BLSM tidak Cerdas

Jakarta - Akhirnya Pemerintah berhasil membobol pertahanan Rakyat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi naik Rp.1.500 perliter, kebobolan 1-0 untuk Pemerintah ini, memicu naiknya Sembilan bahan pokok.

Mengapa ini terus terjadi, apakah tidak ada solusi yang konstruktif, kalau hanya mengganti nama dari BLT menjadi BLSM (Bantuan langsung Sementara Masyarakat) 'toh' hanya Rp.150.000/bulan, turun 100% dari program BLT sebelumnya Rp.150.000/KK.

Padahal tahun 2006 Pemerintah pernah menurunkan 13 Menteri untuk merumuskan pengembangan energi alternatif biofeull, saat itu dari tanaman jarak, tetapi program tersebut lenyap di tengah jalan.

Yang menjadi persoalan dari kenaikan BBM ini adalah dampak sosial di masyarakat, khususnya kenaikan sembako, dan akan dikuti oleh harga-harga lainnya.

Pokok utamanya adalah naiknya tarif angkutan umum yang sering dipakai masyarakat Pedagang Pasar untuk mengangkut dagangan dari lokasi sumber bahan ke pasar.

Sebenarnya Pemerintah harus memiliki blueprint tentang kebijakan energi Nasional, serta membuat analisa swot dampak positif dan negatipfnya.

Dampak melambungnya harga BBM ini memang ulah perseteruan antara Amerika Serikat dan Iran, maka imbasnya ke seantero dunia, belum lagi masyarakat Eropa bangun dari krisis, sehingga daya beli masyarakat Asia tenggara masih rendah khusunya Indonesia.

Solusi Skim BLSM

Yang dilakukan Pemerintah dari efek domino kenaikan BBM ini, harus ada grand desain yang mampu mengeliminir dampak sosial yang tinggi, hendaknya perlu skenario yang taktis agar kebijakan mampu diterima semua khalayak yaitu:

1. Undang komponen masyarakat mulai dari Organda, Pedagang, Pengusaha SPBU, dunia Akademis, Pengamat , Tokoh, untuk diajak bicara.
2. Buat Instrumen untuk masukan ke Pemerintah mengenai soslusi selanjutnya.
3. Pemerintah harus memberikan skema program subsidi yang membangun.
4. Buat program pengganti BBM untuk kendaraan seperti bio feull dan tenaga listrik.

Menurut hemat saya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan skim Rp.1.50.000/bulan bukan solusi yang konstruktif.

Perlu adanya muatan education, contoh kalau Rp.150.000 diberikan 9 kali maka jumlah total sebesar RP.1.350.000/orang, skim ini harus dirubah menjadi sekali pembagian, bukan 8 kali, yaitu perorang menerima secara tunai Rp.1.350.000.

Dibalik skim itu adalah masyarakat penerima BLSM dianjurkan wajib untuk digunakan modal usaha, dengan diawasi petugas atau volenteer di lapangan.

Dalam waktu 12 bulan akan terwujud Break Evant Point (BEP), jumlah penerima BLSM adalah 18.500.000 Kepala keluarga dengan demikian akan tercipta wirausaha baru.

Skim ini dapat diistilahkan memberi kail, bukan memberikan ikan , kalau dihitung jumlah penerima BLSM 18,500,000 KK x Rp.1.50.000 = Rp. 2,775,000,000,000 kalau dikalikan 8 bulan rencana distribusi BLSM adalah Rp.22,200,000,000,000, angka yang fantastis kalau dibuat pencitraan.

Tetapi kalau model seperti yang saya uraikan di atas, memberikan BLSM dengan pola pengembangan usaha, maka Pemerintah minimal telah menciptakan wirausaha baru 18.500.000 kepala keluarga, apakah skim semacam ini sulit dijalankan?

Saya kira tidak selama ada kemauan keras untuk membangun Negeri ini.

Yang perlu dikethui kalau Indonesia mengandalkan minyak bumi mungkin 20 tahun lagi kemungkinan besar cadangan habis, sementara sisa sumur minyak yang belum dieksplorasi hanya 150 lubang sumur.

Sementara 5.000 sumur tua peninggalan Belanda hanya 1.250 yang telah dioptimalkan namun tidak bisa menutupi kebutuhan konsumsi dalam negeri sebesar 1.200.000 barrel, Indonesia hanya mendapatkan sisa, dari Belanda.

Oleh karena itu kalau pemerintah tidak segera membuat kebijakan pengalihan energi alternatip di masa mendatang, masihkah rakyat percaya dengan pemilu mendatang?


Mas Miko
Kadiv Perencanaan Kopindo Consult
Jl Lapangan Roos No.52 Selmis tebet Utara Jakarta Selatan
021-8292755

(wwn/wwn)