Isu Pelayanan Kesehatan di Pilkada DKI

Isu Pelayanan Kesehatan di Pilkada DKI

- detikNews
Kamis, 12 Jul 2012 10:43 WIB
Jakarta - Perdebatan untuk menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta semakain memanas, isu yang diangkat pun sangat aktual, kemacetan, pendidikan dan juga kesehatan yang merupakan aspek terpenting bagi parameter berhasil dan tidaknya seorang pemimpin daerah memajukan daerah yang dipimpimnya tersebut.

Yang menarik untuk kita bahas adalah mengenai pelayanan kesehatan yang akhir-akhir ini sering dinomorduakan, hal itu maklum karena yang menjadi tranding topic dan main issu adalah kemacetan yang semakin hari rasa-rasanya semakin akut.

Menarik untuk dikaji apa yang yang terjadi di DKI ini, Jika kita menyusuri daerah bantaran Sungai, sepanjang bantaran itu pula pula kita bisa dengan sangat mudah mendapati 'kemungkinan-kemungkinan' ketidak sehatan ekosistem dan lingkungan kita.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Betapa tidak? karena kali (sungai) sinonim dengan kekumuhan, kekotoran, meminjam bahasa Arsewendo Atmowiloto--persis dengan mulut koruptor dan politisi munafik.

Satu hal yang menarik terkait kesehatan adalah akses masyarakat kelas 'mendapuk istilah perkereta apian ekonomi' yang sampai hari ini jauh panggang dari api. Ada jurang yang menganga antara rakyat miskin dengan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah.


Kita semua tahu bahwa penyedian fasilitas pelayanan kesehatan berupa jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang harus dilaksanakan pemerintah dan jajaranannya.

Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) dipersilakan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa Jamkesmas daerah, supaya semua warga negara Indonesia memperoleh layanan kesehatan.

Pada tataran konsepsi apa yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan kesehatan masyarakat sangatlah bagus, kita semua tahu bahwa hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pelayanan yang sama untuk kesehatan, tapi sampai sekarang problem kita adalah tak kunjung beranjak dari pola penjajahan Belanda di masa lalu.

Mental Kolonial

Pelayan kesehatan 'dalam arti pemerintah' selama ini menempatkan mayarakat (Stakeholder) sebagai 'penderita', maksud saya adalah masyarakat diberlakukan sebagai konsumen, karena ditempatkan sebagai konsumen maka perlakuan yang digunakan untuk melayani mereka pun perlakuan terhadap konsumen, sedangkan Indonesia sebagaimana kita kita tahu bahwa menempati urutan ke tiga paling bawah dalam hal pelayanan terhadap konsumen.

Pada saat si miskin sakit maka pelayan kesehatan datang sebagai 'dewa penolong' yang seakan-akan ia harus dijunjung betul, maka dalam keadaan sakit seperti itu si miskin harus mengurus sekian macam 'tetek bengek' administrasi yang hampir-hampir tak masuk akal.

Maka wajar jika Mohamad Sobary mengatakan bahwa mental kita, dalam segala aspek mewarisi penjajah terdahulu. Ini yang kemudian hari lebih populer dengan sebutan mental kononial. warna kulit boleh beda, tapi isi kepala tetaplah sama. Sama-sama menjajah.

Kita bisa saksikan betapa buruknya Servis pelayan kesehatan terhadap orang yang kurang mampu, sering kali orang yang kurang mampu ditolak dan terpasak mengurungkan niatnya untuk berobat karena terganjal berbagai alasan dan bebagai 'adminitrasi', atau kalaupun mereka mendapat akses layanan berobat perlakuan yang didapatkannya pun berbeda, harus mengantri-lah, ditempatkan di bangsal yang jarang di huni-lah atau dibiarkan berderet antri di ruang pemerikasaan umun sambil menunggu ada kamar yang bisa dihuni dan semisalnya.

Benar apa yang dikatakan oleh A. Mustofa Bisri dalam esainya bahwa, setelah 50 tahun lebih kita bebas dari penjajah asing berkulit putih kita tak kunjung menemukan jati diri. Kita bisa dengan gagah dan tangguh mengusir Londo kulit putih, tapi kita tak kita tak berdaya menghadapi penjajah berkulit hitam dari bangsa kita sendiri. (A. Mustofa Bisri: 2009)

Kita semua tahu bahwa menjadi miskin bukanlah sebuah pilihan, bahkan kita semua tahu bahewa miskin yang dialami oleh sebagaian besar Penduduk indonesia adalah bukan sebagaimana miskin yang di idap oleh bangsa-bangsa lain semisal Somalia dan Negara Afrika tertinggal lainnya.

Karena tidak sprortif dan tak masuk akal jika kita bandingkan negara kita --bersama kekayaan yang begitu melimpahnya-- dengan negara-negara miskin di belahan Afrika sana dengan segala keterbatasan sumberdaya alamnya. tentu miskin yang diidap oleh kebanyakan bangsa penduduk negara kita adalah miskin buatan, maksud saya penduduk kita dimiskinkan. oleh regulasi, rule of the game, policy atau juga pejabatanya yang berkuasa.

Terakiat pelayanan kesehatan ini Agung Dwi Laksono dalam bukunya mengatakan setidaknya ada empat alasan mengapa orang miskin sulit mendapatkan akses kesehatan yang layak.
Karena satu merekan "orang miskin" secara Psikologis sudah sangat terbiasa senantiasa merasakan sakit, tapi ngempet (menahan), kalau tidak sangat parah tidak ke rumah sakit.

Yang kedua, adanya kesenjangan pengetahuan untuk penanganan penyakit (kalau orang kaya sakit sedikit dibawa ke RS) Yang ketiga tentu saja masalah biaya dan akses, sedangkan yang keempat sebagaimana jargon-jargon di kaos oblong bahwa "orang miskin dilarang sakit" . (Laksono: 2012)

Oleh karena itu setidaknya pemerintah mulai hari ini "termasuk yang akan terpilih-- harus berbenah lagi, menempatkan rakyat terutama si miskin sebagai panglima di negeri sendiri.

Berbagai kebijakan, apapun bentuknya UU, PP, Kepres, Permen, Pergub, Perdes (peraturan desa) harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan maka sudah sewajarnya menghargai setiap nyawa yang ada di negara kesatuan republik Indonesia ini untuk hidup layak serta mendapatkan jaminan fasilitas kesehatan.

Karena kesehatan, sebagaimana para sarjana muslim merumuskan ia begitu penting, dikarenakan begitu pentingnya ia dimasukkan dalam Kulliyyatul Khams (lima asas dasar dalam pijakan hukum). menjaga agama (Hifzu al-Din), menjaga jiwa (Hifzu Al-Nafs), menjaga akal (Hifzu Al-'Aql), menjaga harta (Hifzu Al-Maal), dan menjaga keturunan (Hifzu Al-Nasab). (As-Syatibi: 1989).

Maka Momentum pemilihan Kepala daerah yang juga mengangkat issu tentang pentingnya kesehatan ini harus bias kita manfaatkan agar para gubernur terpilih kelak memperhatikan kesehatan warganya dengan sungguh, Semoga. Wallahu A'lam Bis Showab

*Penulis adalah Esais dan Peneliti di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta dan Pengelola Komunitas Kajian Wacana Riang Gembira (Waria) Jakarta

Fariz Alniezar
Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat
al_varou@yahoo.com
085852467487

(wwn/wwn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads