DetikNews
Jumat 07 Juli 2017, 14:54 WIB

Rasuah-Pungli, KPK vs KUHP

Sahat Sitorus - detikNews
Rasuah-Pungli, KPK vs KUHP Foto: Sahat Sitorus
Jakarta - "Kalah Bisa Karena Biasa" adalah anekdot sebuah peribahasa awam dalam kosa kata Bahasa Indonesia. Seseorang yang pernah makan 'tentu bisa merasakan rasa gatalnya, namun rasa gatalnya akan sirna seandainya makan 'bisa jadi sebuah kebiasaan'.

Anekdot ini sengaja saya cuplik, mengingat praktek kebiasaan Pungli (pungutan liar) sebagai anak kandung Rasuah tengah merupakan jargon primadona di seantero NKRI mencuat ke permukaan sebagai breaking news.

Pungli, perbuatan melawan hukum, merupakan penyakit yang berulang-ulang dilakukan tanpa merasa bersalah, yang menjadi kebiasaan buruk di sektor terkait Pelayanan Publik. Oleh sebagian oknum dianggap sebagai hal biasa dan semakin merajalela akibat pembiaran (ignorance) oleh penegak hukum.

Jika sebuah kebohongan dilakukan secara berulang-ulang tanpa rasa bersalah, maka kebohongan dapat menjadi sebuah kebiasaan pada waktunya dianggap sebagai sebuah "Kebenaran". (Alm. mantan Menlu RI Ali Alatas).

Dimana saja locus delictie Pungli? Cukup banyak, sebut saja, salah satu di timbangan jalan raya, pelayanan jasa surat menyurat/perijinan, uji kelayakan, kir, ujian masuk ke suatu lembaga-instansi tertentu dan lainnya.

Pungli believe it or not, masih ada hingga beberapa waktu yang lalu oleh Presiden Jokowi harus memicu sendiri pelatuk bedil perang membasmi Pungli dengan memproklamirkan jargon Saber (Sapu Bersih) Pungli.

Akankah nasibnya sama dengan OBSTIB, LAKSUS, TROMOL POS 5000 di masa lalu?. Kita harus berani berteriak lantang Tidak! It's now or never! Pungli adalah klan Rasuah-Korupsi dengan 3 (tiga) penyebab utama.

Pertama, Kesempatan (Opportunity). Pungli terjadi karena pelaku ada di posisi menguntungkan dan pelaku bekerja di sektor yang menempatkannya harus berhadapan dengan pihak-pihak yang membutuhkan jasanya dan pelaku menjual kekuasaannya dengan menerapkan bayaran melebihi tarif resmi yang tidak diatur dalam aturan main.

Kedua, Tekanan (Pressure): Pungli terjadi karena si aparat yang berintegritas rendah, tidak mampu berkata TIDAK untuk menghindar atau menolak "kerjasama" dan tekanan koleganya bahkan mungkin oleh atasannya yang juga berintegritas, dan bermental-akhlak rendah.

Ketiga: DNA (Tabiat dan sifat bawaan lahir). Cilakalah jika proses rekrutmen aparataur meloloskan tipe karyawan ini. Pungli menjadi subur ketika sektor pelayanan publik ditempati atau dikuasai oleh aparat yang dari lahirnya membawa virus DNA dengan naluri/sifat mencuri, kleptomania dan gemar/suka ngutil hak orang lain.

Akan semakin sulit dibasmi jika pimpinan lembaga bahkan masyarakat awam menunjukkan pula sikap permisif, acuh tak acuh dan menganggap pungli sebagai hal lumrah, hal biasa yang kemudian melahirkan jargon di atas "Kalah Bisa Karena Biasa".

Pungli dianggap lumrah karena sudah terbiasa dan ada di mana-mana akibat pembiaran oleh lingkungan dan aparat. Dampak buruk lanjutan yang diakibatkannya sangat jelas, yakni rakyat yang berurusan dengan aparat pelayanan jasa harus mengeluarkan anggaran ekstra termasuk sektor dunia usaha yang harus menambah beban biaya tambahan dan waktu yang dihabiskan untuk urusan persuratan akan lebih panjang.

Pada akhirnya akan lahir citra buruk bahwa pelayanan publik aparatur negara brengsek, buruk dan lelet serta tidak kondusif mendukung kegiatan perekonomian nasional. Sebut saja dampak lanjutan dari dwelling time yang panjang atau sengaja diperpanjang di pelabuhan dll, sehingga menjadi modus pungli aparat korup dan berintegritas rendah.

KUHP-KUHAP gagal menjerakan sehingga rasuah dan pungli sukar dibasmi.

Warga segenerasi saya (1960) tentu pernah mendengar gerakan anti pungli dan rasuah pada masa Orba tahun 1980-an, guna membasmi segala bentuk praktek pungli-premanisme yang amat meresahkan rakyat dan dunia usaha dan sejenisnya sebut saja Obstib, Laksus, Tromol Pos 5000, hingga berujung Petrus yang membuat heboh di kalangan penikmat HAM, di masa Orba.

Nyatanya sudah "babaliut" kata si Ujang dari Padang, karena untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan ternyata tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan.

Upaya membasmi pungli oleh setiap rezim nyatanya belum pernah langgeng di negeri kita, seakan "mati satu tumbuh seribu - patah tumbuh hilang berganti"" meskipun telah menelan dana besar yang dihabiskan untuk memerangi segala bentuk rasuah dan pungli dengan melibatkan aparat pengawasan inter kementerian dan lembaga (polisi-TNI-jaksa, hakim dlsb.)

Serius dan Tegas Membasmi Rasuah

Sama seperti aksi Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, pada tahun 1980-an Pak Harto sampai perlu turun tangan membasmi Pungli yang marak di berbagai sektor pelayanan publik utamanya di jembatan timbang dan menugasi Pak Sudomo (Pangkopkamtib) untuk memimpin Satgas Operasi Terbib (OBSTIB) anti Pungli dan Rasuah lainnya yang merajalela di jembatan timbang sehingga lahirlah anekdot di Sumut "Sistem Timbang Kernet".

Yang ditimbang cukup kernet truk yang menyetor uang pungli di dalam kotak korek api kepada petugas korup sementara truk yang ditengarai kelebihan tonase muatan puluhan ton bebas melenggang.

Apa yang terjadi? Biaya retribusi jalan raya yang diperoleh dari operator truk di jalan raya tidak cukup untuk membiayai pemeliharaan jalan raya dan jembatan. Jembatan timbang hanya membawa mudarat dan tidak memberi manfaat bagi pemeliharaan jalan raya dan jembatan.

Ulah petugas korup menyebabkan truk raksasa dengan tonase berlebihan melenggang bebas merusak jalan dan jembatan. Kapasitas jalan raya maksimum 20 ton dilalui oleh truk-truk kelebihan tonase hingga berbobot 30-40 ton tanpa terkendali.

Pengawasan jembatan timbang ternyata tidak mudah sehingga Pak Sudomo melakukan kebijakan "bumi hangus" yang hasilnya cukup fatal. Seluruh jembatan timbang ditutup dan pengusaha "cuma dihimbau" agar sadar tonase dan tidak melebihkan muatan truknya".

Akibatnya truk-truk pengangkut kebutuhan pokok semakin merajalela melenggang di jalan raya dengan kelebihan tonase berlebihan sesuka hati operator truk. Hasilnya? Hampir seluruh jalan negara, provinsi, kabupaten dan jembatan rusak parah dan hancur total di seantero Sumut.

Bisa jadi demikian pula di daerah lainnya di luar Sumatera. Tenyata kebijakan "basmi tikus dengan membakar lumbung" benar-benar membawa mudarat yang sangat parah.

Untuk membasmi tikus di jembatan timbang, Pemerintah harus membangun sistem IT yang canggih dengan mekanisme check and recheck yang baik dan didukung staff yang memiliki integritas yang tinggi.

Pengawasan jembatan timbang perlu dibangun berlapis.Jembatan pertama dilengkapi IT yang baik cukup hanya untuk menimbang beban dan pembayaran hanya dilakukan dengan sistem elektonik atau bulanan.

Perlu pula menyediakan timbangan gratis bagi armada bus atau truk pengguna jalan sebelum memasuki jalur utama agar tonase truknya dapat diketahui dan tegas melarang truk kelebihan tonase untuk meneruskan perjalanan atau dapat pula dengan cara memaksa truk menyesuaikan beban muatan/tonase sesuai dengan hasil timbangan yang diperbolehkan.

Gagal, Pemasyarakatan Pelaku Rasuah dan Pungli

Pemerintah sudah pusing tujuh keliling mencari cara dan kiat membasmi sikap korup yang terus langgeng di masyarakat, yang dilakukan baik oleh awam, aparat sipil – hukum maupun pejabat. Pelaku pungli-rasuah yang tertangkap tangan melalui sejumlah (OTT) seakan kehilangan rasa takut, mati suri urat malunya.

