DetikNews
Jumat 13 Jan 2017, 10:12 WIB

Toponim, Apalah Arti Sebuah Nama pada Kawasan atau Pulau?

- detikNews
Toponim, Apalah Arti Sebuah Nama pada Kawasan atau Pulau? Foto: Aji Putra Perdana
Jakarta - Kilas Balik Kebijakan Pemberian dan Pembakuan Nama Geografi atau Rupabumi di Indonesia.

Berita mengenai toponim atau nama geografi atau nama rupabumi tidak akan seksi atau menarik pandangan mata jika tidak dikaitkan dengan potensi geografis dari obyek yang bernama atau yang belum diberi nama tersebut.

Di tahun 2014, ada dua berita yang cukup fenomenal bagi saya sebagai pemerhati toponim.

Pertama, mengenai jumlah nama pulau yang sudah dibakukan berdasarkan nama dan koordinatnya sejumlah 13.466 sebagaimana yang dapat dilihat di website big.go.id.

Hal ini pun cukup mengguncang geostrategis nasional karena sejak dulu diajarkan jumlah pulau di Indonesia sekitar 17 ribuan. Sontak kaget dan menghebohkan beberapa kalangan apalagi dikaitkan dengan aspek geostrategis NKRI (researchgate.net).

Timbul banyak pertanyaan, diantaranya apakah ada pulau yang hilang, tenggelam dan lain sebagainya, ataukah ada definisi yang kurang sesuai. Hingga sempat ada pertemuan para pakar membahas hal tersebut. Padahal konteksnya ialah jumlah nama pulau yang sudah dibakukan.

Berita kedua, yaitu nama sebuah tempat di Indonesia harus menggunakan huruf latin, penggunaan juga berdasarkan rasa lokal, menghormati adat setempat, menggunakan bahasa Indonesia atau daerah.

JUga terdiri dari maksimal tiga kata dan tidak menggunakan nama orang yang masih hidup. Contoh penamaan yang 'ditegur' saat itu ialah pemakaman San Diego Hills (kemendagri.go.id).

Di tahun 2016 ini, sempat dikagetkan dengan berita mengenai 'dibubarkannya' Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2006.

Konon, timnas ini adalah lembaga non struktural (detik.com) yang dibubarkan untuk tupoksinya dikembalikan ke badan-badan terkait. Sempat khawatir juga di awal ketika berita ini belum meluncur dan desas-desus itu sempat kami diskusikan dengan beberapa kawan.

Salah satu kekhawatiran saya pribadi ternyata terjawab sudah dengan berita yang masih dinanti, apakah benar ada ucapan demikian dari salah satu pejabat yang memegang peranan juga di bidang penamaan dalam hal ini nama pulau di Indonesia.

"Jadi ada 4000 pulau lebih yang belum ada nama, kamu pun boleh kasih nama. Kita nyari nama 4.000 pun ndak gampang itu. Tapi bukan berarti pulau itu milik kamu," ujar Luhut. (nasional.warta10.com)

Jadi ingat dengan wikimapia (wikimapia.org), dimana siapapun bisa membuat poligon untuk menandai rumah atau bahkan pulau dan menuliskan nama sesuka mereka.

Akan tetapi pada dasarnya mereka berupaya untuk menandai atau memberi tanda berdasarkan pengetahuan lokal (local knowledge) mereka.

Yang tidak gampang itu ialah mengidentifikasi pulau dan menggali informasi serta menyepakati nama yang akan digunakan untuk kemudian dibakukan sebagai nama yang akan digunakan bersama sebagai bagian dari informasi dan komunikasi serta tertib administrasi pemerintahan.

Siapapun bisa memberikan nama, akan tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan dan semangat bersama untuk memberikan nama geografi atau rupabumi dengan nama lokal dan bahasa Indonesia sebagaimana semangat para pendahulu dan perumus peraturan perundang-undangan.

Mengingat pula konon katanya, nama geografi (termasuk nama pulau) adalah bagian dari intangible cultural heritage (ungegn.dgu.hr).

Kejadian ini membuat saya kangen akan keberadaan 'Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi' yang salah satu tugasnya tentunya mengawal dalam pemberian nama geografi hingga membakukan nama tersebut berdasarkan penulisan, pengucapan hingga posisi koordinatnya di muka bumi ini.

Lalu, bagaimana dengan memberi nama kawasan di 4000 pulau atau memberi nama 4000 pulau yang konon belum bernama? Betul bahwa siapapun dapat memberikan nama, akan tetapi kaidah pemberian nama dan upaya menjaga kearifan lokal serta melihat penamaan ini sebagai bagian dari geostrategis NKRI perlu dipertimbangkan.

Pertanyaan muncul di benak fulan berikutnya ialah dimana sajakah 4000 pulau tersebut?

Setelah berita terkait penamaan 4000 nama kawasan di pulau atau nama pulau ini muncul langsung kami menghubungi beberapa teman di Indonesia yang masih terkait atau menjadi bagian dari 'Timnas'. Semoga nanti ada kabar yang lebih jelas lagi.

Tulisan ini adalah upaya framing agar kita sama-sama 'melek' membaca peta dan bangga dengan pemberian nama geografi menggunakan bahasa Indonesia.

Kemudian, juga mempertahankan penggunaan nama lokal sebagaimana amanat Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan.

Bahwa pemberian nama geografi dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Fokusnya ialah bukan masalah siapa yang memberikan nama, akan tetapi bagaimana mekanisme pemberian nama sesuai dengan kaidah toponimi dan pembakuan nama yang disepakati untuk dibakukan sebagai bagian dari jati diri bangsa dan negara.

Meskipun, di sisi lain berkaitan pula dengan branding nama pulau sebagai upaya menarik investor dan menjadi daya tarik atas potensi unggulan yang dimiliki oleh pulau-pulau tersebut.

Walaupun ini hanyalah 'memberi' nama pulau dan bukan membeli pulau, alangkah lebih bijaknya jika tetap memperhatikan pengetahuan lokal, budaya dan kearifannya.

Tetap bangga dengan kekayaan bahasa, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

Enschede, 10 Januari 2017.

*Penulis adalah PhD Student di Faculty of Geo-information Science and Earth Observation, University of Twente.


Aji Putra Perdana
daan_r09@yahoo.com
(Aji Putra Perdana/wwn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed