Kuambil Subsidiku, Kuberikan Balsemku

Makassar - Sungguh miris hati ini melihat para penguasa bangsa, pemerintah negeri ini yang dengan gagahnya menginjak-injak nilai-nilai demokrasi yang dianut bangsa ini layangnya lantai keramik di kantor mereka.

Teriakan dan jeritan tangis jutaan rakyat bangsa ini untuk menolak kenaikan BBM seakan diacuhkan oleh mereka. Mereka seakan buta, bahwa tak satupun rakyat negeri ini yang menginginkan kenaikan BBM.

Arti demokrasi seakan dilupakan. Dengan dalih penyelamatan devisa negara dan agar subsidi tepat sasaran nampaknya sangatlah keliru.

Imbas dari kenaikkan BBM akan jauh lebih besar daripada subsidi tepat sasaran yang mereka janjikan. Pemerintah seakan tak berdaya oleh kekuatan asing yang sebenarnya bermain di balik kebijakan ini.

Kini Rakyat hanyalah alat politik, demokrasi hanyalah pajangan, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara" seakan tumpul tak berarti seperti hukum terhadap mereka.

Upaya pemerintah untuk menaikkan BBM bukanlah sebuah tidakan penyelamatan terhadap perekonomian bangsa ini, melainkan justru sebuah upaya untuk mempertahankan kemiskinan rakyat Indonesia bahkan upaya mencetak rakyat miskin yang baru.

Sepertinya pemerintah pusat telah keliru dalam memaknai Pasal 34 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara."

Mungkin sudah saatnya rakyat harus lebih jelih melihat sepak terjang pemerintah. Jika memang subsidi BBM tidak tepat sasaran maka solusinya bukan dengan mencabut subsidi, tetapi melakukan pengawasan yang lebih baik di tempat-tempat pengisian BBM dan itu adalah tugas pemerintah.

Tak bisa di pungkiri lagi, pilihan menaikkan BBM hanyalah upaya pemerintah untuk lepas tanggung jawab. Ataukah keputusan menaikkan BBM terlapas dari upaya pemerintah yang lepas tanggung jawab, menaikkan BBM tak lebih dari sebuah dasar untuk memunculkan jualan politik.

Jualan politing menjelang pemilu tahu 2014, terbukti solusi yang diberikan pemerintah adalah dengan adanya BLSM yang syarat akan bentuk jualan politik terhadap rakyat yang tidak memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi di negerinya.

Toh memang BLSM atau BALSEM tdk akan memiliki arti apa-apa ketika dijadikan alat untuk mencegah kemiskinan.

Sifatnya yang temporer dengan nilai bantuan Rp. 150.000/bulan selama 4 bulan atau Rp 5.000/hari praktis menjadi bantuan yang tidak memiliki perngaruh besar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang hidup ditengah kenaikan harga diberbagai sektor akibat imbas kenaikan BBM.

BLSM justru lebih identik dengan sebuah pendekatan janji politik menjelang pemilu dan bahkan BLSM ini akan menjadi masalah baru karena sifatnya yang juga rawan konflik sosial saat pelaksanaannya di masyarakat.

Lagi-lagi rakyat perlu jelih dan saatnya pemerintah kembali ke bangku sekolah untuk belajar kembali.

Mungkin inilah fenomena ketika pemerintah betul-betul kehilangan akal untuk mensejahterakan rakyatnya ataukah mereka telah dibutakan oleh tahta dan harta.

Akhirnya BLSM bagiku bukan solusi karena solusi yang tepat tolak kenaikan BBM. Saatnya Rakyat Berpikir, Pemerintah Bekerja


Arsam
Tamalanrea, Makassar
arsamseptember@yahoo.com
085299595454

(wwn/wwn)