DetikNews
Jumat 22 September 2017, 11:21 WIB

Kriminalisasi Hukum Perdata oleh Hukum Pidana dalam Pengadaan Tender

Yulianus Soni Kurniawan - detikNews
Kriminalisasi Hukum Perdata oleh Hukum Pidana dalam Pengadaan Tender Foto: Yulianus Soni Kurniawan
Jakarta - Kriminalisasi Hukum Perdata oleh Hukum Pidana dalam berbagai macam kasus Pengadaan Tender Barang dan Jasa sangat nampak dan jelas dalam beberapa kasus, sebut saja salah satu contohnya adalah kasus Pengadaan Barang dan Jasa untuk pengadaan ALKES RSUD Banten yang berujung pada ditangkapnya Direktur RSUD Banten

Dikatakan Kriminalisasi terhadap Hukum Perdata dalam pengadaan Alkes karena pelaksanaan tender pengadaan Alkes murni merupakan perbuatan Hukum Perdata namun dalam penegakannya menjadi ranah Hukum Pidana. Dengan adanya penegakan Hukum Pidana dalam ranah privat itu artinya Pengadilan Perdata sudah tidak memiliki kewibawaan lagi dalam menegakkan Hukum Perdata Materill.

Pentingnya krtitik terhadap penegakan hukum pada masing-masing dimensi hukum, agar wibawa pengadilan tetap ditegakkan dan Hukum Perdata Materiil tidak dianaktirikan. Sebagaimana diketahui bahwa hubungan hukum antara Penyedia dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah murni hubungan keperdataan.

Hubungan keperdataan yang dimaksud secara ekplisit dinyatakan secara tegas dalam regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Perpres No. 4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat Perpres No. 54 tahun 2010) yang mana ditegaskan bahwa sebelum dimulainya pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa antara para pihak baik itu Penyedia maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam hal tidak adanya personil yang memenuhi syarat sebagai PPK (Vide pasal 20 ayat 12.2b Perpres No. 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa) wajib menandatangani kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.

Artinya bahwa tidak mungkin ada permasalahan hukum Pengadaan Barang dan Jasa tanpa didahului hubungan kontraktual antara Penyedia dengan Panitia Pengadaan sehingga pristiwa hukum tersebut menjadi relevan apabila diselesaikan atau ditegakkan melalui Pengadilan Perdata bukan Pengadilan Pidana.

Masuknya Hukum Pidana dalam hubungan kontraktual antara individu ataupun antara entitas bisnis menunjukan kediktatoran dan kesewenangan negara dalam proses penegakan hukum bahkan melampaui dimensi hukum yang berbeda tanpa menghiraukan kompetensi hukum dalam dimensinya masing-masing. Penegasan ini merupakan bagian dari kritik terhadap proses penegakan hukum yang tidak tertib hukum sehinggah tersanderanya kepastian hukum, keadilan dan ketertiban umum secara bersamaan.

Selain itu, intervensi Hukum Pidana pada Hukum Perdata merupakan pelanggaran hak Individu/badan hukum sebagai subyek hukum karena tak jarang dengan adanya penangkapan Direktur Perusahaan menyebabkan berubahnya situasi dan kondisi psikis para pihak dalam melaksanaan kontrak dan bahkan terdapat juga pihak yang enggan menandatangani persyaratan formil lainnya dari kontrak tersebut sampai kasus pidananya menjadi terang-benderang. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi individu atau badan hukum lainya yang dengan itikad baik melaksanakan kontrak.

Perlu diketahui juga bahwa pemerintah Indonesia sejak tahun 2010 dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa telah merubah regulasi Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 4(empat) kali ditambah 2 (dua) Perka LKPP dan 1 (satu) Juknis Peraturan Presiden. Regulasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Peraturan Presiden
1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Pertama)
2. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Kedua)
3. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Ketiga)
4. Peraturam Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Keempat)

Perka LKPP
1. Perka LKPP No. 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa
2. Perka LKPP No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog

Juknis

Juknis Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Menggunakan Aplikasi SPSE

Keseluruhan peraturan-peraturan yang telah saya sampaikan di atas, mengatur aspek formil dan materiil dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa. Asepek formil dan meteriil tersebut berfungsi untuk membuat sahnya perbuatan Hukum Perdata/hubungan kontraktual antara Penyedia dengan Pantia Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi yang pernah kuliah di fakultas hukum tentu tidak asing dengan istilah PERIKATAN. Sumber hukum perikatan ada 2 (dua) : Perjanjian dan Undang-undang.