Rutan atau penjara telah gagal menjadi rumah tempat memasyarakatkan para pelaku yang oleh penegak hukum mereka dianggap telah tercerabut akal sehatnya dari tengah tatanan masyakarat yang normal bermoral sehingga perlu dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan kembali agar insaf.

Salah judulkah kebijakan itu? Nyatanya para Alumni Lembaga Pemasyarakatan Nasional 99.99 % tidak insaf alias jera, bahkan ditengarai semakin canggih dalam menjalankan modus operandi dan modus vivendi kejahatannya.

Guna menumbuhkan efek jera yang nyata, pelaku pungli dan penyogok tidak perlu dihukum penjara namun cukup diwajibkan kerja bakti sosial untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pertimbangan Hakim Pengadilan atas kesalahannya.

Tidak semua jenis pelanggaran hukum harus dijatuhi hukuman badan di penjara karena dapat saja berpotensi "menambah kerusakan akhlak pelakunya" apabila "bersosialisasi dengan penjahat lainnya selama tinggal di hotel prodeo alias rutan". Seorang pencopet, pengutil atau maling sandal cukup dihukum mengecat pagar Monas atau jembatan penyeberangan dan marka trotoar atau zebra cross selama 1 bulan atau lebih.

Dengan demikian keluhan bahwa density –kepadatan kapasitas - over capacity penghuni rutan serta beban berat APBN untuk keperluan biaya operasional Rutan dapat ditekan.

Terdapat contoh pembelajaran, dari kota Medan, Sumut, pada tahun 1980-an, di masa Gubernur EWP Tambunan yang terkenal sangat tegas bersikap anti pungli dan rasuah.

Suatu ketika di Medan terjadi kelangkaan bahan sembako dan bahan bangunan (besi-semen dll) akibat ulah beberapa spekulan pedagang semen dan besi yang menimbun bahan bangunan sehingga pasar "chaos akibat harga naik berlipat ganda" menyebabkan sejumlah proyek vital terlambat dan mangkrak sehingga tindakan tersebut dikategorikan subversib ekonomi.

Dagangannya yang ditimbun kemudian disita oleh pemerintah. Pelaku dihukum dengan kerja bakti mengecat pagar kantor Gubernur, Walikota, marka jalan, menyapu jalan raya dan membersihkan saluran air yang mampat dan diliput oleh media massa sehingga menumbuhkan efek jera.

Kata kunci lainnya dari semua aksi anti pungli dan rasuah ini ialah, terus menumbuhkan awareness anti rasuah dan pungli, dan memberikan dorongan kepada segenap masyarakat untuk, lebih bersemangat melaporkan aksi pungli dan rasuah melalui saluran pelaporan yang telah disediakan oleh pemerintah dan pemerintah dan penegak hukum mencari moda penjeraaan deangan bakti sosial karena nyata nyata hukuman penjara bagi para pelaku rasuah dan pungli ternyata gagal membuat jera dan memasyarakatkan pelaku.

Apabila KUHP-KUHAP ternyata cuma dianggap mainan oleh penjahat "keuangan" dan gagal memasyarakatkan penjahat, maka langkah ekstrim penjeraan terakhir selanjutnya ialah dengan melibatkan peranan para tokoh agama (Pendeta, Kiai, Ustadz, MUI) untuk menetapkan Fatwa esktrim agar kejahatan para pelaku Rasuah-Pungli dinyatakan sebagai kejahatan ekstrim terorganisir dan luar biasa, sehingga perlu dihukum secara ektrim pula, dengan cara janazahnya tidak layak didoakan/disembahyangkan dan harus dikubur di pemakaman khusus pelaku Rasuah dan Pungli.

Kita semua yang mencintai NKRI, harus terus menerus tanap henti mengasah nyali dan bergairah mencari kiat membasmi rasuah, bukan sebaliknya dengan mencoba bersimpati kepada pelaku Rasuah dan Pungli atau dengan cara melakukan pembiaran atau bahkan mencoba mengebiri semangat anti rasuah dengan cara menggembosi lembaga anti Rasuah Nasional alias KPK.


Sahat Sitorus
Pengamat masalah sosial
sahatsitorus2015@yahoo.com
(wwn/wwn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed