detikNews
Kamis 08 Maret 2012, 11:53 WIB

Publikasi Ilmiah Perguruan Tinggi dan Peran Pemerintah

- detikNews
Jakarta - Baru-baru ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan peraturan baru yang menetapkan publikasi dalam jurnal ilmiah sebagai persyaratan kelulusan S1 hingga S3.

Melihat gaya pendidikan tinggi Indonesia selama ini yang tidak begitu peduli dengan kualitas penulisan ilmiah, kebijakan ini menurut saya terbilang drastik dan fenomenal. Seperti biasanya kebijakan dengan sifat seperti ini, hiruk pikuk kontroversi, pro dan kontra segera menyusul.

Apakah publikasi ilmiah sama dengan kalkulasi statistik yang rumit atau hasil penelitian dengan metodologi laboratorium yang sulit dan mahal?

Tidak! Ada banyak pilihan jenis artikel yang tidak selalu mengharuskan hal-hal ini. Publikasi yang berkualitas tidak selalu mengharuskan biaya yang mahal dan metodologi yang rumit.

Sementara penelitian dengan biaya yang mahal dan metodologi yang rumit belum tentu memberi hasil penelitian yang dapat diterima publikasi pada jurnal yang juga tinggi standarnya.

Sebagai contoh, sekelompok peneliti pada tahun 2006 mempublikasikan temuan mereka bahwa efektivitas fototerapi untuk mengobati bayi-bayi kuning (jaundice) meningkat dengan signifikan hanya dengan menggantungkan kain disekeliling tempat tidur bayi, sehingga sinar yang terpancar dapat terfokus pada sang bayi.

Berapa besar biaya yang perlu dikeluarkan untuk sekedar menyediakan secarik kain ? Fototerapinya sendiri adalah metode rawatan standar yang dapat dijumpai di kebanyakan rumah sakit.

Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Archives of Disease in Childhood – Fetal Neonatal Edition tahun 2006, volume 91 halaman F439-442.

Jurnal ini bukan saja internasional, tapi juga ter-indeks dalam abstract indexing system yang cukup bergengsi, yaitu PubMed dan ISI, termasuk dalam salah satu deretan jurnal-jurnal BMJ (British Medical Journal) dan memiliki faktor impak cukup tinggi (>3).

Selain dari pada itu, terdapat beberapa jenis artikel yang tidak mengharuskan isinya mengandung hasil penelitian dalam arti eksperimen laboratorium yang mahal dan rumit.

Ada yang disebut dengan artikel review, dimana sebagian besar isinya adalah hasil dari penelusuran publikasi-publikasi terdahulu atas suatu topik tertentu.

Ada yang disebut letter to the editor, yang dapat berupa tanggapan ilmiah atas publikasi yang baru saja dikeluarkan dalam jurnal ilmiah yang sama.

Ada yang disebut case reports yang berisi laporan atas kasus-kasus (biasanya medis) yang jarang dijumpai dan berpotensi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Ada yang disebut opinion atau perspectives yang berisi pendapat atau tanggapan atas suatu fenomena ilmu pengetahuan. Yang baru-baru ini meningkat trend-nya adalah penulisan systematic review, yang juga tidak membutuhkan dana yang mahal.

Systematic review adalah suatu metode penulisan yang mengumpulkan publikasi-publikasi terdahulu mengenai suatu topik tertentu dan kemudian diambil kesimpulan dari-nya.

Publikasi-publikasi terdahulu ini biasanya berisi hasil-hasil riset yang kadang-kadang bertentangan antara satu dengan lainnya. Dalam ilmu kedokteran, metode systematic review sangat bermanfaat manakala dokter perlu mengetahui tingkat kemanjuran dan keamanan obat tertentu.

Satu penelitian mengatakan obat ini manjur, namun penelitian lain mengatakannya tidak. Systematic review bertujuan mengambil keputusan atas kemanjuran obat ini.

Dengan kebijakannya yang baru ini, bukan berarti pemerintah dapat berpangku tangan menunggu hasilnya berupa publikasi-publikasi yang meningkat. Saya mengidentifikasi paling tidak ada 7 langkah esensial yang harus dilakukan pemerintah :



  1. Pelatihan menulis publikasi ilmiah. Yang terjadi sebenarnya bukannya tidak ada hasil penelitian, tapi hasil penelitian itu kebanyakan tersimpan dan tidak dipublikasikan. Hal ini terjadi karena kemampuan dan kegairahan penulisan ilmiah yang rendah.<\/li>
  2. Pelatihan manajemen publikasi ilmiah. Setiap universitas dan fakultas, pada usianya yang tertentu, harus memiliki jurnal ilmiah. Dengan demikian, para dosennya harus menjadi motor dari publikasi ilmiah ini. Yang sering terjadi adalah lulusan doktor yang baru pulang dari luar negeri frustrasi karena tulisan-tulisan ilmiahnya tidak dipahami dan tidak dihargai oleh dosen-dosen senior yang menjadi penentu publikasi dan kenaikan pangkat di universitas.<\/li>
  3. Bahasa Inggris. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sarjana (terutama doktor) lulusan dalam negeri memang diperlukan, namun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek pemerintah perlu secara praktis menjembatani jurang bahasa ini dengan menyediakan layanan editing bahasa Inggris untuk publikasi ilmiah. Layanan ini sebenarnya banyak tersedia online, namun biayanya masih terlalu tinggi untuk bajet penelitian di Indonesia.<\/li>
  4. Perpustakaan Nasional perlu berperan mengembangkan indexing system nasional, dimana publikasi-publikasi di Indonesia dapat dengan mudah ditelusuri, minimal abstrak-nya. Disamping memudahkan penelusuran, hal ini dapat mencegah plagiarisme.<\/li>
  5. Budaya Verbal vs Budaya MCQ. Para dosen yang mengajar mahasiswa tahun pertama sering mengeluhkan ketidakmampuan mahasiswa mengekspresikan pendapatnya secara naratif dalam bahasa lisan maupun tulisan. Ini sering dikaitkan dengan metode ujian di banyak sekolah-sekolah yang hanya mengandalkan ingatan yang dirangsang dengan pilihan-pilihan (MCQ), sehingga melumpuhkan potensi ekspresi naratif. Generasi MCQ ini parahnya, sebenarnya saat ini sudah menjadi dosen-dosen muda di banyak perguruan tinggi. Untuk hal ini tentunya perubahan perlu dilakukan dalam sistem pendidikan dasar.<\/li>
  6. Biaya publikasi. Tidak semuanya, namun banyak juga jurnal-jurnal ilmiah internasional yang mengharuskan artikel-artikel yang diterima di jurnal-jurnal tersebut untuk membayar publication fee yang cukup tinggi. Perlu dipikirkan suatu skema pembiayaan bagi para peneliti yang mengalami masalah ini dan mampu menunjukkan bukti penerimaan publikasi di jurnal-jurnal internasional.<\/li>
  7. Infrastruktur penelitian. Walaupun benar bahwa publikasi ilmiah dapat dicapai tanpa melakukan penelitian dengan peralatan yang rumit dan mahal, harus diakui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan temuan-temuan pokok inti dari ilmu pengetahuan hanya dapat dicapai dengan eksperimen-eksperimen yang sering membutuhkan infrastruktur penelitian yang maju. Disamping itu, banyak jurnal-jurnal internasional dengan faktor impak tinggi melihat metodologi yang digunakan sebelum sebuah manuskrip diterima publikasi di jurnal-jurnal tersebut. Jika metodologi yang digunakan terlalu kuno, kemungkinannya diterima menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan manuskrip yang berisi laporan penelitian yang menggunakan metodologi yang lebih baru dan akurat.<\/li><\/ol>
    Saya yakin Pak Dirjen Dikti terlalu pandai dan berpengalaman untuk beranggapan bahwa semua ini hanya membutuhkan investasi yang murah.

    Tinggal kesungguhan beliau dan keberaniannya untuk bertekak dengan elemen politik yang lain, terutama para anggota DPR dan bahkan juga elemen eksekutif dalam pemerintahan sendiri.

    Sebenarnya isu publikasi tidak dapat dilepaskan dari isu penelitian yang belum juga mendapatkan perhatian yang sepatutnya. Sementara isu penelitian bukan hanya urusan Kemendiknas dan\/atau Kemenristek.

    Isu penelitian dan produk-produknya, termasuk publikasi, adalah isu lintas sektoral yang minimal membutuhkan seorang Menteri Koordinator.

    *Penulis adalah Warga Negara Indonesia, peneliti Universiti Sains Malaysia, pengamat kebijakan sains dan teknologi<\/em>


    Dr. Teguh Haryo Sasongko<\/strong>
    tghsasongko@gmail.com<\/strong>




    (wwn/wwn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed