DetikNews
Rabu 25 Oktober 2017, 14:34 WIB

Mengalihkan Korupsi ke Pedesaan

- detikNews
Jakarta - Desa adalah negara dengan wilayah terkecil dan desa juga dikatakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan rakyat, kenapa? Ya karena dipedesaan wilayahnya yang kecil dan jumlah penduduk yang tidak begitu besar yang menjadikan seorang Kepala desa bisa tahu dan memahami warganya.

Dengan begitu kepala desa merupakan pemimpin yang sudah paham apa pun yang terjadi di lingkungan warga desanya, yang mana dengan jumlah penduduk yang rata-rata di bawah 1.500 jiwa atau sekitar 300 keluarga, mustahil seorang kepala desa tidak mengenal dan tau seluruh warganya secara pribadi.

Kepala desa juga tahu apa yang dibutuhkan oleh seluruh warganya. Sebab itu, sangat logis bila virus nepotisme yang menggurita pada tingkat pemerintah kabupaten, akan ditemukan secara masif di lingkungan perdesaan.

Itu terjadi diketahui karena realitas medan politik yang kurang sehat pasca reformasi, mewabah dan mengubah suatu desa menjadi medan pertarungan politik, apalagi semenjak Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala desa disahkan serta dengan semua regulasi atau aturan turunannya, yang mana saling tumpang tindih saling sikut menyikut,.

Hal ini melahirkan dikotomi regulasi yang menyebabkan kegalauan aturan dalam pelaksanaan, dan pasca ini tersebut desa menjadi arena pertarungan politik di tingkat negara paling bawah dan menjadi seksi untuk untuk diperebutkan dengan mekanisme pemilihan, sudah sudah tentu para petarung-petaarungnya akan sibuk memainkan politik pencitraan kekinian yang kuat dan di dipengaruhi politik uang.

Para elit di perdesaan, seperti juga elite di tingkat kabupaten, tidak akan mempersoalkan ada atau tidak ideologi yang hendak diperjuangkan. Mereka lebih sibuk menguatkan citra diri, bergaya malaikat dengan kebaikan-kebaikan yang sangat pamrih.

kita ketahui jika selama ini korupsi tersentral di perkotaan dan mewabah di kalangan elite-elite di lembaga-lembaga negara saja, tapi faktanya saat ini maka virus korupsi menulari rakyat di perdesaan.

Sejak dana desa efektif dikucurkan pada tahun 2015, ICW mencatat adanya peningkatan kasus korupsi terkait dengan pengelolaan anggaran desa. Dijelaskannya ada sekitar 106 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2015 sampai September 2017, dengan menetapkan sebanyak 101 Kepala Desa dan 6 Perangkat Desa. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi ini mencapai Rp 39,5 milyar.

saat ini desa memiliki dua pendapatan terbesar, yaitu dari APBN melalui dana desa dan APBD lewat alokasi dana desa, segala regulasi ketentuan dari penyaluran dana hingga pengelolaan dana desa telah ada yang mengatur, tetapi pertanyaannya kenapa sampai hari ini masih saja terus bergulir penyelewengan dana desa.

Korupsi diperkotaan seolah dialihkan ke pedesaan dengan alih-alih pemerataan pembangunan dan tentunya dengan semangat desentralisasi, kemudian jadi perhatian ialah faktor apa yang membuat penyelewengan dana desa ini terjadi.

Semua tidak terlepas dari dominasi kepala desa dan lemahnya SDM desa walaupun ada pendamping desa, selama ini faktanya keberadaannya pun tidak bisa menekan dan membantu untuk mengelola keuangan pedesaan akhirnya segala penyelewengan pun terjadi, karena bimtek tentang itu semua tidak lah cukup.

Karena lagi-lagi dana yang dikucurkan sangat lah besar, yang menjadi perhatian para oknum-oknum desa yang tidak bertanggung jawab, disamping itu kriminalisasi terhadap kepala desa pun rentan terjadi, tak mengapa, karena pengetahuan dan pengalaman yang minim terhadap pengelolaan uang negara.

Terkadang juga bukan lantaran kesengajaan untuk memperkaya diri, tetapi karena ketidakpahaman terhadap peraturan perundangan-undangan terkait pengelolaan uang negara itu. Belum lagi faktor kehadiran pihak ketiga seperti elit-elit di tingkat kabupaten yang ingin memanfaatkan ketidakpahaman aparat pemerintahan dan rakyat di perdesaan. karena ketidak tahuan serta minimnya pengetahuan perihal pengelolaan dana desa dan terkait roda pemerintahan desa.

Sudah saatnya kini dibutuhkan pendamping hukum desa apakah itu berbicara aspek pengadaan barang dan jasa di tingkat desa atau kah pendampingan hukum lainnya, pola pengawalan semacam ini semua sangatlah kemudian harus di pertimbangkan dan diupayakan.

Karena jika pemerintah ingin mengoptimalkan tentang bagaimana mengawasi, mencegah, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dana desa maka jawabannya adalah dengan membuat pendamping hukum desa, tentunya dengan itu dapat mencegah serta menekan angka penyelewengan dana desa.

Logikanya karena ditiap tugas kepala desa serta kebijakan yang tanggung jawabnya berkaitan dengan hukum yang ingin dikeluarkan pemerintah desa harus kemudian dipertimbangkan melalui pendamping hukum desa, dengan meminimalisir resiko-resiko dengan tentunya dengan pendamping hukum desa yang berkompeten yang paham seluk beluk regulsi desa serta turunannya hingga.

Karena selama tiga tahun terakhir mengenai pencegahan korupsi dana desa belum maksimal dan optimal, dengan banyaknya temuan temuan penyalahgunaan dana desa sepanjang 2016-2017 agar kiranya dapat dijadikan momentum untuk membentuk pendamping hukum desa.


Yudhia Perdana Sikumbang
Advokat Publik pada LBH RAM Indonesia Perwakilan Inhil
(Yudhia Perdana Sikumbang/wwn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed