Tingginya kendaraan pribadi yang bersliweran di jalan, kondisi alat transportasi massal yang amburadul, banyaknya mega proyek pengentas kemacetan hingga banjir local yang kerap terjadi pada musim hujan.
Sejumlah titik jalan yang sering mengalami kemacetan parah, diantaranya Pos Pengumben menuju Permata Hijau, Jalan Senopati-Suryo-Tendean, Jalan Mampang menuju simpang Kuningan, Jalan Kalibata mengarah Pancoran, Jalan Dewi Sartika menuju Cawang dan Jalan Kolonel Sugiono-Abdullah Syafii hingga Karet-Sudirman di pagi hari.
Kemacetan terutama terjadi di ruas jalan menjelang pemecahan arus antara jalan layang dan jalur di bawah jalan layang. Titik-titik kemacetan itu antara lain terdapat di jalan layang (fly over) Pondok Bambu, terowongan Prumpung, jalan layang Kampung Melayu, jalan layang Tebet dan terowongan Casablanca.
Sebagian pengendara mengambil sempadan Banjir Kanal Timur (BKT) sebagai lajur alternatif untuk menghindari kemacetan di jalur jalan utama, motor di sempadan bagian kanan, mobil di bagian kiri BKT.
Kondisi Banjarmasin
Dalam kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, penulis melihat kondisi serupa juga mulai merambah Banjarmasin. Di kota ini sedang dibangun jalan layang, tepatnya di daerah Jalan A Yani KM 3-4.
Jalan layang ini sengaja dibangun untuk mengurangi kemacetan di jalur yang merupakan alternatif utama menuju Bandara Syamsuddin-Noor.
Pembangunan jalan layang sepanjang 405 meter ini menelan biaya Rp.144 milliar dan waktu pengerjaan sekitar 2 tahun.
Jalan layang sebenarnya merupakan jalan yang dibangun tidak sebidang atau melayang menghindari daerah/kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu- lintas.
Biasanya dibangun melintasi persilangan kereta, konflik di persimpangan jalan dan kawasan kumuh atau kawasan rawa-rawa yang sulit dilalui.
Persimpangan utama yang akan dilintasi jalan layang A Yani KM 3-4 ini adalah Simpang Tiga Jalan A Yani dan Jalan Gatot Soebroto.
Titik awal ditempatkan di depan Masjid Ar Rahim sampai ke depan IAIN Antasari. Pembangunannya menggunakan sistem bor pile agar tak merusak pondasi Jalan A Yani.
Proses pemasangan pondasi dengan sistem bor pile adalah dengan mengebor tanah hingga kedalaman tertentu, kemudian tulang pondasi dimasukkan dan pengecoran pondasi dilakukan langsung di tempat.
Akibat pembangunan ini, sepanjang jalan yang menjadi proyek ini hanya tersisa satu lajur dari tadinya tiga lajur di kanan dan kiri jalan.
Otomatis dengan pembangunan ini Jalan A Yani mengalami kemacetan parah. Petugas Polantas harus berjuang keras mengatur lalu lintas untuk mengurangi kemacetan ini.
Semua petugas fokus mengatur di sini, jalan lain pun sering terabaikan. Ini diprediksi akan berlangsung selama sekitar satu tahun atau selama masa pengerjaan.
Upaya mengurangi kemacetan tampaknya telah dilakukan seoptimal mungkin melalui pengalihan arus lalu lintas. Dari dalam kota, arus lalulintas dari arah jalan Merdeka menuju luar kota diarahkan melewati Jalan Veteran, sedangkan yang dari Jalan A Yani Kilometer 1 arah luar Kota diarahkan melewati arah Kuripan.
Truk dari Pelabuhan menuju jalan A Yani Kilometer 5 diarahkan lewat Lingkar Selatan. Sedangkan dari luar kota, kendaraan dari jalan A Yani Kilometer 5 menuju ke dalam kota diarahkan melewati Jalan Gotot Subroto, sedangkan dari Jalan A Yani Kilometer 7 menuju ke dalam kota di arahkan melewati ke jalan Pramuka.
Angkutan Umum menuju Terminal Pal 6 mendapat dispensasi untuk melalui jalan di sejumlah komplek perumahan yang "diharamkan" untuk kendaraan pribadi.
Perjalanan dari Banjarmasin menuju Banjarbaru, yang dulu hanya sekitar 1,5, sekarang bisa mencapai 3 jam pada jam-jam kerja yang lalu lintasnya padat. Untuk itu, bila menginap di Banjarmasin dan akan kembali ke Jakarta, disarankan untuk berangkat lebih dini, 2 atau 3 jam lebih awal.
Psikologi pengendara
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta masa Fauzi Bowo telah mengizinkan pihak swasta membangun "6 ruas jalan layang tol dalam kota" dengan alasannya untuk mengurangi tekanan beban lalu lintas. Padahal banyak studi menyatakan, elevated tol road (jalan layang tol) akan selalu menyebabkan penambahan traffic.
Fenomena ini dinamakan fenomena "Induced Traffic", yaitu berpindahnya tekanan traffic dari jalur-jalur lain ke tempat dimana jalan-jalan tol layang ini berada.