Suatu perikatan yang lahir dari perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
a. kesepakatan
b. kecakapan
c. causa yang halal dan
d. objek yang jelas.

Point a dan b dalam prakteknya sering disebut syarat subyektif dan apabila tidak terpenuhi, maka sanksinya dapat dimintakan pembatalan. Artinya secara substantif perjanjian tersebut adalah sah dan tetap berlaku sepanjang tidak dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang tidak sepakat ataupun tidak cakap.

Sedangkan point b dan c dalam prakteknya sering disebut syarat objektif dan apabila tidak terpenuhi, maka sanksinya batal demi hukum. artinya secara substantif isinya sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan adat-istiadat sehinggah dengan batalnya perjanjian tersebut maka perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dianggap tidak pernah dibuat atau tidak pernah ada sebelumnya.

Untuk menguji kebenaran 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut di atas merupakan wewenang absolutnya Pengadilan Perdata bukan merupakan wewenang Pengadilan Pidana. Pengujian 4 (empat) syarat diatas secara pidana tanpa proses perdata merupakan perbuatan yang melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan prinsip hukum yaitu Kompetensi Absolut Pengadilan.

Suatu perikatan yang lahir dari Undang-undang diperinci menjadi 2 (dua) yaitu Perikatan yang semata-mata ditentukan Undang-undang contohnya Warisan dan Hibah dan Perikatan yang timbul akibat perbuatan orang. Perikatan yang timbul karena perbuatan orang dibagi menjadi perbuatan menurut hukum (perbuatan sukarela) dan perbuatan melanggar hukum (menimbulkan kerugian pada orang lain).

Solusi

Pasal 61 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan "Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi,dan/atau Dewan Komisaris".

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, hemat saya, sebagai negara hukum proses penegakan hukum haruslah taat hukum, sebagaimana pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Apabila kita taat asas, maka sesuai prinsip hukum Lex Specialis Derograt Legi Generalis ketentuan pasal 61 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 merupakan landasan hukum bagi Pemegang Saham untuk mengajukan upaya hukum terhadap tindakan Direksi yang merugikan.

Selain itu, tindakan hukum yang ditempuh oleh Pemegang Saham tidak boleh menghalangi atau menghambat pihak Ketiga yang dengan itikad baik telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang mengikat antara perusahaan yang bersangkutan dengan pihak ketiga.

Tindakan Pemegang Saham atau negara yang menghambat pelaksanaan perjanjian merupakan perbuatan melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas mengenai Tugas dan Tanggungjawab Pemegang Saham. Di dalam UU Perseroan Terbatas pasal 97 ayat 1 berbunyi "Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan" dan "pengurusan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (pasal 97 ayat 2)".

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Pemegang Saham yang menjalankan tugas Direksi bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Pihak ketiga (pasal 1365 KUHperdata).

Selain itu, intervensi negara melalui kekuasaan yang dimilikinya dalam pelaksanaan hukum Perusahaan telah mencoreng salah satu pertimbangan penting lahirnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoan Terbatas yaitu "meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu di dukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif".

Mengapa tercoreng? Karena tindakan negara telah merusak iklim dunia usaha yang kondusif. Alih-alih hendak membatasi peran Pengadilan Pidana untuk menghindari konflik, yang terjadi malah memperluas peran pidana dalam mengadili konflik perdata sehingga penyelesaiannya menjadi tidak harmonis dan hubungan baik renggang.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, menurut hemat saya, tindakan masif Penegakan Hukum Pidana terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa yang murni merupakan perbuatan Hukum Perdata harus dihentikan, karena tindakan tersebut dapat merusak wibawa Pengadilan Perdata dan merupakan upaya tidak langsung untuk melemahkan penegakan Hukum Perdata Materiil.

Hilangnya identitas Pengadilan Perdata dalam upaya mewujudkan hak-hak individu/badan hukum dalam membela kepentinganya merupakan suatu bentuk kriminalisasi hukum. Jikalau krimanilasasi hukum telah tercipta, itu artinya Hukum Pidana juga telah mengkriminaliasikan dirinya sendiri melaui penegakan hukumnya yang tidak terkontrol dan pada akhirnya Hukum Pidana akan menentang proses penegak Hukum Pidana, karena kriminalisasi hukum bertentangan dengan prinsip Hukum Pidana yang berfungsi untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban umum.


Yulianus Soni Kurniawan
yulianus.91kurniawan@gmail.com
(wwn/wwn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
BERITA TERBARU +