DetikNews
Kamis 24 Agustus 2017, 10:15 WIB

Toponimi

Pembakuan 17 Ribuan Nama Pulau Ada di Tangan Kita?

Aji Putra Perdana - detikNews
Pembakuan 17 Ribuan Nama Pulau Ada di Tangan Kita? Foto: Aji Putra Perdana
Jakarta - Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia dan bulan Agustus tahun 2017 ini menjadi semakin spesial dari aspek spasial. Sebulan sebelumnya yaitu tepat pada tanggal 14 Juli 2017, Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan salah satu pembaharuannya ialah teks Laut Natuna Utara pada wilayah natuna bagian utara di wilayah Kedaulatan NKRI.

Hal ini menunjukkan pentingnya informasi geospasial dalam menggambarkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan kekuatannya sebagai negara kepulauan. Langkah tersebut semakin tampak nyata dimana sepanjang tahun 2017, dimulai dari sekitar bulan Januari berbagai pendapat mulai bermunculan tentang pulau-pulau di Indonesia.

Mengenai siapakah yang berhak memberikan nama pulau, bagaimana mengatur kepemilikan pulau, hingga proses identifikasi dan pembakuan pulau-pulau yang belum bernama. Kemudian pada tanggal 7-18 Agustus, informasi nama pulau yang dibakukan berdasarkan nama dan koordinat geografisnya, disampaikan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin dan dipresentasikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam 11th UNCSGN (United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names).

Pembakuan nama geografis tentunya melalui berbagai tahapan dari pengumpulan data di lapangan (toponym data collection): identifikasi dan verifikasi, hingga dilanjutkan pengolahan data tersebut di kantor (office treatment) agar menjadi informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia, negara kepulauan dengan 17 ribuan pulau?

Pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2017 menekankan kembali bahwa: 'bukan hanya karena memiliki 17 ribuan pulau. Tapi, kebesaran Indonesia karena bangsa ini sudah teruji oleh sejarah, bisa tetap kokoh bersatu sampai menginjak usianya ke-72 tahun'.

Bukan sekedar bertambahnya jumlah pulau yang telah dibakukan dari 13.466 ditambah 2.590 menjadi 16.056 pulau di bulan Agustus 2017 ini. Akan tetapi, bagaimana proses perjuangan yang telah dilalui oleh kita dalam kerja bersama membakukan nama pulau di Indonesia.

Penasaran dengan perjalanan toponimi di Indonesia, penulis sempat membuat timeline dan diantaranya berisi angka-angka jumlah pulau yang pernah dituliskan oleh Delegasi Republik Indonesia di dalam pertemuan Kelompok Pakar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang nama-nama geografi. Sebuah dokumen lama di tahun 1987, berjudul 'Indonesia National Report submitted by Indonesia'.

Kurang lebih berbunyi seperti ini: "telah bertambah dari 13.467 pulau menjadi 17 ribuan pulau, sebagaimana yang diumumkan oleh Kantor Hidrografi. Hal ini didukung dengan ketersediaan peta hidrografi skala besar. Sekitar 7.000 pulau tidak berpenghuni dan sebagian besar diantaranya masih perlu diberi nama. Jumlah yang sebenarnya masih terus diinvestigasi".

Di tahun 2007, terdapat dua dokumen yang berkaitan dengan jumlah pulau di Indonesia yang berjudul 'Collecting Names of Islands' dan 'Islands Naming in Indonesia'. Kedua dokumen tersebut disampaikan dalam 9th UNCSGN di New York, 21-30 Agustus 2007.

Hampir sepuluh tahun yang lalu, disebutkan dalam dokumen 'Islands Naming in Indonesia' bahwa: "dari jumlah awal 17.504 pulau, sekitar 9.634 (lebih dari setengah) masih belum bernama". Di dalam laporan tersebut, terdapat tabel survei 2005-2007 untuk ke-33 provinsi dimana tiap tahunnya dilaksanakan pada 11 provinsi.

Semakin menarik ketika membuka dokumen satunya yaitu 'Collecting Names of Islands' muncul pula angka bahwa dari 17.504 pulau, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi telah melaporkan ke Departemen Dalam Negeri (berdasarkan dokumen 2006) sekitar 9.336 pulau.

Lebih lanjut, di dalam dokumen itu disampaikan bahwa sejak 2004, Pemerintah telah memprioritaskan pemberian nama pada pulau-pulau yang belum bernama. Laporan ini dilengkapi dengan tracking GPS hasil survei yang ditampikan pada Peta Hidrografi dan juga terdapat gambar dari pulau-pulau kecil hingga obyek yang tidak dimasukkan ke dalam kategori sebagai sebuah pulau.

