DetikNews
Kamis 27 Oktober 2016, 12:43 WIB

Ketahanan Pangan dan Energi Butuh Komitmen Politik

Sahat Sitorus - detikNews
Ketahanan Pangan dan Energi Butuh Komitmen Politik Foto: Sahat Sitorus
Jakarta - Masih amat segar dalam ingatan saya, dari sekian panjang daftar persoalan utama yang dihadapi bangsa dan negara dalam "daftar jualan" para capres pada pilpres 2014, salah satu isu seksi yang digadang-gadang calon ialah semangat untuk mencapai swasembada alias ketahanan pangan dan energi.

Sebagai negara maritim dan agraris, di jaman Orba kita pernah bangga memproklamirkan diri sebagai negara yang mampu swasembada pangan dan Pak Harto, atas nama rakyat dan bangsa Indonesia diganjar penghargaan oleh FAO pada tahun 1990-an.

Sayangnya prestasi itu labil dan tidak bertahan lama, angin-anginan, kadang swasembada, kadang harus mengimpor sederet kebutuhan dapur.

Memang cukup memelas dan memilukan jika sekarang sebagai negara agraris masih saja getol mengimpor sejumlah komoditi pangan utama sebut saja gula, bawang, beras, kedelai, bahkan garam hingga cabai, yang sejatinya dapat tumbuh subur di bumi nusantara yang sering dijuluki "Untaian Zamrud di Khatulistiwa".

Rasanya kita (pemangku kepentingan-pembuat kebijakan) sudah terlampau lama terlena, terbuai menikmati berbagai jargon-jargon pujian kekayaan sumber alam bumi pertiwi. Masih segar dalam ingatan lirik 'lagu puji diri' nya Koes Ploes, bertajuk "Bukan Lautan Hanya Kolam Susu dst", apa saja ada dan bisa tumbuh di bumi pertiwi tanpa dihinggapi rasa takut kelaparan esok hari.

Tidak Fokus dan Komitmen Politik Lemah

Visi dan Misi temasuk urusan ketahanan pangan dan energi telah digembar gemborkan dan dikumandangkan selama kampanye yll. Saya juga haqul yakin atau sangat yakin bahwa sebagai negara maritim "bak untaian Zamrud di Khatulistiwa".

Dan dengan dukungan para ahli dalam banyak hal sebagai aset bangsa dan segenap rakyat Indonesia, kita akan mampu berjaya kembali dengan kedigdayaan dalam ketahanan pangan dan energi (non fosil) nasional.

Sebagai negara agraris, apalagi jika didukung kemauan politik yang kokoh, serta tindakan fokus dan terarah, maka swasembada dan ketahanan energi dari sumber fosil yang akan segera punah akan dapat digantikan oleh energi terbarukan berbasis pertanian (sebut saja tebu, kedelai, singkong, jarak, geothermal, PLTA, angin, dll.)

Kita bisa lelah menghitung seberapa banyak jumlah tim studi banding tentang ketahanan energi terbarukan yang dilakukan oleh kalangan eksekutif dan legislatif ke manca negara, namun disayangkan belum mampu menunjukkan hasil yang konkrit yang sepadan dengan biaya yang telah dihabiskan selama ini.

Contoh nyata ialah, revitalisasi sektor pertanian a.l. kedelai dan gula belum fokus dan terkesan masih berwujud wacana padahal sejatinya tidak berhenti pada tataran MoU semata yang kebanyakan baru sebagai pemantas isi lemari arsip.

Bahkan dalam beberapa hari ini dikumandangkan wacana untuk menutup beberapa pabrik tebu di Palau Jawa dengan alasan klasik, pasokan tebu giling tidak memadai.

Contoh sederhana lainnya adalah puluhan misi teknis telah melakukan anjang sana dalam 10 tahun terakhir sebut saja ke Brazil, Colombia dan negara Amerika Latin lainnya yang telah kesohor dan diakui dunia kepiawaian dan keunggulannya di sektor pertanian (utamanya rekayasa kedelai dan tebu).

Brazil sejak lama menawarkan kerjasama teknik di bidang kedelai yang telah mampu memproduksi 2-3 ton per Ha (rata rata produksi total nasional 50 juta ton per tahun) yang sebagian besar diekspor ke RRT sebagai negara konsumen kedelai terbesar di dunia.

Sangat jauh dibandingkan dengan Indonesia yang "katanya" hanya memiliki lahan seluas 1 juta Ha saja dengan produktifitas hanya sekitar 800 kg per Ha sehingga produksi per tahun hanya berkisar 800 ton sementara kebutuhan kedelai per tahun rata-rata 1.3 juta ton.

Artinya untuk menutupi kebutuhan dasar kedelai kita harus mengimpor kekurangannya sebesar 500 ton guna melestarikan status sebagai konsumen tahu dan tempe dari masa ke masa.

Data ini menggambarkan betapa ketahanan kedelai kita yang masih lemah. Sejatinya pemangku kepentingan sudah memahami, mengetahui potensi masalah dan jalan keluarnya tanpa melakukan impor yang berpotensi menjadi sumber korupsi jika tidak dikelola dengan baik dan transparan.

Brazil telah menawarkan kerjasama teknik (rekayasa genetika bibit) di bidang tebu dan kedelai, sejaka 5 tahuan yll. Tunggu apa lagi? Pilpres sudah berlangung hampir 2 tahun yll, namun tampaknya pergerakan ke arah peningkatan kerjasama pertanian utamanya dengan negara-negara unggulan di atas masih berkutat dalam wacana.

Sebenarnya, sederet landasan kerjasama telah lama ada, tingggal menunggu tindakan fokus dan komitmen kita yang konkrit dari pemangku kepentingan.

Di sektor ketahanan energi terbarukan antara lain revitalisasi tanaman tebu (dengan rendeman tebu nasional rata-rata 6-7) sejatinya dapat direkayasa-ditingkatkan dengan menyambar tawaran kerjasama teknik dari Brazil dan Colombia yang memiliki rendeman tebu rata rata 9-11).

Jika luas lahan yang terbatas menjadi penghambat revitalisasi, tentu dengan komitmen dan kemauan politik dapat disiasati dengan menghentikan/tidak memperpanjang sebagian kontrak/konsesi ijin perkebunan yang jatuh tempo tanpa menambah lahan baru yang berpotensi merusak hutan lindung dll.

Brazil yang memiliki kontur tanah sebagaian besar mirip Indonesia sejak lama telah unggul dalam rekayasa bibit dan kebijakan pertanian yang baik dan ramah lingkungan yang terkenal dengan kebijakan pertanian dan perkebunan nasional dilandasi UU yang tegas.

Untuk tidak akan menambah luas lahan perkebunan-pertanian, namun komit meningkatkan produktifitas bibit tanaman pertanian-perkebunan melalui EMBRAPA (Litbang Pertanian Brazil) yang dapat dicontoh.

Satu hal yang menarik ialah, hasil rekayasa bibit tanaman (sorgum, kedelai, tebu, dll) dijual kepada perusahaan raksasa dan pada waktunya 10% dari nilai jual produksinya akan disumbangkan kembali keapda EMBRAPA untuk digunakan oelh para pakar yang memiliki komitmen tinggi sebagai biaya penelitian bibit tanaman unggul lanjtan.

Indoensi dimana? Mampukah pemangku kepentingan dan pakar kita untuk menyaru – mengikuti langkah mapan ala Brasil tersebut?

Sama halnya dengan sektor persapian nasional. Sudah tiba saatnya menghentikan impor dari jiran, karena sejatinya kita memiliki kemampuan (lahan dan pusat breeding a.l. Gunung Salak Bogor, Bandung, dll yang dapat ditingkatkan dan direvitalisasi).

Namun sayang sekali pengembangan potensi kemampuan itu masih diselimuti nir-kemauan yang kuat dan tindakan fokus dari pemangku kepentingan yang belum berniat menghentikan impor.

KBRI Brasilia (2011) memfasilitas studi lapangan dengan membawa ahli ternak Brazil ke Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan dan menyimpulkan, Indonesia memiliki kemampuan untuk swasembada daging sapi, bahkan suatu saat mengekspor dengan memanfaatkan bibit sapi atau anakan sapi lokal a.a. utamanya anakan dari induk sapi Bali (sata inki cukuip susburt di Sulawesi Selatan), turunan Nelory, Bengal, dan berbagai jenis turunan sapi eks impor yang sudah sejak lama ada di Indonesia.

Apa yang dibutuhkan dan yang belum ada di Indonesia? Ialah kemauan dan keinginan kuat untuk mengembangkan peternakan dan swasembada sapi.

Selain itu, ketahanan energi berbasis agraris (biodisel, bioethanol) utamanya tebu, kedelai atau singkong dapat terlaksana dengan baik, hanya dengan tindakan yang fokus didasari kemauan politik yang tegas dan aturan yang jelas.

Kita tidak perlu malu hati mengkopi paste sistem tata kelola energi terbarukan Brazil yang telah memiliki Visi dan Misi ekonomi dan energi hijau berbasis ethanol-bioethanol dengan membuat UU sejak tahun 1930 an sehingga sektor pertanian terintegrasi dengan sektor industri otomotif (flex fuel).

Sama halnya ketika kita tidak malu mengkopi paste sistem Busway dari Brazil dan Colombia. Dilandasi UU dan kepastian hukum maka gairah bisnis akan terjamin sehingga seberapa pun harga gula di pasar internasional.

Produsen gula wajib menyisihkan bahan baku tebu (molasse) untuk memproduksi bioethanol mengingat UU dengan tegas mengatur kewajiban campuran 25% ethanol pada bensin sehingga produsen otomotif flex fuel tetap berjaya dan bergairah untuk mengembangkan produksinya.

Rakyat belum lupa ingatan, masih tetap dalam penantian pemenuhan janji-janji kampanye masa lalu, untuk diwujudkan dan dinikmati oleh rakyat pemilih. Isi enerji dan pangan akan tetap abadi bersama kita hingga akhir hayat. Bayarlah janji yang telah keburu ditebar, rakyat tentu sabar menanti.


Sahat Sitorus
sahatsitorus2015@yahoo.com
Mantan Staff KBRI Brasilia-Brasil
(wwn/wwn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed