DetikNews
Jumat 30 Desember 2016, 18:42 WIB

Harus dipahami, Indonesia bukan Angola

Charles Honoris - detikNews
Harus dipahami, Indonesia bukan Angola Foto: Charles Honoris
Jakarta - Isu maraknya TKA ilegal asal Tiongkok belakangan menimbulkan polemik dan perdebatan publik. Beberapa fakta memang mengindikasikan adanya peningkatan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia, khususnya mereka yang datang dari Tiongkok.

Agak sulit memang untuk mengetahui jumlah pastinya. Namanya saja ilegal tentu mereka tidak terdata di instansi resmi. Namun, angkanya tidak seperti yang digembar gemborkan berbagai pihak di media sosial yang menyebutkan ada 10 juta WN Tiongkok yang bekerja di Indonesia.

Data imigrasi menunjukkan di tahun 2016 ini terdapat hanya sekitar 1,4jt WN Tiongkok yang masuk ke Indonesia yang sebagian besarnya adalah wisatawan.

Jumlah yang keluar juga kurang lebih sama, sehingga tidak banyak yang menetap di Indonesia lebih dari setahun. Artinya klaim bahwa Indonesia saat ini sudah dibanjiri 10 juta tenaga kerja ilegal Tiongkok irasional dan tidak berdasar.

Kendati demikian, ancaman masuknya tenaga kerja ilegal asal Tiongkok itu juga bukan sekedar khayalan dan patut diwaspadai. Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang melakukan investasi di negara2 berkembang khususnya di Afrika dan Amerika Selatan punya track record buruk dalam hal pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Kontrak pekerjaan infrastruktur yang dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor Tiongkok itu biasanya satu paket berikut dengan pekerja-pekerja nya yang didatangkan dari Tiongkok.

Tidak jarang kedatangan pekerja buruh kasar dari Tiongkok menimbulkan gesekan sosial di negara tersebut. Khususnya di negara-negara dengan tingkat pengangguran tinggi seperti Ghana yang 48% dari jumlah pemudanya menganggur.

Alasan dari kontraktor-kontraktor Tiongkok ini klasik: bahwa tenaga kerja lokal tidak memiliki kemampuan yang memadai, bahkan banyak yang buta huruf. Sehingga kinerja perusahaan tidak akan maksimal dan pekerjaan akan terbengkalai.

Negara-negara seperti Angola dan Ghana memang mengejar agar pembangunan infrastruktur bisa diselesaikan dengan cepat mengingat kondisi mereka masih terbelakang.

Belum lagi harga murah yang ditawarkan kontraktor Tiongkok begitu menggiurkan bagi negara dengan APBN cekak. Ditambah lagi uang "main mata" yang tidak sedikit bagi para pejabat negara di Afrika yang akhirnya membuat pemerintahnya cenderung menutup mata terhadap problematika yang timbul akibat maraknya buruh Tiongkok di negaranya.

Indonesia bukan Angola. Pekerja Indonesia bukan pekerja yang unskilled sehingga untuk melakukan pengeboran tanah saja kontraktor tidak harus mengimpor buruhnya dari Tiongkok.

Pekerja Indonesia sudah puluhan tahun ikut membangun bangsa dengan bekerja di sektor-sektor jasa, infrastruktur dan industri manufaktur. Pekerja kita bukan saja bisa dan pandai tetapi juga rajin dalam bekerja.

Selama puluhan tahun tidak sedikit perusahaan asing baik itu dari Jepang, Korea maupun Taiwan yang ikut membangun infrastruktur Indonesia tanpa membawa tenaga kerja unskilled dari negaranya.

Sekali lagi isu "serbuan" pekerja Tiongkok ilegal ke Indonesia saat ini memang masih sebatas kekhawatiran. Tetapi kekhawatiran ini juga bukanlah sebuah kekhawatiran tanpa sebab.

Belum lagi kekhawatiran ini juga digoreng-goreng demi kepentingan politik pihak-pihak tertentu menjelang perhelatan politik seperti pilkada sehingga menjadi isu yang panas dan sangat sensitif.

Kunci dari mencegah pekerja asing ilegal tidak lain adalah implementasi regulasi dan penegakan hukum. Indonesia sudah memiliki regulasi mengenai tenaga kerja asing yang cukup komprehensif.

Peraturan Menaker 16/2015 tentang Tata Cara Pengendalian dan Penggunaan TKA yang berlaku saat ini, misalnya, mengatur untuk tiap perekrutan satu pekerja asing, maka diharuskan merekrut 10 pekerja dalam negeri.

Selama aparat kita masih bisa diajak "main mata" maka penegakan hukum terkait pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan imigrasi akan tetap marak.

Investasi adalah keniscayaan ketika kita mengejar pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Jokowi sedang mengupayakan agar Indonesia menjadi negara yang ramah terhadap investasi.

Dan memang, kebijakan pemerintah melalui penyederhanaan perijinan misalnya sudah dirasakan membuat iklim investasi membaik. Namun, dalam mengejar pertumbuhan ekonomi kita tidak boleh menggadaikan kedaulatan, kemandirian dan kepribadian bangsa.


Charles Honoris
Anggota Komisi I DPR RI
Fraksi PDI Perjuangan
(wwn/wwn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed