.webp)
Hal ini diperparah nir moda transportasi massal, dan amat rendahnya mutu layanan moda transportasi piluihan a.l. metromini, kopaja, mikrolet, komilet, sisa-sisa PPD dll., yang gagal menarik minat masyarakat luas untuk menjadikannya sebagai pilihan moda.
Sejumlah langkah pintas a.l. pembatasan kawasan terlarang / menaikkan tarif parkir, menggembosi ban, wacana ERP- Electronic Road Pricing, dll hingga saat ini belum berhasil dan hanya mempertonton betapa pembuat kebijakan 'rada panik'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arus urbanisasi dari seantero udik negeri untuk mengais rezeki di Ibukota yang gemah ripah loh jinawi, merupakan pemicu (pull factors) hingga Pemda DKI sangat kewalahan mengawai arus perpindahan penduduk ke Ibukota Jakarta.
Ke depan penguasa harus menemukan kiat menekan pull factors agar animo 'adu nasib' di Ibukota dapat digeser ke kawasan di luar Ibukota dengan menciptakan sentra ekonomi di kawasan pinggiran.
Ada beberapa kiat, menekan laju pertumbuhan penduduk kota besar dan jika dipandang perlu dapat menerapkan gaya lama, agar pendatang baru wajib membekali diri dengan Surat Jalan dari Kepala Desanya dengan masa berlaku khusus.
Memang sering dibahas meski tidak tuntas, salah satu biang keladi penyubur kemacetan Ibukota a.l. penumpukan kantor-kantor pemerintahan di satu titik, utamanya di Jakarta Pusat. Para pakar perkotaan dan pemikir, berulangkali mencanangkan wacana pemindahan Ibukota ke luar kawasan bahkan ke pulau di luar Jawa.
Alasan yang dikemukakan ialah dari geostrategi, lingkungan, ekonomi-politik hingga faktor alasan sejarah. Ide-ide dan alasan yang ditawarkan cukup beralasan, namun kita jangan menutup mata dan perlu menimbang-nimbang dengan matang sejumlah faktor faktor yang sangat mempengaruhi a.l. biaya yang sangat tinggi dari pembangunan fisik, prasarana hingga biaya mutasi para pegawai dll di kemudian hari.
Pemerintah harus menyediakan biaya ekstra untuk pembangunan fasilitas pendukung hingga biaya pemindahan karyawan, tuntutan insentif lainnya yang tidak kecil serta faktor resiko jumlah karyawan yang telah mapan yang akan mengajukan pensiun dini dengan alasan tidak bersedia dimut asi dengan berbagai faktor utamanya sosial dan ekonomi.
Ada beberapa success story tentang pemindahan Ibukota sebuah negara. Kita dapat berkaca pada sejarah pemindahan Ibukota Brazil ke Brasilia-DF dari Rio de Janeiro (berjarak 1000-an km) pada tahun 1960-an yang ternyata memaksa pemerintah mengeluarkan biaya ekstra dalam mutasi pegawai dan tuntutan insentif yang tidak diperhitungkan sebelumnya.
Pemindahan Ibukota RI ke luar Pulau Jawa tidak mustahil, namun perlu diperhitungkan secara matang pada waktunya. Model penataan gedung perkantoran kementerian dan lembaganya dapat mencontoh tata kelola Ibukota Brasilia yang berbentuk model pesawat yang efisien dan tepat guna dari segi tata ruang.
Bagaimana dengan Jakarta? Salah satu alternatif yang masih memungkinkan ialah dengan memindahkan atau membangun kota pemerintahan (triaspolitica) yang tertata rapih ke kawasan Halim Perdana Kusuma.
Kawasan ini sangat strategis, bergengsi sehingga tepat jika dijadikan sebagai alternatif Pusat Kota Pemerintah, mengingat infrasruktur jalan-jalan yang telah tersedia (dikelilingi sejumlah ruas toll) dan andaikata terwujud, hanya diperlukan penambahan moda kereta api dari beberapa titik dari kawasan Jabodetabek sebagai pendukungnya.
Dampaknya ialah tekanan komuter sebagai pemicu kemacetan ke tengah kota Jakarta akan berkurang signifikan. Hal ini tentu dapat terwujud jika didukung oleh Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI serta komitmen bersama Eksekutif-Legislatif-Yudikatif.
Untuk menghindari munculnya ekses kawasan kumuh di sekitar Kota Pememerintahan yang baru, maka Parlemen perlu menerbitkan UU tentang Ibukota yang melarang tumbuhnya kawasan kumuh di sekitarnya.
Sebagai pangkalan pertahanan yang sangat penting dan krusial, maka TNI AU yang ada di Halim saat ini dapat direlokasi ke kawasan yang lebih strategis di kawasan Cikarang, Bogor atau kawasan yang dinilai lebih strategis namun 'tersembunyi dan lebih aman'. Tentu, dengan pertimbangan yang lebih jauh lebih luas dan strategis, wacana ini bukanlah hal yang mustahil.
*Penulis adalah Pengamat masalah sosial, pendapat pribadi
Sahat Sitorus
Jl . Bambu Duri 3 Jakarta Timur
sahatsitorus@yahoo.com
081219612125
(wwn/wwn)
