.webp)
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardjojo prihatin terhadap anggaran Arsip Nasional RI (ANRI) yang tiap tahun terus menurun (gatra.com & detik.com, 17/03/2014).
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa beban kerja yang dimiliki oleh ANRI tidak ringan, dengan anggaran dibawah 135 Milyar/tahun tentunya akan berdampak pada kinerja yang tidak maksimal.
Keprihatinan Gubernur BI ini ada baiknya dijadikan sebagai motivasi bagi pihak ANRI untuk menunjukkan peran strategisnya sebagai empu kearsipan di republik ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menawarkan konsep program sistemik yang berdampak masif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui program besar ini anggaran ANRI pun naik berkali lipat dari sebelumnya sehingga kinerja ANRI pun mengalami optimalisasi.
Hal tersebut bisa kembali diadopsi dengan melihat momen tahun politik 2014, ANRI dapat masuk dengan tindakan penyelamatan arsip Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan 2 yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2014.
Dalam wacana yang berkembang di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem kearsipan (Pusjibang Siskar), penyelamatan arsip Kabinet Indonesia Bersatu ini dapat menjadi adalah pintu masuk yang tepat bagi program besar, sebut saja dengan nama Lompatan Arsip Jauh Kedepan.
Lompatan Arsip Jauh Kedepan adalah usulan rancangan program yang di godog oleh tim kecil di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Pusjibang Siskar) sebagai bagian dari kepedulian Pusjibang Siskar terhadap dunia kearsipan sekaligus guna memperkaya lalu lintas diskusi mengenai persoalan kearsipan.
Konsep program Lompatan Arsip Maju Kedepan dimaksudkan sebagai wacana alternatif kebijakan penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi.
Lompatan Arsip Jauh Kedepan didasari pada argumen bahwa penyelenggaraan kearsipan dibutuhkan sebagai landasan pacu percepatan reformasi birokrasi dalam menuju good governance.
Keterhubungan antara penyelenggaraan kearsipan dengan good governance dapat dilacak dengan penjelasan mengenai transparansi dan akuntabilitas. Dijelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama good governance.
Transparansi juga merupakan prasyarat bagi pelaksanaan akuntabilitas karena tanpa akses terhadap kejelasan, keakuratan dan kemuktahiran informasi, adalah mustahil untuk menilai apakah standar yang dijanjikan telah dipenuhi (http://www.iisd.org/trade/policy/transparency.asp).
Jadi, relasi antara penyelenggaraan kearsipan dengan transaparansi dan akuntabilitas itu ibarat tanah subur dengan tanaman. Penyelenggaraan kearsipan yang baik adalah tanah sumbur bagi tumbuhnya tanaman transparansi dan akuntabilitas yang merupakan dua pilar utama good governance.
Hal ini bisa dilihat pada tujuan penyelenggaraan kearsipan yang khusus tercantum dalam point (b), (f) dan (h) Pasal 2 UU No.43/2009 tentang Kearsipan, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
Uraian diatas merupakan penjelasan normatif dari program Lompatan Arsip Jauh Kedepan. Selanjutnya adalah skema implementasi program yang secara sederhana dapat diringkas dalam dua point utama, yakni penguatan internal dan ekspansi ekternal.
Penguatan internal dilakukan dengan penyiapan internal ANRI sendiri dengan pengerahan segala sumber daya yang ada untuk pelaksanaan program.
Ekspansi eksternal salah satunya dilakukan dengan pilot project pendampingan penataan arsip di lembaga-lembaga strategis, contohnya DPR, MA, KPK, Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri & beberapa Pemda.
Lompatan Arsip Jauh Kedepan juga sekaligus sebagai langkah percepatan membangun pondasi dasar penyelengaraan kearsipan secara masif. Pondasi dasar penyelenggaraan kearsipan menyasar pada 4 (empat) indikator;
(1) Empat komponen pokok sistem kearsipan; tata naskah dinas, klasifikasi arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip, jadwal retensi arsip;
(2) Terbentuknya unit kearsipan yang representatif sebagai penggerak penyelenggaraan kearsipan di kementerian/lembaga;
(3) Tersedianya arsiparis yang mampu melakukan pengelolaan arsip sesuai beban kerja kementerian/lembaga masing-masing;
(4) Tersedianya record centre yang sesuai dengan volume arsip & standard penyimpanan arsip.
Pemenuhan keempat indikator tersebut merupakan jalur bagi pembangunan penyelenggaraan kearsipan yang menjadi landasan pacu bagi terwujudnya good governance. Pemenuhan keempat indikator tersebut dilakukan bersamaan melalui pelaksanaan penguatan internal dan ekspansi eksternal sebagaimana dijelaskan diatas.
Dalam pelaksanaan program Lompatan Arsip Jauh Kedepan agar program ini tidak saja menjadi bagian dari ANRI semata namun juga menjadi konsern bersama, maka relasi yang harus dibangun oleh ANRI adalah antara ANRI dengan pimpinan puncak kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Relasi tidak lagi hanya sebatas antara ANRI dengan unit kearsipan di kementerian/lembaga atau lembaga kearsipan di daerah.
Logikanya sederhana, unit kearsipan atau lembaga kearsipan merupakan pelaksanaan tugas sementara kebijakan berada di tangan pimpinan puncak kementrian/lembaga dan atau pemerintah daerah.
Maka berjalannya unit kearsipan dan atau lembaga kearsipan tergantung pada upaya yang dilakukan pada level pimpinan puncak kementerian/lembaga dan atau pemerintah daerah. Dengan begitu, Lompatan Arsip Jauh Kedepan akan menjadi milik bersama dengan ANRI sebagai motor penggeraknya.
Lompatan Arsip Jauh Kedepan ini akan dijalankan dalam kerangka Sistem Informasi Pengendalian Arsip Terpadu (SIPADU) yang dalam konsepsi Kepala Pusjibang Siskar, Rudi Anton, SH, MH, dibayangkan sebagai sistem kearsipan terintegrasi yang mengasumsikan berjalannya sistem kearsipan di pencipta arsip dan pengelolaan terhadap arsip yang diserahkan oleh pencipta arsip (arsip statis) ke ANRI dapat diketahui nasibnya secara gamblang oleh pencipta arsip mulai dari arsip tersebut diserahkan, dipreservasi, diolah, disimpan hingga disajikan ke publik.
Kesemua ini merupakan bagian dari sistem besar yang bernama Sistem Informasi Kearsipan Nasional.
Dari semua ilustrasi ini, intinya adalah keprihatinan Gubernur BI terhadap minimnya anggaran ANRI penting untuk diterjemahkan oleh ANRI sendiri dalam bentuk program kebijakan. Dengan nama apapun program itu nantinya, program Lompatan Arsip Jauh Kedepan dapat dijadikan inspirasi dan referensi.
Sehingga program yang nantinya digelontorkan akan senafas dengan semangat dan logika substansi yang terkandung dalam program Lompatan Arsip Jauh Kedepan, makro, terintegrasi dan sistemik. Dengan demikian maka keprihatinan Gubernur BI tersebut tidak sekedar berhenti pada tahap keprihatinan semata.
*Penulis adalah Peneliti di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Pusjibang Siskar)
Harry Bawono
feuerbaw@gmail.com
(wwn/wwn)