Karena kemudahan jalan layang tol ini atau yang disebut 'the law of least resistance', maka dalam waktu 3-4 bulan setelah selesai , jalan-jalan layang ini dan jalan dibawahnya, akan terkena macet lagi.
Sebuah studi yang dilakukan University of California antara 1973 dan 1990, menemukan bahwa untuk setiap 10% penaikkan kapasitas jalan raya (termasuk jalan tol), lalu lintas juga naik sekitar 9% dalam waktu 4 tahun (Carol Jouzatis. "39 Million People Work, Live Outside City Centers." USA Today, November 4, 1997: 1A-2A).
Ketika panjang jalan di Mumbai, India, diperpanjang 2 kali lipat antara tahun 1951 and 2007, jumlah kendaraan bertambah 43 kali lipat.
Menghadapi kondisi ini, sejumlah negara kemudian memilih menghancurkan jalan layang yang dimilikinya, antara lain Embarcadero Freeway di San Francisco, Pompidou Expressway di Paris, Cheongyecheon-Freeway di Korea Selatan, Gardiner Expressway di Toronto Kanada, Metropolitan Expressway di Tokyo, dan Jones Falls Expressway di Baltimore.
Studi kelayakan pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta (PT. Pembangunan Jaya, Mei 2005) menyebutkan bahwa setiap pertambahan jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu dibarengi dengan pertambahan kendaraan sebanyak 1923 mobil pribadi.
Padahal setiap penambahan penggunaan satu mobil saja di Jakarta, itu berarti menambah polusi udara di kota ini. Biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat pun meningkat.
Pada tahun 2010, warga Jakarta membayar Rp 38,5 trilyun untuk pengobatan 6 jenis sakit/penyakit akibat pencemaran udara (US-EPA/UNEP/KLH/KPBB, 2012). Pembangunan 6 jalan tol dipastikan justru akan menambah penggunaan mobil pribadi.
Sebagai catatan disini, Pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Antasari-Blok M menurut informasi telah berakibat buruk bagi warga Antasari. Diperkirakan 8 ribu mobil per menit (waktu rush hour) akan muncul di pagi hari di Pasar Cipete untuk naik ke JLNT.
Dan di arus balik kembali 8 ribu mobil per menit akan muncul di Pattimura waktu arus balik ke Selatan. Jumlah pengguna kendaraan pribadi yang lumayan banyak memilih jalan di bawah JLNT ini, menyebabkan jalan di bawah ini mengalami kemacetan.
Asap kendaraan akan memasuki paru-paru warga di sepanjang Jalan Antasari sampai dengan Blok-M dalam masa 5 atau 20 tahun kedepan.
Lebar ruang masuk JLNT yang terbatas menyebabkan 8000 mobil harus berjejer dalam antrian panjang setiap harinya untuk naik ke JLNT.
Fenomena umum yang kerap terlihat di sekitar jalan layang, ada mobil yang niatnya naik jalan layang, namun mengambil lajur untuk kendaraan yang akan jalur bawah. Begitu pula sebaliknya, yang ingin di jalur bawah, malahan mengambil jalur yang akan naik ke jembatan layang.
Kemacetan parah pun terjadi di bahu jalan layang kala masing-masing kendaraan ingin kembali ke "jalur yang benar". Suasana kebatinan yang panik menghadapi kemacetan, membuat langkah yang justru menambah parah kemacetan tersebut.
Tampaknya kita perlu belajar dari Ahmadinejad, dosen dan ahli transportasi yang berhasil mengatasi kemacetan Kota Teheran saat menjadi walikota hingga kemudian mengantarkannya menjadi presiden negara tersebut. Kemacetan Teheran bisa diurai dengan merombak sistem lampu merah menjadi bunderan-bunderan.
Arah ini tampaknya sedang dilakukan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Jokowi. Berbagai alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas sedang dilakukan, diantaranya membuat jalur sepeda, memperkuat aturan pembatasan kepemilikan mobil/roda dua, electronic road pricing (ERP), memperkuat transjakarta.
Pemprov DKI Jakarta juga melakukan re-desain jalur angkot/mikrolet dan metro mini sekaligus memindahkan mereka ke jalur transport yang baru, memberikan subsidi daerah lain di sekitar Jakarta untuk menyediakan pendukung sistem transport, misalnya lahan parkir di Bekasi, Depok, Tangerang dan Bogor agar mereka menaruh kendaraan di sana dan berangkat via mass transport seperti kereta api dan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB), kemungkinan juga menggunakan Mass Rapid Transportation (MRT)/Monorail pada masa depan.
Tentunya berbagai terobosan tersebut perlu memperhatikan psikologi publik. Disiplin perlu ditegakkan, perilaku yang menyebabkan kemacetan perlu diberikan sanksi secara rasional.
Bila masalah transportasi ini beres, maka masalah-masalah lain, seperti kelangkaan BBM, penyimpangan subsidi, persoalan distribusi barang dan bahan kebutuhan pokok serta pemasaran produk yang dihasilkan petani dan UKM akan lebih mudah diatasi.
Bahrudin Syarkawie
Jl. Biliton, Jakarta Pusat
bsyarkawie@yahoo.com
081285204187
(wwn/wwn)