Selang 5 tahun kemudian, dalam 10th UNCSGN di New York 31 Juli-9 Agustus 2012, Delegasi Republik Indonesia menyampaikan dalam laporan negara perkembangan toponimi. Salah satunya ialah prioritas nasional pemberian nama dan pembakuan nama pulau.

Sebagaimana telah dilaporkan pada tahun 2007, bahwa survei telah dilakukan sejak 2005-2007 maka lebih lanjut disampaikan bahwa verifikasi dan pembakuan nama pulau dari 2007-2008 dan sejumlah 13.466 pulau dimasukkan ke dalam gasetir (gazeter [kata baku dari gasetir menurut KBBI]) nasional.

Dua dokumen lainnya ('The Naming Procedures of Indonesia's Islands' dan 'Urgency for the Standardizaion of Island Names in Indonesia') yang menggambarkan pentingnya pemberian nama dan pembakuan nama pulau juga disampaikan pada pertemuan tersebut.

Angka 13.466 nama pulau yang dibakukan 'by names by coordinates' inilah yang kemudian booming, hingga akhirnya pada bulan Agustus 2017 ini digantikan dengan angka 16.056 pulau yang telah dibakukan namanya. Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Delegasi RI pada pertemuan 11th UNCSGN di New York, 7-18 Agustus 2017.

Akun twitter @InfoGeospasial (Badan Informasi Geospasial) menyampaikan bahwa proses verifikasi toponim masih berjalan untuk mengejar target RPJMN 17.466 pulau. Kemudian akun twitter @kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) menuliskan bahwa tinggal 1.448 pulau yang namanya dalam proses pembakuan dan verifikasi.

Penulis langsung menggunakan perhitungan matematika sederhana yaitu 16.056+1.448 sehingga diperoleh sejumlah 17.504. Berdasarkan angka tersebut dapat dilihat bahwa angka yang dijadikan patokan bahwa Indonesia negara kepulaun dengan 17ribuan pulau ialah 17.504. Lebih lengkap sebagaimana tertulis dalam berita di setkab.go.id berikut:

Menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, Indonesia telah mencatat sebanyak 17.504 pulau yang masuk dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Masih ada 1.448 pulau yang memerlukan proses validasi dan verifikasi," ujar Havas di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Hal menarik dari angka jumlah ini ialah pertanyaan warganet di twitter BIG terkait 16.056, hampir serupa ketika 13.466 muncul ke berita, diantaranya: 'sisanya kemana? efek pemanasan global- kah? dan 'berarti bukan 17.845 lagi ya'. Selain itu, beberapa berita online dalam seminggu belakangan ini memuat konten berita yang hampir serupa bahkan mungkin dengan judul yang sama atau beda sedikit.

Ada satu berita online yang tampaknya kurang tepat menuliskan judul yaitu 'Menteri Susi laporkan 16.056...', sebagai informasi berdasarkan daftar peserta pertemuan PBB tersebut yang dapat diakses di situs UNGEGN tidak terdapat nama Bu Susi. Bahkan proses sidang atau pertemuan juga dapat dilihat di UN Web TV (webtv.un.org) sehingga dapat dilihat Delegasi RI yang menyampaikan laporan atau membacakan dokumen.

Saatnya berhenti dan tidak terpaku pada angka!

Dari berbagai berita terkait nama pulau yang muncul di bulan Agustus 2017 dan ditambah dengan postingan di Instagram atau Twitter semuanya berkutat pada angka 16.056. Ada hal yang lebih besar dari itu yaitu perlunya pedoman toponimi yang terus disosialisasikan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang toponim (atau geospasial pada umumnya), serta berbagai hal lainnya. Kesemuanya itu, tentu saja telah dilakukan oleh BIG dan Kementerian/Lembaga terkait dan membutuhkan peran aktif semua pihak, termasuk kita.

Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) dapat diketahui bahwa data toponim pulau perlu dikelola dengan baik. Beliau mengatakan bila Indonesia mendaftarkan nama-nama 16.056 pulau ke PBB. Tindakan itu untuk mencegah kasus Sipadan-Ligitan tak terjadi lagi.

"Tapi yang terpenting kalau terdaftar itu secara mutlak tidak akan terjadi lagi masalah-masalah kayak kemarin di Sipadan-Ligitan karena tidak terdaftar menjadi hilang," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2018). (news.detik.com)

Selain pemerhati toponimi, beberapa teman-teman yang mengikuti perkembangan di bidang geospasial maupun kemaritiman Indonesia mulai bertanya: Dimanakah data toponim yang dibakukan oleh Indonesia dan disampaikan ke PBB tersebut dapat diakses? Apakah bisa diunduh melalui Ina-geoportal (tanahair.indonesia.go.id) seperti halnya Peta NKRI Edisi 2017 ataukah ada web gazeter? Apabila melihat website UNGEGN terdapat 'Geographical names databases' (unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/geonames.html) ternyata belum juga ditemukan link gazeter untuk Indonesia.

Kemudian, melihat 'World Geographical Names' dari UNGEGN (unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/) data yang tampil juga masih sedikit dan merupakan nama kota-kota di Indonesia. Data yang sudah dibakukan semestinya dapat menjadi bagian dari informasi untuk publik, sehingga dapat makin meningkatkan kesadaran bahwa tiap diri kita memiliki peranan dalam menjaga Indonesia dengan ribuan pulaunya.

Kenapa data tersebut penting diketahui publik? Tanggal 20 Agustus 2017, saat penyerahan sertifikat Hak Atas Tanah di Jakarta; Presiden Jokowi melempar lima pertanyaan dan singkat cerita salah seorang peserta diminta menyebutkan 10 pulau yang ada di Indonesia.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara besar yang memilki 17ribuan pulau. Ketika kurang 1 nama pulau lagi. Lagi-lagi Jokowi memotong jawaban Jarwo (peserta yang ditanya tersebut). "Satu lagi, yang benar apa? Jangan sebut Pulo Gadung. Itu terminal," kata Jokowi sambil tertawa, disertai tawa seluruh hadirin. (nasional.kompas.com)

Itu sekedar contoh sederhana, pentingnya sosialisasi toponimi baik dari data/informasi hingga prinsip dan prosedur pembakuannya; mengingat begitu kaya ragam bahasa dan budaya di Indonesia. Pembakuan nama pulau itu ada di tangan kita, mari kerja bersama mewujudkan langkah nyata bahwa Indonesia negara kepulauan.

Lalu bagaimana caranya? Jika mencermati prosedur pemberian nama dan identifkasi pulau yang ada di beberapa dokumen di atas, maka selain Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (yang kini wewenangnya berada di BIG) dan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tentunya masyarakat atau penduduk setempat ialah aktor utama. Pengetahuan lokal masyarakat dan upaya kita dalam mengutamakan Bahasa Indonesia dan memelihara Bahasa Daerah ialah bagian penting dalam proses pemberian nama unsur geografis yang belum bernama.

Salah satu slide yang dipaparkan saat menjelaskan pembakuan pulau di Indonesia oleh Kepala BIG di 11th UNCSGN ialah proses wawancara atau menggali informasi dari masyarakat lokal mengenai pulau. Kemudian, dalam kesempatan lain Delegasi juga menyampaikan aplikasi pengumpulan data toponim Sebuah aplikasi daring yang diberi nama 'SAKTI' (Sistem Akuisisi Toponim Indonesia) dan diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat umum semakin menunjukkan bahwa toponimi Indonesia ada di 'tangan' kita. Semoga pula, data hasil verifikasi dan yang telah dibakukan juga dapat diakses melalui aplikasi 'SAKTI' tersebut.

Mari maju bersama dalam pembakuan nama geografis di Indonesia. Menertibkan penamaan yang tidak memenuhi kaidah dan prinsip toponim, dari penggunaan nama diri hingga menganjurkan penggunaan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Daerah untuk nama rupabumi unsur buatan manusia.

Melestarikan nama lokal merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya dan bahasa daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote.

Selamat untuk Delegasi RI dan khususnya untuk Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Dr. Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc. atas terpilihnya sebagai Vice Chair UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) Periode 2017-2019.

Tentunya hal ini tidak lepas dari peran aktif Indonesia semenjak Almarhum Prof. Jacub Rais (Pakar Toponimi Indonesia) dan Delegasi RI dari Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang terus mengawal kegiatan toponimi di Indonesia. Semoga amanah dan semakin membumikan toponimi di Indonesia serta menjaga peran aktif Indonesia di kancah Internasional.

*Tulisan ini merupakan pendapat dan pertanyaan pribadi penulis untuk merangkum dan melihat sudut lain perjalanan toponimi di Indonesia.


Aji Putra Perdana
daan_r09@yahoo.com
  • Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia PK-42
  • PhD Student di Faculty of Geo-information Science and Earth Observation, University of Twente. Saat ini sedang riset untuk studinya dengan tema "Crowdsourcing Place Names Collection and Maintenance: Preserving Local Names in Indonesian Gazetteer".
  • Staf Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Badan Informasi Geospasial

(wwn/wwn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed