DetikNews
Kamis 29 Sep 2016, 11:31 WIB

Aturan Perizinan di Kawasan Kota Tua Mengundang Polemik

Rinaldi Pahlevi - detikNews
Aturan Perizinan di Kawasan Kota Tua Mengundang Polemik Ilustrasi Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Cuitan Sutradara Joko Anwar lewat akun Twitternya pada hari Sabtu (17/9/2016) seketika menjadi sorotan publik dan sekilas mengalihkan beberapa topik hangat terkait Kawasan Kota Tua semisal PKL dan parkir.

Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua sebagai pihak pengelola kawasan dalam hal ini memang sudah selayaknya dijadikan sorotan sebagai pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang sangat diminati publik untuk dimintai penjelesan atau sekedar keterangan tentang hal yang dikeluhkan oleh Joko.

Keluhan yang dilontarkan menyoal masalah perizinan kegiatan di Kawasan Taman Fatahillah. Keluhan itu diawali penilaian pribadi Joko akan kebingungan yang terlihat dari sepasang kekasih yang sedang melakukan sesi foto prewedding di sudut depan Museum Sejarah Jakarta ketika ditanyakan perihal izin kegiatan tersebut oleh petugas dari UPK.

Menanggapi langsung, jika lebih jeli menarik intisari dari kalimat sebelumnya adalah bahwa kegiatan foto prewedding di sudut depan Museum Sejarah Jakarta tersebut, yang menjadi titik awal permasalahan.

Lalu, mungkin muncul pertanyaan publik, "Apa benar hal itu dilarang? Adakah aturannya?" Ya jika kegiatan itu bersifat komersil dan memang ada aturannya yang didasari oleh Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kebudayaan dan Permuseuman.

Perlu diketahui bahwa wewenang tersebut dalam hal ini kegiatan foto prewedding berada sepenuhnya ditangan pihak Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta menging at dalam hal ini kegiatan foto prewedding dilakukan di lahan mereka.

Mereka lah pihak yang berhak menentukan dan berwenang menerima retribusi sesuai peruntukkan kegiatan. Jadi dalam kasus ini, pihak UPK (petugas) hanya berupaya untuk mengarahkan pengunjung akan prosedur sesuai aturan yang berlaku demi menjamin ketertiban Kota Tua sebagai rung publik.

Lanjut ke kronologi munculnya keluhan masalah perizinan, setelah melihat dan mendengar perbincangan antara petugas dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan foto prewedding tersebut. Joko mencoba menuntaskan rasa ingin tahunya terkait dimana lokasi untuk meminta izin berfoto prewedding di situ.

Berselang kemudian Joko menemukan tenda pos kecil yang berada di Jl. Lada yang posisinya diantara Museum Sejarah Jakarta dan Museum Keramik yang menurutnya tanpa tulisan, tanpa tanda.

Sekilas melihat kondisi di lapangan, mungkin dapat digambarkan bahwa terdapat tenda pos kecil dengan tulisan "Informasi UPK Kota Tua" di bagian atas tenda tanpa keterangan tambahan apapun di tenda pos.

Ya, tenda pos itu lah yang menjadi kunci akses bagi pengunjung yang ingin melakukan kegiatan di Kota Tua. Sedikit berkomentar terkait kenampakkan fisik, lokasi dan properti tenda pos tersebut, memang tak dapat dipungkiri sebagai pusat informasi masih jauh dari kata layak.

Keberadaan pusat informasi terlebih kawasan destinasi wisata sudah seyogyanya mampu menunjukkan eksistensinya yang dapat diukur dari lokasi strategis, kemudahan akses dan kelengkapan properti pendukung lainnya.

Disamping masih belum maksimalnya peran pusat informasi di Kota Tua dikarenakan beberapa hal yang telah disebutkan. Dan satu hal penting lainnya adalah keberadaan pusat informasi belum bisa menjangkau pengunjung mengingat luas kawasan yang terbilang luas yaitu sekitar 334 Ha.

Oleh karena itu, tak patut juga kita, sebagai pengunjung terus melemparkan semua kekurangan kepada pihak pengelola. Jujur jika melihat perkembangan khususnya penataan Kota Tua, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini sudah banyak terlihat perubahan yang mengarah pada perbaikan terutama di Kawasan Taman Fatahillah.

Relokasi PKL dan parkir kendaraan yang dipusatkan ke Lahan Cengkeh, kini membuat Kawasan Taman Fatahillah steril dan terlihat lebih tertata.

Kembali pada topik permasalahan, setelah mengkonfirmasi langsung oleh petugas di pos tersebut, Joko mendapatkan keterangan yang membenarkan bahwa kegiatan semacam itu harus mengantongi izin dengan mengajukan permohonan secara tertulis sebelumnya.

Bahkan untuk foto apapun dengan tripod tidak diizinkan. Mendengar keterangan tersebut, Joko menilai adanya kesan mempersulit kegiatan foto prewedding.

Namun anggapan itu dibantah oleh Kepala UPK Kotatua Jakarta Novriadi S Husodo "Kami bukan ingin mempersulit, tetapi melakukan pendampingan. Kalau merasa kurang cocok akan diperbaiki. Mungkin dari jauh dipantau security agar tidak ada gangguan".

Sedangkan untuk masalah penggunaan tripod, "Bukannya dilarang, namun perlu kehati-hatian. Soalnya penggunaan tripod itu bisa memecah lampu di lantai Taman Fatahillah. Tujuannya adalah pengamanan aset," lanjutnya, Minggu (18/9/2016).

Terlepas dari sanggahan Kepala UPK Kotatua tersebut, perbaikan sistem maupun teknis di lapangan khususnya terkait perizinan tentunya tetap sangat diperlukan. Tapi, juga harus diingat bahwa keberhasilan suatu aturan dalam rangka penataan yang mengarah lebih baik perlu juga dukungan dari masyarakat yaitu, pengunjung Kawasan Kota Tua.

Pengunjung diharapkan bisa lebih aktif dan kooperatif saat mengunjungi tempat wisata seperti Kawasan Kota Tua ini. Hal itu dapat mulai dirintis dengan tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan.

Sejauh ini, tak ada jaminan bahwa Kawasan Kota Tua terutama Taman Fatahillah dan sekitarnya bebas dari tindakan kriminal dan prilaku menyimpang lain dengan beragam modus.

Maka prosedur melaporkan diri terutama apabila melibatkan orang banyak terlebih lagi kegiatan yang juga turut mengandung unsur komersil dirasa pantas diberlakukan.

Bahkan apabila pengunjung tanpa terkecuali merasa menemui kendala atau gangguan berupa apapun di Kawasan Taman Fatahillah dan sek itarnya dapat segera melapor atau sekedar meminta keterangan ke pusat informasi agar informasi yang didapat lebih jelas.

Prilaku semacam itu bisa dianggap cikal bakal etika yang baik untuk memupuk kesadaran pengunjung untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan saat berwisata. Jadi keberadaan pusat informasi serta prosedur didalamnya bukanlah tanpa maksud dan tujuan.

Semoga kasus ini bisa menjadi masukkan bagi pemerintah khususnya pihak pengelola demi Kawasan Kota Tua yang lebih baik.


Rinaldi Pahlevi
pahlevirinaldi@gmail.com
(wwn/wwn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed