DetikNews
Selasa 27 Dec 2016, 11:24 WIB

Parpol, Mesin Politik Siapkan Pemimpin Bermutu

Sahat Sitorus - detikNews
Parpol, Mesin Politik Siapkan Pemimpin Bermutu Foto: Sahat Sitorus
Jakarta - Demam Pilkada langsung. Itulah suasana batin masyarakat kita terutama para pengamat dan pegiat partai politik jelang Pilkada 2017.

Kata Parpol sangat identik dengan kendaraan politik untuk meraih Pengaruh, Kesempatan, Peluang dan Kekuasaan yang pada gilirannya digunakan untuk mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat.

Menurut teori, fungsi dan peranan parpol itu sangat jelas antara lain melakukan Rekrutmen kader dan pengikut/simpatisan.

Parpol akan melakukan Pendidikan Politik, membangun Budaya Politik yang santun baik kepada anggota/kader maupun simpatisan dan melakukan Komunikasi Politik. Ketiga Fungsi saling kait mengkait satu sama lain.

Di masa ORBA diterapkan sistem 1 golongan (Golkar) 2 partai (PDI dan PPP) situasi dan kondisi dalam negeri memungkinkan Golkar "tetap" menjadi mesin politik penguasa primadona yang sangat mapan.

Golkar yang memiliki akses tidak terbatas pada jejaring kekuasaan (the web of government) di masa ORBA dan didukung militer merupakan satu-satunya organisasi kader yang mampu mengeruk dukungan-simpatisan dan suara terbanyak serta melakukan proses "pengkaderan/pendidikan politik" yang sifatnya massif dan berkesinambungan.

PPP dan PDI juga melakukan proses pengkaderan dan pendidikan politik namun impak dan gaungnya tidak sehebat yang dilakukan oleh Golkar yang merambah dari kota besar hingga pelosok-pelosok dan menciptakan kader floating mass.

Banyak pakar berpendapat, sistem multi partai tidak buruk namun sistem 2 atau maksimum 3 partai itulah yang lebih efektif dan efisien. Karena nyatanya, dimana pun, sistem multipartai cenderung menciptakan rezim koalisi yang tidak langgeng dan kurang kuat.

Seingat saya di masa ORBA kader dididik untuk menjadi kader politik yang militan namun tidak harus radikal.

Kala itu, adalah tabu dan akan menjadi bahan cercaan dan cemoohan jika terdapat kader sebuah golongan atau parpol melakukan akrobat politik dengan lompat pagar, pindah partai dengan berbagai alasan dan latar belakang sehingga disebut kutu loncat atau bajing loncat.

Memang hukumnya tidak haram namun peristiwa pindah parpol kala itu tidak mudah diterima oleh kader lainnya. Sesuai dengan perkembangannya, di sejumlah negara maju sekali pun terjadi aksi akrobatik bajing loncat.

Jika sebuah parpol gagal memenuhi aspirasi Visi-Misi partainya dalam memuaskan hasrat dan keinginan kader, adalah sah-sah saja jika dewasa ini seorang kader menyeberang bahka bedhol deso dari satu parpol ke parpol lainnya, seperti yang kita saksikan dalam kehidupan parpol di negara kita saat ini.

Sebuah parpol yang nyata-nyata gagal memenuhi hasrat dan aspirasi kadernya tentu lambat laun akan ditinggal para simpatisan (floating mass) dan kadernya.

Oleh karenanya setiap parpol harus rajin-rajin memupuk semangat "militansi" para kadernya, menawarkan isu yang laik jual kepada massa pemilih termasuk floating mass/massa mengambang yang potensil memberikan suara pada saat pemilu/pilkada melalui sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan sebuah parpol kepada para pendukung-kadernya.

Lazimnya, menurut teori seorang Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Parpol diproyeksikan menjadi kader utama untuk menduduki calon utama (nomor pertama) dalam sebuah pemilihan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan, maupun calon pemimpin pada level Provinsi atau Kabupaten.

Namun tentu penetapan ini sangat dipengaruhi oleh hasil perhitungan matematika dan kalkulasi kemampuan kader tersebut untuk meraup suara pemilih (kader dan simpatisan) partainya dalam pemilu.

Jika hasil perhitungan potensi suara menunjukkan kurang menguntungkan sebagai vote getter alias kurang laik jual maka opsi lainnya akan berlaku sistem koalisi dengan partai lainya atau pun membeli/barter kader atau tokoh dari luar partai sehingga mampu menjadi vote getter dan praktek itu sudah jamak di dunia partai politik terutama menjelang pemilu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem tersebut bisa saja menimbulkan kekecewaan bagi para kader militan pendukung sebuah parpol yang sudah sejak lama berkarya dalam sebuah parpol. Kita menyaksikan berbagai lakon dan sepak terjang partai-partai politik nasional menyikapi Pilkada langsung serentak 2017.

Sebagai contoh, PDIP sejak dini sudah menyemarakkan program persiapan Pilkada 2017 dalam bentuk Sekolah Kader/Pendidikan Kader bagi calon-calon kepala daerah peserta Pilkada 2017.

Kegiatan ini tentu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi Sosialisasi dan Pendidikan serta Komunikasi Politik yang harus dijalankan seluruh parpol dan nyata-nyata akan lebih banyak manfaat daripada mudaratnya.

Dengan bantuan peranan media massa yang sangat sentral, harus diakui langkah dan kegiatan tersebut adalah Sosialisasi dan pengenalan kadernya serta Visi-Misi yang akan diusung sebuah parpol pada Pilkada sehingga dikenal oleh khayak luas calon pemilih (floating mass).

Langkah parpol menyiapkan dan mematangkan kadernya melalui sekolah – pendidikan politik pantas didukung agar calon pemilih mengenal calon pimpinannya sejak dini.

Salah satu muatan pendidikan politik yang harus diberikan kepada paca kader-calon peserta pilkada ialah prinsip-prinsip Kepemimpinan dan Kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik yang baik serta semangat anti rasuah (korupsi) yang harus menjadi "baju dinas" setiap aparat pemerintah apalagi pimpinan daerah.

Salah satu inti dari Reformasi Birokrasi ialah bahwa Pemimpin di pusat dan daerah harus menjadi agen perubahan di segala bidang, kreatif dan menjadi pola anutan (tone at the top).

Juga menjalankan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008 yang intinya dalam memerintah seorang pemimpin harus mendahulukan manajemen perubahan, manajemen keterbukaan, menerapkan manajemen resiko agar terhindar dari tindakan-perbuatan tercela utamanya korupsi, inefisiensi, dan inefektifitas dalam pemanfaatan sumberdaya publik (Man Money and Material).

Dalam setiap tindakan kepemerintahan seorang pemimpin harus mampu memotivasi anak buah menjadi motor dan agen perubahan dan memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dan mendahulukan kepuasan rakyat serta menghindari korupsi dan mendahulukan penegakan hukum.

Jika prinsip good governance sudah dimasukkan dalam kurikulum dan silabus Sekolah Calon Pemimpin Daerah, niscaya kita haqul yaqiin dan percaya Pilkada langsung 2017 akan melahirkan para pemimpin yang madani, jujur, tegar dan amanah dalam menjalankan tugas mulia sebagai pelayan-hulubalang-pengawal-penjaga dan pemimpin rakyat, dan bukan lagi sekedar penguasa yang meminta untuk dilayani.

Kita berharap proses penjaringan pemimpin secara langsung oleh parpol bersama rakyat melalui Pilkada akan melahirkan para Pemimpin yang jujur dan anti KKN alias Rasuah, sehingga akan meringankan pekerjaan KPK, BPK, BPKP, Polisi, Jaksa dan Inspektorat Jenderal Kementerian dan Lembaga. Semoga.


Sahat Sitorus
*Penulis adalah Pengamat masalah sosial dan politik serta Alumnus Pendidikan Politik Kader Bangsa Angkatan XIII (1983)
sahatsitorus2015@yahoo.com
(wwn/wwn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed