Trump dan International Anarchy

Jakarta - Perspektif Realism ala Trump

Di penghujung tahun 2017 Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat geger masyarakat internasional dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa kota suci Yerussalem sebagai ibukota Israel. Trump juga akan segera memindahkan kantor kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerussalem.

Ulah Trump ini sontak menuai kecaman dari berbagai pemimpin negara, termasuk Indonesia. Tak hanya berhenti pada kecaman, pemimpin dari berbagai negara segera menginisiasi gerakan untuk menghalau aksi Presiden Amerika tersebut. Dewan Keamana PBB yang beranggotakan 15 negara segera menggelar sidang darurat untuk menyelesaikan ketegangan yang tengah terjadi.

Dalam agenda utamanya, disampaikan resolusi DK PBB menolak pengakuan sepihak AS atas Yerussalem sebagai ibukota Israel. Empat belas dari 15 anggota DK PBB menyetujui resolusi tersebut, namun AS menggunakan hak veto untuk mempertahankan komitmennya.

Sedangkan pada Kamis (21/12/2017) digelar Sidang Majelis Umum PBB. Sidang ini dihadiri oleh 172 negara, namun lagi lagi AS menelan malu karena 128 negara mendukung resolusi tersebut, hanya 9 yang menolak dan 35 negara memilih untuk abstain.

Mencermati peristiwa diatas, apa sejatinya yang ingin dipertunjukkan oleh Presiden Trump?. Penulis mencoba menelaah lebih dalam dengan sudut pandang teori Hubungan Internasional (HI). Dalam perspektif HI dikenal istilah pemikiran Realism.

Perspektif Realism lebih banyak membahas tentang keamanan negara, kekuasaan dan perang. Tokoh tokoh kunci dari perspektif ini ialah Thucydides; teoritisi politik pada masa Renaissance, Thomas Hobbes hingga Machiavelli. Hobbes mengatakan bahwa negara akan selalu berada pada kondisi waspada, kondisi yang tidak akan pernah aman karena suatu negara adalah ancaman bagi negara lainnya.

Sehingga kaum Realis (sebutan bagi penganut Realism) meyakini bahwa untuk mendapatkan kekuasaan maka sebuah negara harus bersaing dengan negara lain, meskipun akan menimbulkan konflik atau bahkan peperangan. Hal tersebut dilakukan karena Realism merupakan pandangan politik internasional yang bersifat competitivenes dan conflictual (Wardhani, 2014).

Sikap Donald Trump yang begitu ngotot merebut Yerussalem meskipun banyak menuai kritik agaknya dilandasi oleh perpsektif ini, tentunya selain pertimbangan ekonomi dan apalagi Israel adalah sekutu dekat AS.

Veto AS Cermin International Anarchy

Tatanan dunia internasional berjalan sangat dinamis antara PD I hingga pasca PD II dan pengaruhnya begitu terasa hingga saat ini. Sikap politik suatu negara dalam kancah internasional berjalan alamiah mengikuti alunan kepentingan nasional masing masing negara.

Termasuk dengan apa yang telah dilakukan oleh AS melalui Duta Besarnya Nikky Haley, ia menggunakan hak Veto terhadap resolusi DK PBB terkait status Yerussalem baru baru ini. AS nampak begitu arogan meskipun sesungguhnya ia dikucilkan.

Dalam konteks ini AS berpegang teguh pada konsep International Anarchy, yang berarti tidak ada kekuasaan dan kedaulatan tertinggi diatas negara, sehingga setiap negara dapat bertindak apapun dengan dalih demi kepentingan nasional dan keberlangsungan sebuah negara.

Sejurus dengan pemikir Mazhab Realism Hans J. Morgenthau bahwa dunia internasional bersifat anarchy, yang berarti setiap aktor negara memungkinkan untuk menimbulkan konflik atau bahkan peperangan satu sama lain, sebab tidak ada kekuatan supremasi yang berdaulat dan berhak memberikan penghakiman atas penyimpangan.

Pandangan ini juga diamini oleh Kenneth Waltz (1979), ia menyebut bahwa politik internasional sebagai suatu politik tanpa pemerintahan. Sedangkan John J. Mearsheimer menyebutnya dengan istilah "no government over government".

Melahirkan Balance of Power

United Nations merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari Mazhab Liberalism, suatu perspektif yang dikritik oleh kaum Realis. Liberlism berpandangan bahwa untuk dapat mewujudkan perdamaian dunia adalah dengan tindakan kooperatif dan kolektif antar negara. Soekarno menyebutnya dengan konsep Gotong-royong yang dihimpun dalam sutau wadah.

Meskipun United Nations bukanlah suatu bentuk pemerintahan dunia, namun ia merupakan representasi dari politik antar negara. Penulis berpandangan bahwa sikap politik luar negeri AS dibawah regime Donald Trump dengan falsafah International Anarchy nya tidak akan bergeser satu sentipun.

Politik Trump tersebut semakin merangsang pemimpin pemimpin besar dunia untuk terus menunjukkan kekuatannya dipanggung internasional. Inilah yang disebut dengan Keseimbangan Kekuatan (Balance of Power), yakni suatu kondisi dimana kekuatan (power) terdistribusi pada negara, sehingga tidak ada negara yang dapat menghegemoni negera lain.


Yedi M. Permana
Mahasiswa Pascasarjana Hubungan Internasional UMY / DPP IMM (wwn/wwn)