Sistem Cluster untuk Pembangunan Ibukota Negara

Jakarta - Topik di media saat ini diramaikan dengan wacana pemindahan Ibukota Negara, di detik.com media online terwahid menjadikan trending topic pooling, tergambar sampai 60% pro dan 40% kontra, ini wajar animo masyarakat yang antusias menanggapi persoalan ini.

Bahkan Presiden SBY sampai mengeluarkan tiga opsi skenario, pertama adalah mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota, pusat pemerintahan, sekaligus kota ekonomi dan perdagangan.

Kedua, membangun Ibu Kota yang benar-benar baru. Sedangkan skenario ketiga, Ibu Kota tetap di Jakarta, namun memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain.

Dari skenario pertama yang disampaikan Presiden, Ibukota tetap seperti sekarang dengan konsekuensi harus lebih diperhatikan kendala-kendala yang selama dihadapai Jakarta, seperti kemacetan, banjir, dan problem soasial.

Dalam hal ini Jakarta tidak menjadi tanggungjawab seorang Gubernur saja tetapi sebagai keputusan Nasional di mana Pemerintah pusat harus ikut memberikan kostribusi pengelolaan Ibukota Negara ini.

Untuk skenario kedua, membangun ibukota baru nampaknya bukan suatu pilihan yang tepat untuk saat ini, karena melihat kondisi perekonomian nasional, masih banyak daerah-daerah lain yang perlu dibenahi, dan kondisi sosial masyarakat belum dapat menerima keputusan ini.

Sebab dengan membangun Ibukota baru konotasi masyarakat masih trauma dengan proyekisasi sperti kasus Hambalang, wisma atlet dan lain-lain.

Sedangkan untuk skenario ketiga, Jakarta tetap sebagai ibukota Negara, dan memisahkan pusat pemerintahan ke lokasi yang relatif masih luas untuk membangun sarana parasaran pemerintahan spserti perkantoran, jalan raya, perumahan pegawai dan sarana lainnya, mungkin relatip dapat diterima logis oleh masyarakat.

Sebenarnya permasalahan bukan pada bencana banjir limatahunan, tetapi problem yang komplek di Jakarta perlu pemikiran yang komprehenship. Semua masukan dan pendapat dari berbagai elemen masyarakat sangat perlu untuk membuat kebijakan selanjut agar tidak mengalami konflik interes dikemudian hari.

Dari yang menjawab pro memang mendukung adanya rasionalisasi pemindahan Ibukota ke tempat yang relatip masih luas dan layak untuk dijadikan Ibukota, namun yang kontra banyak menyampaikan jawaban lebih baik mengoptimalkan pembenahan di Jakarta.

Pemecahan Masalah

Untuk skenario pertama, pemerintah daerah Propinsi DKI Jakarta dan Pemerintahan Pusat harus mempunyai kebijakan terpadu, untuk mengatasi seperti:

1. Pembatasan mobil, dan pejabat diharuskan naik angkutan umum, pembatasan tahun untuk mobil maksimal lima tahun.
2. Perbaikan sarana angkutan umum, dari bus tarns Jakarta, kopaja, metro mini dan angkutan lainnya harus layak dan nyaman.
3. Menaikan pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat,
4. Menertibkan bangunan liar dan bangunan yang tidak berwawasan lingkungan seperti mal, apartemen, dan super blog yang memdati ruangan public
5. Menata Pedagang Kaki lima (PKL) untuk ditempatkan sebagaimana mestinya,
6. Memberikan jaminan sosial kepada rakyat miskin,
7. Menertibkan urbanisasi agar tidak mudah masuk Jakarta
8. Memperhatikan kehidupan sosial agar tidak terjadi kesenjangan di masyarakat
9. Menggalakan program Keluarga Berencana (KB)

Sedangkan untuk skenario kedua, hal ini tidak mudah untuk dibuat kebijakan yang tepat, ada beberapa opsi yang harus diperhatikan:

1. Pemerintah harus dapat meyakinkan kepada masyarakat tentang pembuatan Ibukota baru
2. Harus dialokasikan Dana yang sangat besar guna melakasnakan program ini,
3. Pemerintah harus transparan terhadap masyarakat tentang penglolaan dana pembangunan Ibukota
4. Harus disiapkan lokasi yang layak untuk membuat Ibukota baru.
5. Memeprsiapkan kajian yang detail khusunya analisa dampak lingkungan.
6. Adanya sinkronisasi antara Pemerintah pusat dan calon wilayah yang akan ditempati.
7. Pemerintah harus memberitahukan siteplan dan anggaran yang digunakan kepada masyarakat
8. Adanya persetujuan dari DPR maupun MPR serta lembaga Tinggi Negara lainnya.

Untuk skenario ketiga, sebenarnya skenario ini telah banyak telah dilakukan oleh beberapa Ibukota Kabupaten di Pulau Jawa, seperti Kabupaten Bogor Jawa Barat Ibukota pemerintahan di Cilegon, Ibukota Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Ibukota Pemerintahan di kecamatan Kajen, Ibukota Kabupaten Malang Jawa Timur pusat pemerintahan di kecamatan Kepanjen.

Dalam menyusun kebijakanpun Pemerintah harus detail dan komprehenship seperti:

1. Pemerintah pusat harus menyediakan lokasi yang strategis dan minim bencana baik gempa bumi maupun banjir.
2. Penerimaan masyarakat lokal terhadap wilayahnya yang akan menjadi Ibukota tidak bermasalah.
3. Lokasi kantor pemerintahan harus terintegrasi dengan hunian pegawai, dari eselon I s/d sampai menterinya, hal ini memungkinkan seprang menteri bisa berjalan kaki ke kantor seperti di Inggris dan Negara maju lainnya.
4. Menyediakan sarana akses bagi masyarakat untuk pelayanan.
5. Lokasi Pemerintahan hendaknya dilarang digunakan untuk sarana pemukiman atau bisnis.
6. Menyediakan transportasi khusus bagi pegawai pemerintahan sperti Bus, dan angkutan lainnya yang bersifat masal, hal ini untuk menghemat biaya dan minimalisir kemacetan.
7. Menyediakan sarana Bandara pendukung untuk kepentingan urusan Pemerintah, seperti kunjungan tamu Negara asing, dan kosnildasi Pemerintah daerah ke Pusat.
8. Menyediakan keamanan, antisipasi ganguan luar maupun dalam, agar ketenangan pegawai Pemerintah terjamin dengan syarat untuk pelayanan rakyat.

Clusterisasi Wilayah

Pola ini adalah mengelompokan wilayah Ibukota berdasarkan penyebaran wilayah di Indonesia sesuai kebutuhan dan potensinya seperti pusat kementerian.

1. Pulau Sumatera
Kementerian kehutanan layak di tempatkan di pulau Sumatera, karena SDA dan obyek kebijakan langsung bersentuhan misalnya kebijakan reboisasi dan illegal loging seorang pemteri bisa langsung terjun ke lapangan, Menteri pertanian dapat melihat langsung mengenai pengembangan kelapa sawit, kakao, karet dan palwija lainnya, lokasi ibukota Pemerintahannya di kota Medan

2. Pulau Kalimantan
Layak ditempatkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), karena potensi pulau Kalimantan yang kaya dengan hasil tambang memungkin dapat optimal menangani secara langsung, lokasi ibukota Pemerintahan di Palangkaraya.

3. Pulau Papua
Sebagai pusat Pemerintahan Pembangunan Indonesia Timur, karena untuk mengembangkan Indonesia bagian timur, program harus bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat di wilayah timur Indonesia dengan Ibukota Jaya Pura.

4. Pulau Sulawesi
Yang paling cocok adalah untuk kementerian pertanian, karena lokasi tengah mampu memberikan kostribusi pertanian dari pulau Sulawesi, dengan pusat ibukota Makasar.

5. Pulau Jawa dan Bali
Sebagai pusat kementerian Pendidikan dan kebudayaan, di DIY, serta perdagangan dan Industri Surabaya, Kemeterian wisata Denpasar Bali. Seta kementerian pertahanan keamanan di bandung mengingat Insutri strategis militer ada di kota tersebut.

Dari uraian kelima Pulau tersebut di atas dapat mencerminkan pemerataan pembangunan dan pelayanan ke semua wilayah di Indonesia, dengan demikian, Ibukota Jakarta dapat dijadikan sebagai Ibukota Negara saja, dan Central Business Distric (CBD) Indonesia.

Namun hanya keberanian Pemerintah yang harus mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat, kalau pengembang ternama Agung Podomoro Group dapat membangun cluster kelas internasional, mengapa Pemerintah tidak?

*Penulis adalah Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Masyarakat (LKPM)


Mas Miko
Jl Anggrek Garuda, Jakarta Barat
miko.corporation@gmail.com
082112060787

(wwn/wwn)