DetikNews
Jumat 10 November 2017, 11:23 WIB

Masyarakat Sebagai Pengawas Keselamatan Kerja

Johan Imanuel - detikNews
Masyarakat Sebagai Pengawas Keselamatan Kerja Foto: Johan Imanuel
Jakarta - Akhir –akhir ini topik mengenai keselamatan kerja cukup menjadi Trending Topic Netizen. Bagaimana tidak peristiwa kebakaran di suatu pabrik petasan di daerah Tangerang menjadi sorotan berbagai media mengenai penerapan keselamatan kerja.

Sampai dengan saat ini, keselamatan kerja masih diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Kemudian sebagai peraturan pelaksana diatur pada PP Nomor 50 Tahun 2012, Tentang Sistem Manajeman Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Tentunya kedua regulasi tersebut menjadi pedoman dalam keselamatan kerja demi mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Melihat sedang hangat dibicarakan mengenai keselamatan kerja, maka menarik untuk dikaji bagaimana peran masyarakat terhadap keselamatan kerja? Sudah diatur atau belum dalam UU Keselematan Kerja? Untuk menjawab hal tersebut maka harus melihat kembali UU Keselamatan Kerja yang telah berlaku saat ini.

Apabila peran masyarakat belum diatur maka bisa menjadi salah satu bahan revisi dalam UU Keselamatan Kerja untuk mengakomodir peran masyarakat. Tentunya harus dipertimbangkan bagaimana implikasinya baik terhadap internal (manajemen sampai dengan non staff) maupun eksternal (masyarakat sekitarnya).

Adapun data kecelakaan kerja yang berdasarkan keterangan Menaker sebagai berikut:

Data Kecelakaan Kerja

Menurut Menaker (2016), dari Data BPJS Ketenagakerjaan menggambarkan penurunan kecelakaan kerja dari 110.285 kasus di 16.082 perusahaan dari total 296.271 perusahaan yang terdaftar dengan korban meninggal dunia 530 orang pada tahun 2015 menjadi 101.367 kasus di 17.069 perusahaan dari total 359.724 perusahaan yang terdaftar dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.382 orang sampai dengan November tahun 2016.

Masih besarnya tingkat kecelakaan kerja dari tahun ke tahun menyebabkan berbagai kalangan ingin melakukan usulan revisi UU Keselamatan Kerja. Namun sangat disayangkan bahwa dari pihak Kemenaker sampai saat ini masih enggan mengajukan inisiatif revisi UU Keselamatan Kerja.

Menurut Muji Handaya selaku Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (2016), masih tingginya kasus kecelakaan kerja ini disebabkan karena belum optimalnya tingkat pemahaman dan kesadaran akan K3 baik di kalangan pelaku usaha maupun pekerja sendiri serta salah satu kendala yang rumit untuk diatasi dalam penerpan K3 adalah soal budaya, yakni standar-standar K3 masih dianggap sebagai biaya bukan investasi.

Padahal kondisi industri itu akan semakin baik kinerjanya apabila pekerjanya merasa nyaman dan aman. Melihat keengganan pemerintah diatas, maka sudah saatnya inisiatif dari masyarakat untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar revisi UU Keselamatan Kerja dikedepankan mengingat UU yang sekarang telah berlaku lebih dari empat puluh tahun.

Rekomendasi

Dari data kecelakaan kerja diatas, maka penting untuk dipikirkan kembali bahwa masyarakat dapat ikut berperan dalam pelaksanaan keselamatan kerja di suatu institusi. Peran tersebut sebaiknya ditegaskan dalam UU Keselamatan Kerja saat ini. Peran yang dimaksud adalah mengawasi pelaksanaan keselamatan kerja yang berlaku di suatu institusi baik itu pemerintah ataupun swasta.

Oleh karenanya, sudah saatnya pemerintah memikirkan bagaimana peran masyarakat agar dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi penerapan UU Keselamatan Kerja dengan dikaji terlebih dahulu secara akademis. Jika memang secara kajian akademis bisa diterima sebaiknya mengakomodasikan peran masyarakat dalam UU Keselamatan Kerja.

Sebagaimana diketahui, pada UU Keselamatan Kerja saat ini, peran pengawasan diatur dalam Bab IV Pengawasan, Pasal 5:
  1. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.
  2. Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Belum diaturnya mengenai peran masyarakat dalam UU Keselamatan Kerja maka diperlukan rekomendasi tentang klausul peran masyarakat dalam UU Keselamatan Kerja. Mengenai klausul peran masyarakat, jika meninjau dari undang-undang lain yang telah mengatur tentang peran masyarakat maka pemerintah nantinya dapat melakukan adopsi peraturan perundang-undangan lainnya untuk dikembangkan pengaturannya.

Salah satunya adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU tersebut Pasal 70 Ayat (1) dan (2) diatur antara lain: Ayat (1): "Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup";

Ayat (2) Peran masyarakat dapat berupa: a) pengawasan sosial, b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau, penyampaian informasi dan/atau laporan. Dengan adanya peran masyarakat yang telah ditegaskan secara normatif dan mengikat diharapkan dapat bersinergi dengan pengawas lainnya dalam mengurangi tingkat kecelakaan kerja di setiap institusi.

Kesimpulan

Apabila sudah ditegaskan peran masyarakat dalam UU Keselamatan Kerja diharapkan dapat melakukan sinergitas antara pemerintah, pengawas dan masyarakat dalam mengawasi keselamatan kerja sehingga bisa mengurangi tingkat kecelakaan kerja atau zero accident. Dengan demikian masyarakat memiliki peran penting menjadi pelopor dalam meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan keselamatan kerja serta menjaga budaya kerja untuk utamakan keselamatan.


Johan Imanuel
Member PERADI & Partner Pada Bireven & Partners
(wwn/wwn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed