar di seluruh penjuru Negeri. Lambaian bendera turut mengiringi langkah Indonesia dalam perjalanan menuju pengentasan kemisikinan dan pembangunan karakter bangsa, yaitu dengan pendidikan. Saat tanggal 2 Mei tiba pula, seharusnya kita pun turut merenung sejenak. Kita semua tahu, sistem pendidikan di Indonesia perlu diperbaiki, direvisi, diubah, dirombak, ataupun direnovasi ulang. Namun, tidak lelahkah kita hanya dengan menyalahkan sistem pendidikan? Sedikit melenceng, mari menengok sebentar ke negara lain yang terkenal dengan arloji mewah-nya.Swiss adalah sebuah negara yang melegalkan kepemilikan senjata api bagi penduduknya. Kebijakan ini merupakan warisan dari pemerintah Swiss secara turun-menurun sebagai jalan untuk mempertahankan gelar kenetralan yang terkenal dari negara tersebut. Namun, legalisasi ini dari masa ke masa justru menunjukkan sebuah kejutan yang sangat bertentangan. Hal ini justru menjadikan Swiss masuk ke dalam sepuluh negara dengan angka bunuh diri terbesar di Eropa, setelah negara-negara yang dulunya menganut sistem komunis seperti Austria, Finlandia, dan Belgia, seperti yang disebutkan oleh Reuters.Maksud dari legalisasi tersebut ialah untuk membekali masing-masing dengan senjata api, sehingga mereka dapat melindungi diri sendiri dan keluarganya. Tetapi ketika kasus bunuh diri di negara tersebut meningkat, pemerintah Swiss pun buru-buru mengkritisinya dengan mengadakan voting untuk pengetatan hukum legalisasi senjata api.Nah, bagaimana dengan Indonesia? Cerita negeri Alpen tersebut seharusnya menginspirasi kita. Sejak masa reformasi, jalan untuk mengkritisi situasi pemerintahan dan menyuarakan aspirasi pribadi, golongan, maupun rakyat, sudah terbuka lebar. Halal hukumnya melakukan demonstrasi. Namun, suara boleh didengar boleh dibungkam. Demonstrasi mengenai sistem pendidikan, protes tentang Ujian Nasional, hingga melencengnya ajaran Ki Hajar Dewantara yang berbunyi "Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani" pun hingga saat ini terus menyemarakkan bangsa kita. Suara tidak akan terus mendengung jika sudah didengarkan, dan terlebih lagi, ditanggapi. Jika boleh berandai-andai untuk situasi saat ini, bisakah kita samakan sistem pendidikan Indonesia sebagai alat "bunuh diri" bagi bangsa sendiri? Jika "alat" ini masih juga dilegalisasi, tidakkah para Dewantara muda akan kehilangan arah hidup? Sejatinya, pendidikan adalah alat pengentas kemiskinan, pelindung dari kebodohan dan keterbelakangan.Mengubah sistem pendidikan tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun untuk memperbaikinya juga tidak semustahil menulis di atas air. Untuk sekadar merumuskan dengan jelas makna dari pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter, bukan profesionalisme belaka, kita dan pemerintah pasti bisa. Contoh ekstrimnya, kita belum pernah diajarkan untuk mencoba game strategi dengan alasan sebagai pengembang daya pikir dan logika bukan? Guru dan orang tua cenderung mempunyai ketakutan tersendiri dengan game yang menarik banyak simpati kalangan muda ini. Hal tersebut hanyalah sebuah contoh kecil dari aplikasi pendidikan Indonesia.Menyalahkan sistem pendidikan tidaklah sepenuhnya benar. Tujuan dan semangat seorang individu untuk belajar dan berkembanglah yang seyogianya menjadi penentu masa depan bangsa.Agung WibowoJl Sengkan, Babadan Baru, YogyakartaEmail    : animosity_20@yahoo.com____________________________________ (ana/ana)