Jangan Breidel Republik Mimpi

Jakarta - Entah Mengapa Acara Republik Mimpi mendadak mendapat sorotan setelah kemunculan Suharta. Apakah ini ada suatu keterkaitan atau hanya kebetulan? Mengingat AC Nielsen mengeluarkan data rendahnya rating acara tersebut pada saat kemunculan Suharta.Depkominfo pun ingin mensomasi dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan yang lebih parah adalah politikus oportunis ikut-ikutan memanfaatkan momen itu dengan menunjukkan giginya setelah pemerintah bersuara (atau sedang berusaha "menjilat"?).Kalau menurut pendapat saya pribadi, saya tidak melihat adanya unsur penghinaa lembaga kepresidenan atau apa pun pada acara tersebut. Mengingat mereka jelas-jelas menyatakan diri sebagai Republik Mimpi, tetangga Republik Indonesia. Jadi sangat absurd dan konyol kalau ada yang merasa tersinggung. Karena justru mereka sendirilah yang mengait-ngaitkan tokoh di Republik Mimpi dengan tokoh di Republik ini. Jadi siapa sebenarnya yang sedang menghina?Acara tersebut jelas hanya hiburan belaka, dan terus terang saya merasa sangat terhibur dengan adanya acara tersebut, bukan karena muatan pesan politik di dalamnya (yang sebenarnya tidak sebanyak masa Republik BBM), tetapi lebih pada kekonyolan dialog-dialog tokoh didalamnya yang pada umumnya tidak ada isinya hanya kalimat-kalimat ringan yang memancing gelak tawa. Memang mungkin benar mayoritas rakyat di negeri ini masih belum mampu (bukan tidak mampu) mencerna acara tersebut sebagai sebuah parodi fiktif, tetapi tetap saja ini adalah sebuah usaha pembelajaran bagi rakyat. Jika dengan alasan demikian lalu dilarang, rakyat terus menerus tidak pernah akan belajar. Kapan Rakyat kita pintar pak? Di era pembelajaran Demokrasi ini, dan mengingat pasal penghinaan Presiden juga sudah dicabut, adalah sebuah kemunduran BESAR bila pihak berkuasa mencoba "membredel" acara seperti ini. Sangat mengherankan, sungguh masih banyak yang harus diurus, eh... Depkominfo malah meributi acara televisi. Bukankah lebih baik bekerja membereskan sambungan dan biaya Internet yang masih sangat belum layak di negara ini. Bukankah lebih baik mengurus ketersediaan Komputer Murah bagi rakyat. Bukankah lebih baik memikirkan kebijakan yang bisa meningkatan investasi bidang IT di Indonesia agar bangsa dapat berdiri di garis depan era informasi. Malah memikirkan cara "membodohkan kembali" bangsa ini.Gunawangunawan@gmail.com (nrl/nrl)