DetikNews
Senin 23 Oktober 2017, 15:39 WIB

Retribusi Penderekan Kendaraan di Jakarta tidak Sesuai Undang Undang

Yudha Herlangga - detikNews
Retribusi Penderekan Kendaraan di Jakarta tidak Sesuai Undang Undang Foto: Yudha Herlangga
Jakarta - Beberapa tahun terakhir penertiban parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta (Dishub DKI) dengan melakukan derek terhadap kendaraan roda empat yang parkir ditempat yang dilarang parkir berdasarkan Perda DKI 5/2012. Pada prakteknya banyak dijumpai penolakan dari masyarakat yang mobilnya diderek karena diduga parkir ditempat yang dilarang.

Penderekan kendaraan tersebut diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Perda DKI 5/2012, dimana terdapat larangan bagi kendaraan-kendaraan untuk parkir ditempat-tempat larangan parkir, dan apabila setelah 15 Menit kendaraan yang berada ditempat larangan parkir tidak dipindahkan oleh pemilik kendaraan tersebut, maka Dishub DKI akan memindahkan kendaraan tersebut dengan menggunakan derek ketempat yang ditentukan oleh Dishub tersebut.

Pemilik kendaraan dapat mengambil kendaraan yang telah diderek tersebut dengan membayar uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah)/hari/kendaraan. Menurut Perda DKI 5/2012, penetapan retibusi penderekan tersebut di atur lebih lanjut di dalam Perda DKI No. 3/2012 tentang Retribusi Daerah.

Retibusi berarti pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau kelompok. Perda DKI 3/2012 mengatur mengenai jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemda DKI yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Jasa Usaha, yang masing-masing dari jenis retirbusi tersebut memiliki sub-sub jenis yang di atur dalam Perda DKI 3/2012 tersebut.

Jenis-jenis restribusi tersebut dikelompokan menjad 4 (empat) bidang yaitu: bidang pemerintahan, bidang perekonomian dan administrasi, bidang pembangunan dan lingkungan hidup, dan bidang kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Perda DKI 3/2012, khusus mengenai derek kendaraan, hal tersebut termasuk dalam bidang perekonomian dan administrasi pada bidang perhubungan. Bidang perhubungan ini terdiri dari objek retribusi pengujian kendaraan, objek retribusi terminal, objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan objek retribusi pelayanan kepelabuhan. Pasal 56 Perda DKI 3/2012 jelas menyebutkan bahwa pemakaian mobil derek termasuk dalam objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Lebih lanjut, lampiran Perda 3/2012 merinci biaya-biaya retribusi terkait dengan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang salah satunya dalah retibusi atas pemakaian mobil derek atas permintaan pemilik kendaraan.

Jelas di dalam lampiran tersebut, pemakaian mobil derek yang dikenakan retribusi adalah pemakaian mobil derek atas permintaan pemilik kendaraan itu sendiri, dengan besarnya biaya retirbusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan jarak yang ditempuh dalam pemakaian derek tersebut.

Namun, masih pada bagian lampiran yang sama, Perda DKI 3/2012 menetapkan biaya retribusi terhadap penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek karena melanggar rambu larangan parkir yaitu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah).

Ketentuan retribusi penginapan dan penyimpanan kendaraan karena melanggar rambu parkir termasuk ke dalam sub bagian retribusi pemakaian mobil derek (atas permintaan pemilik kendaraan) pada lampiran Perda DKI 3/2012.

Kata "melanggar" dalam lampiran Perda DKI 3/2012 tersebut memberikan arti seolah-olah penderekan yang dilakukan oleh petugas Dishub DKI Jakarta adalah sebagai sanksi kepada pemilik kendaraan sebagai akibat dari parkir kendaraan pada tempat-tempat yang dilarang.

Hal ini justru memiliki dampak bahwa pengenaan retribusi yang seolah-olah sebagai sanksi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retirbusi Daerah (UU 28/2009), dimana jelas dalam UU 28/2009 dijelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus diberikan kepada masyarakat, tetapi bukanlah retribusi dikenakan sebagai sanksi terhadap pelanggaran.

Lebih lanjut, kata "melanggar" dalam lampiran Perda DKI 3/2012 tersebut harus merujuk kepada ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ), karena sesuai dengan UULLAJ segala pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Jelas bahwa setiap pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan tidaklah dapat serta merta diberikan sanksi kecuali berdasarkan penetapan pengadilan. Oleh karenanya, pelanggaran atas larangan parkir termasuk dalam pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga sanksi terhadap pelanggaran larangan parkir wajib mendapatkan penetapan dari pengadilan sebelum pemilik kendaraan melakukan pembayaran atas sanksi tersebut.

Pada praktekya, apakah pemilik kendaraan yang kendaraannya diderek Dishub DKI, dengan alasan melanggar larangan parkir, telah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran? Apabila tidak ada penetapan pengadilan, maka pembayaran retibusi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) yang seolah-olah sebagai sanksi atas pelanggaran larangan parkir, bertentangan dengan UULLAJ sebagaimana dijelaskan di atas.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya Perda DKI 3/2012 diubah agar dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 28/2009 dan UULLAJ, atau masyarakat yang mengalami penderekan kendaraan tersebut dan merasa dirugikan dari ketentuan Perda DKI 2/2012 dapat mengajukan permohonan uji materil terhadap Perda DKI 3/2012 ke Mahkamah Agung Indonesia.


Yudha Herlangga
ozzypn21@gmail.com
Managing Partner Herlangga Nugraha Praya Attorneys At Law
(wwn/wwn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed