DetikNews
Rabu 09 Agustus 2017, 10:25 WIB

Toponim, Ada Apa dengan Laut Natuna Utara dan Dewi Persik?

Aji Putra Perdana - detikNews
Toponim, Ada Apa dengan Laut Natuna Utara dan Dewi Persik? Foto: Aji Putra Perdana
Jakarta - Kembali lagi kehebohan toponim di era digital yang cepat menyebar dan viral, diantaranya ialah Laut Natuna Utara dan Dewi Persik. Sebuah penempatan toponim pada Peta (cetak/digital) dapat membawa tanggapan santai hingga serius dari berbagai pihak, bahkan dari warganet hingga negara lain.

Sebagai pemerhati toponim, tentunya berupaya melihat kejadian tersebut dari sisi positif dan konstruktif untuk makin mengenalkan arti pentingnya pemberian sebuah nama geografi. Kedua fenomena tersebut seakan-akan memiliki siklus untuk terus berulang pada dimensi ruang dan waktu tertentu.

Satu sisi berkaitan dengan langkah yang dilakukan Pemerintah dan di sisi lain adalah kebebasan berkontribusi oleh masyarakat di platform berbasis komunitas. Masih ingatkah kita dengan ramai pemberitaan mengenai 4000 pulau belum bernama.

Di satu pihak, Pak Luhut (Menko Bidang Kemaritiman) menyampaikan bahwa siapapun boleh memberikan nama, termasuk pihak asing. Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) dengan tegasnya menyampaikan yang boleh memberi nama adalah negara.

Dapat dilihat adanya pemahaman yang kurang terhadap pedoman dan peraturan perundangan terkait toponim. Selain itu, perlu menggali arti pentingnya sebuah nama pada kawasan atau pulau bagi keberlangsungan kekayaan bahasa, budaya, dan penguatan jati diri bangsa.

Di sisi lain, proses identifikasi dan verifikasi pulau terus berlangsung dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Bu Susi menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi pulau-pulau tersebut diakui oleh negara asing akan melakukan pendaftaran 1.100 pulau ke PBB. Tentunya ada mekanisme bagaimana mendaftarkan nama geografi baik pulau maupun unsur geografis lainnya ke Sidang PBB.

Selain nama pulau, penempatan nama Laut Natuna Utara juga membawa angin segar dan langkah geostrategis di bidang toponim dan batas wilayah. Teks Laut Natuna Utara muncul dalam Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Edisi 2017 menggantikan Laut China Selatan.

Teks ini diletakkan pada wilayah kedaulatan perairan NKRI, sedangkan untuk area Laut China Selatan di luar wilayah NKRI ditulis dengan Laut China Selatan. Peta NKRI yang dirilis Jumat 14 Juli 2017 tersebut dapat diunduh di Ina-Geoportal (tanahair.indonesia.go.id). Perubahan informasi yang disajikan pada Peta NKRI tiap edisi yang dikeluarkan tiap tahunnya merupakan update informasi kewilayahan dalam hal ini umumnya berupa batas wilayah dan toponim.

Hal yang menarik penulis ialah diangkatnya nama sebuah kawasan yaitu blok Natuna Utara (berkaitan dengan kegiatan Migas) sebagai sebuah nama Laut. Alasan yang dikemukakan yaitu agar ada satu kejelasan, kesamaan antara kolom air diatasnya dengan landas kontinen dan disepakati oleh tim nasional, sehingga diberi nama Laut Natuna Utara.

Pertanyaan yang muncul: dapatkah nama kawasan blok migas menjadi nama wilayah laut teritorial? Tentunya ini hal yang menarik dan langkah berani mengganti atau menggunakan nama geografi kawasan blok migas sebagai nama kawasan perairan - laut. Sebuah langkah geostrategis, terutama karena posisi dari laut natuna utara tersebut yang "bagian" dari Laut China Selatan.

Lalu bagaimana tahapan selanjutnya? Tentunya ialah 'mendaftarkannya' ke IHO (International Hydrographic Organization) dimana salah satu peranan dari organisasi tersebut ialah melakukan pembakuan nama geografi unsur maritim, dari nama laut hingga unsur bawah laut (icaci.org; gebco.net). IHO ini pun menyampaikan laporan kegiatannya dalam 11th UNCSGN tahun ini di New York.

Di sisi lain, permasalahan batasan yang vague (samar-samar) pada unsur geografi terutama unsur alami (misal gunung,bukit, laut, selat, dan sebagainya) merupakan tantangan tersendiri di toponim kaitannya dengan batasan secara dimensi spasial. Adanya peraturan perundang-undangan ataupun landasan lainnya, misal dalam menarik batas laut wilayah (teritorial) yang mengacu pada beberapa peraturan dapat dilihat dalam Peta NKRI 2017.

Peta NKRI Edisi tahun 2017 tersebut, informasi perubahan atau update-nya sempat dikemas dalam infografis oleh detik.com "5 Perubahan Wilayah NKRI" dan ditayangkan pula di NET dengan tema "Peta Baru Indonesia" lengkap dengan penjelasannya (youtu.be/2oM5M4-tGuI).

Ternyata, tak hanya informatif untuk dikemas sebagai infografis dan edukatif untuk disajikan sebagai berita terkini, adanya pemberian nama laut natuna utara pada 'kawasan' Laut China Selatan ini pun mendapat tanggapan dari China (edition.cnn.com). Bu Susi, Pak Luhut, bahkan hingga Pak Wakil Presiden JK juga turun tangan memberikan argumen dan pendapatnya terkait protes tersebut.

"Loh, itu kan laut yang wilayah kita, Laut Natuna Utara, bukan Laut China Selatan. Itu Laut Natuna Utara," kata Susi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017). (news.detik.com)

"Perubahan peta kita masih yang di daerah, nggak sampai South China. Jadi dalam zona 200 kilometer sedang kita kaji," kata Luhut di kantor BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017). (news.detik.com)

"Saya kira tidak sampai ke situ. Yang disebut hanya sekitar Natuna saja. Biasa kadang-kadang ada nama lokal," ujar Wapres JK disela-sela kunjungannya di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (15/7/2017). "Ya tapi itu kan nama-nama itu belum terdaftar secara internasional. Jadi hanya penyebutan lokal saja," ucapnya. (news.detik.com)

Dari ketiga hal tersebut, penulis menjadi kembali bertanya, apakah perubahan itu hanya sekedar di sebuah lembar Peta NKRI ataukah memang akan menjadi langkah nyata kebijakan geostrategis nasional yang tegas akan keberadaan penamaan lokal di wilayah Indonesia yang berlaku pula di tingkat Internasional? Hal yang serupa saat adanya 'kebingungan' siapakah yang berhak memberikan nama pada 4000 pulau belum bernama.

Bulan Agustus tiba, Indonesia menyampaikan Laporan Negara dalam Konferensi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) tentang Standarisasi Nama-nama Geografi yaitu 11th United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) berlangsung dari 8-17 Agustus 2017 di New York. Dapat dilihat dalam laporan negara bahwa Indonesia akan mendaftarkan gasetir (daftar nama geografi) pulau yang ter-update.

Setelah dilihat dengan seksama pada dokumen lain yaitu: working paper "Identification of Islands and Standardization of Their Names" dapat diketahui adanya angka 875 sebagai jumlah pulau yang akan disampaikan pada pertemuan UNCSGN. Lalu kira-kira kemanakah sisa dari 1.100 dikurangi 875 nama pulau tersebut? Apakah belum masuk ke dalam gasetir karena masih perlu dicek ulang?

Terdapat update informasi per hari ini (10/08/2017), bahwa jumlah pulau yang disubmit sekitar 2.590 nama pulau. Menurut informasi dikarenakan deadline waktu submisi dan sinkronisasi update informasi terkini, sehingga di awal tulisan tersebut tercatat 875.

Kemudian delegasi dikabarkan juga membawa buku gasetir pulau. Penulis belum mendapatkan informasi dengan pasti dan belum bisa melakukan cek data karena tidak terdapat gasetir sebagai file lampiran langsung dalam laporan-laporan yang disampaikan.

Semoga Delegasi RI yang berangkat membawa buku gasetir pulau yang dapat dibagikan ke peserta sidang/pertemuan tersebut (sebagaimana yang telah dilakukan di Tahun 2012 yaitu membagikan buku gasetir (13.466) pulau di Indonesia).

Lalu bagaimana dengan Laut Natuna Utara?

Hal yang masih diharapkan oleh penulis ialah bahwa di dalam pertemuan UNCSGN, Pemerintah Indonesia juga menyampaikan ketegasan pemberian nama Laut Natuna Utara. Mengingat informasi tersebut tidak ada dalam Laporan Negara yang telah disubmit sebagaimana dapat dilihat dalam website UNGEGN (unstats.un.org).

Besar kemungkinan dikarenakan batas waktu pemasukan dokumen yang berbeda dengan kemunculan pembaharuan Peta NKRI. Seyogyanya masih ada kemungkinan untuk dikomunikasikan atau semoga dapat disampaikan secara lisan saat pembacaan Laporan Negara, sebagai informasi tambahan atau update perkembangan toponimi di Indonesia.

Ada hubungan apa Laut Natuna Utara dan Dewi Persik?

Keduanya merupakan fenomena pemberian dan penggantian nama unsur geografis. Laut Natuna Utara merupakan unsur alami dimana kompleksitas perubahan namanya akan berdampak pula pada geopolitik Indonesia di kancah Internasional.

Sedangkan, perubahan nama tempat atau jalan di Google Maps bukanlah hal yang baru. Masih ingatkah kita dengan DPP FPI berubah menjadi Fitsa Hats di Google Maps, hingga pihak Google minta maaf atas kejadian tersebut. Kemudian di Amerika juga pernah marak mengenai penggantian nama Trump Tower menjadi Dump Tower. Hari ini (7/8/2017), perubahan nama Jalan Dewi Sartika menjadi Jalan Dewi Persik di Google Maps semakin menggugah hati untuk mengupas ulang semua perjalanan di atas.

Media sosial di Indonesia heboh dan bahkan Pemerintah Bekasi juga akan mempertanyakan ke pihak Google. Di lain pihak, telah muncul pula bagaimana cara melaporkan informasi 'toponim' yang kurang tepat di Google Maps. Google pun telah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

"Data basemap kami, seperti nama tempat, nama jalan, dan lainnya, adalah kombinasi dari penyedia pihak ketiga, sumber data publik, dan kontribusi pengguna. Secara keseluruhan ini memberikan kami data yang komprehensif dan up-to-date, namun kami menyadari adanya kemungkinan untuk munculnya inakurasi dari sumber-sumber ini," kata Google. (news.detik.com)

Google Maps kini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, diantaranya untuk menghindar kemacetan dan sebagai penunjuk arah sehingga informasi nama jalan atau nama tempat memang memegang peranan penting.

Vandalism google maps alias keisengan segelintir orang dalam mengganti informasi tersebut memang tak dapat dihindari. Tentunya, sisi positif dari kacamata toponim ialah sebuah harapan agar kesadaran arti pentingnya pemberian nama geografi. Dimulai dari penerapan prinsip dan kebijakan pembakuan nama geografi secara menyeluruh di tingkat nasional hingga pemerintah daerah.

Beranjak dari nama Dewi Persik yang menggantikan nama Dewi Sartika sebagai nama jalan, penulis teringat salah satu prinsip pemberian nama geografi yaitu tidak menggunakan nama diri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembakuan Umum Nama Rupabumi (kemendagri.go.id).

Semestinya menggunakan nama orang sebagai nama tempat atau nama jalan diharapkan menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi negara dan/atau penduduk setempat.

Ternyata, penggunaan nama diri orang yang masih hidup sebagai nama suatu tempat/ kawasan bukanlah suatu hal yang baru. Adakah yang pernah berkunjung ke Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kalimantan Timur? Nama ini diberikan di saat beliau masih hidup dan menjabat sebagai Presiden. Menariknya ialah Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan.

Beberapa waktu lalu, melihat postingan seorang teman sedang berada di Bukit Jokowi Jayapura. Rasa penasaran muncul hingga akhirnya satu persatu nama presiden diketik dan ditemukan lagi sebuah kawasan yaitu 'Bukit Habibie' atau 'Puncak Habibie' di Pelabuhan ratu.

Ditemukan pula nama Bukit Megawati tapi ternyata tidak berada di Indonesia, adanya di Malaysia (pastinya tidak berhubungan dengan nama Bu Megawati). Untuk nama bukit Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Soekarno belum ketemu atau memang belum atau tidak ada.

Lalu pertanyaannya ialah 'kira-kira bagaimana penerapan kebijakan pemberian nama untuk kawasan yang mungkin telah diberi nama orang atau presiden (yang masih hidup)? Dapatkah kita mengganti nama kawasan di atas, sebagaimana kita berani mengganti nama untuk wilayah perairan Natuna di kawasan kedaulatan NKRI menjadi Laut Natuna Utara? Bukan sekedar mengganti namanya pada lembaran peta digital semata.

Kemudian beberapa waktu lalu, pernahkah melihat salah satu kicauan di twitter yang terpampang sebuah nama masjid yang menggunakan nama dari yang bersangkutan? Saat itu, tidak sengaja penulis melihat postingan ajakan untuk berbagi berkah di sebuah Masjid. Sebuah ajakan yang bagus, yang membuat kaget ialah melihat nama masjid yang bertuliskan nama beliau lengkap dengan gelar doktor dan hajinya.

Secara spontan pun, penulis membagikan informasi ini ke pegiat toponim. Tampaknya perlu sosialisasi yang gencar apabila memang di dalam pemberian nama geografi itu lebih baik (atau disarankan) tidak menggunakan nama orang yang masih hidup. Tentunya salah satu dasar yang digunakan saat itu ialah dikhawatirkan dari yang namanya pengkultusan.

Pertanyaan terakhir ada (langkah) apa(kah) selanjutnya dengan beberapa contoh kejadian di atas? Perlu adanya sinergi semua pihak dalam menjaga kekayaan lokal baik bahasa, budaya dan jatidiri bangsa.

Semoga bukan sekedar semangat yang hangat sesaat dalam mengawal 'penertiban' nama geografis. Lalu tiba-tiba hilang dan tenggelam begitu saja dan muncul jika ada momen tertentu. Layaknya mencari momen yang tepat untuk memunculkan kembali kelanjutan kisah Ada Apa dengan Cinta 3?

Sukses untuk Delegasi RI yang hadir dalam Sidang UNGEGN dan Pertemuan UNCSGN 2017 di New York. Semangat juga untuk 'TimNas' beserta Panitia Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga para kontributor atau sukarelawan spasial dimana saja.

Tulisan ini merupakan pendapat dan pertanyaan pribadi penulis untuk merefleksikan sudut lain perjalanan toponimi di Indonesia.


Aji Putra Perdana
*Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia PK-42
*PhD Student di Faculty of Geo-information Science and Earth Observation, University of Twente. Saat ini sedang riset untuk studinya dengan tema "Crowdsourcing Place Names Collection and Maintenance: *Preserving Local Names in Indonesian Gazetteer".
*Staf Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Badan Informasi Geospasial
(wwn/wwn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed