Menilik Poyeksi dan Target PAN

Jakarta - Satu pekan terakhir ini isu politik yang paling hangat berasal dari menjelang dan pasca perhelatan akbar bertajuk Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (Rakernas PAN) 2011.

Salah satu keputusan bulat dalam rakernas ini adalah ditetapkannya Hatta Rajasa sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 oleh PAN. Sesungguhnya keputusa rakernas ini tidaklah mengejutkan sama sekali. Bagaimana pun isu pencalonan itu sudah santer mengemuka jauh sebelum rakernas berlangsung, sehingga penetapan resminya hanya soal mekanisme mengetuk palu saja.

Kita mahfum adanya bahwa sebuah partai politik yang telah berpengalaman tiga kali menjadi kontestan pemilu, sudah sepatutya mendaulat kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi sebagai calon pemimpin nasional yang dipilih melalui mekanisme politik secara langsung.

Keputusan strategis ini dapat dinilai sebagai sebuah langkah maju bagi PAN. Setidaknya sudah jelas bahwa pada tahun 2014, PAN tidak lagi sekedar mendukung kader partai lain untuk menjadi pemimpin nasional. Partai ini tidak cukup puas hanya dengan menarik keuntungan dari menjadi bagian gerbong dalam format koalisi.

Lepas dari penetapan pencalonan Hatta pada Pilres 2014, keputusan rakernas yang cukup menarik untuk didiskusikan sebenarnya terkait dengan nada optimisme PAN untuk mamatok target pemenangan Pemilu Legislatif 2014. PAN menetapkan target prosentase perolehan suara sebesar dua digit.

Konkretnya, sebagaimana disampaikan Hatta Rajasa dalam Pidato Pembukaan Silatnas dan Rakernas PAN 2011 itu, target perolehan suara PAN pada Pileg 2014 tersebut di atas 10%, atau menjadi tiga besar partai pemenang pemilu.

Tentu saja target yang dipatok itu membutuhkan pembenahan progresif dari strategi pemenangan pemilihan yang pernah dilakukan partai ini sebelumnya. Blue print taktik dan strategi pemenangan partai mesti tepat, terukur, dan implementatif di lapangan sebelum disosialisasikan ke seluruh kader di wilayah pemilihan.

Melihat realitas persaingan antarpartai dalam menghadapi Pemilu 2014, sebagaimana terlihat sekarang ini, tampaknya target tadi merupakan pekerjaan rumah yang amat besar dan membutuhkan kerja keras dari seluruh pimpinan dan kader partai ini di seluruh tanah air.


Tekad yang Berani

Sebuah optimisme memang mesti diikuti oleh tekad yang berani. Keberanian ini telah ditunjukkan PAN dalam keputusan rakernasnya di Jakarta, 10-11 Desember kemarin. Tekad meraih double digit alias di atas 10% dan menjadi tiga besar partai pemenang Pemilu 2014 itu bukanlah hal yang mudah diwujudkan.

Bagaimana pun jika target perolehan suara tersebut yang dituju, berarti ada ekspektasi untuk melakukan lompatan ke atas dari sebuah tren sebelumnya yang justru cenderung menurun.

Kecenderungan penurunan perolehan suara PAN itu bisa dilihat dari catatan hasil tiga kali pemilu sebelumnya. Jika pada Pemilu 1999 PAN meraup 7,36% suara, maka pada 2004 melorot menjadi 6,7% dan bahkan menukik lagi pada pemilu terakhir 2009 yang cuma 6,01%. Dengan begitu bila target hasil Pemilu 2014 dipatok di atas 10% maka ada usaha menarik bandul ke arah berlawanan.

Dengan mengandalkan isu penetapan Hatta Rajasa sebagai Capres 2014 diyakini memang akan berdampak pada meningkatnya atensi dan interest publik terhadap PAN.

Dampak ini akan menstimulasi tumbuhnya minat (desire), terutama para pemilih pemula (young voters), yang mengidolakan figur dari kalangan politisi intelektual di pemerintahan.

Sepanjang asumsi kita tetap sama bahwa memilih partai peserta pemilu legislatif adalah didorong oleh daya tarik capres yang diusung partai bersangkutan dalam Pilpres sesudahnya. Hanya saja, sulit memprediksi bahwa atensi, interest dan minat itu akan menaikkan 3-4% peolehan suara untuk PAN.

Untuk meraih target pertumbuhan jumlah perolehan suara pada Pemilu 2014, maka dengan bertolak dari hasil yang didapat PAN pada tiga pemilu sebelumnya itu, diperlukan kecepatan dalam membangun infrastruktur dan rekrutmen politik.

Pekerjaan besar ini tidak bisa ditunda dan sudah harus efektif seusai rakernas ini. Dari materi rakernas kemarin kedua masalah ini memang telah menjadi atensi khusus, dan itu bisa dinilai sudah tepat. Persoalannya bagaimana merealisasikannya di lapangan pasca rakernas.

Bersamaan dengan dua pekerjaan tersebut, barulah partai berkonsentrasi menjalankan program sosialisasi, berikut memanfaatkan waktu dua tahun tersisa ini dengan mengartikulasikan berbagai isu publik ke dalam kebijakan negara.

Untuk mengemban hal yang disebutkan terakhir ini tentu tidak terlalu sulit bagi PAN. Posisi ketua umumnya sebagai aktor utama dan inner circle kekuasaan saat ini, memungkinkan bagi partai untuk menyerap informasi dan rencana kebijakan publik dari sumber pertama.

Fakta ini menjadi potensi bagi PAN untuk mengefektifkan peran, meminjam istilah Klingemann (1994), sebagai bridging antara aspirasi masyarakat dan pemerintah lewat komunikasi politik.

Tetapi faktor keuntungan ini juga mesti seirama dengan sepak terjang politisi partai ini di parlemen. Termasuk mendorong upaya penegakan hukum yang fair play terhadap isu kader partainya yang terlibat dalam persoalan hukum. Selain itu juga kader PAN harus tetap bersifat kritis, mengurangi ewuh-pakewuh terhadap mitra koalisi, sehingga tidak tertutup oleh bayang-bayang the ruling party.

Menepis Kebimbangan

Apa yang ditekadkan kader dan pengurus PAN untuk meraup peningkatan siginifikan jumlah suara dalam pemilu, dan mencalonkan kadernya sebagai pemimpin nasional, merupakan sebuah motif rasional dari sebuah partai politik. Bagaimana pun partai politik didirikan secara sadar untuk memperoleh kekuasaan, serta memerintah, atau mempengaruhi kebijakan pemerintahan.

Dalam teori politik moderen, partai politik merupakan alat yang sah dalam masyarakat modern untuk mengakomodir berbagai kelompok dan kepentingan di masyarakat untuk diartikulasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara sebagai implementasi fungsi partai yang memerankan sarana dalam policy making.

Layaknya sebuah parpol yang berisikan banyak kader intelektual dan cendekiawan muda dan menawarkan gaya politik baru, peran-peran ini pasti sudah disadari oleh kader dan pengurus PAN untuk selalu dijalankan.

Tetapi terkait dengan usaha meningkatkan jumlah perolehan suara pada pemilu mendatang, PAN tampaknya masih tetap berhadapan dengan situasi dilematis di mata pemilih. Katakanlah, ketika disebut partai sekuler (Mujani & Liddle: 2005), mestinya PAN mudah untuk mengiris kue suara dari kelompok nasionalis.

Sayangnya, bagi kalangan nasionalis, PAN justru lebih dipandang sebagai partai Islam atau setidaknya partai dengan basis massa Islam (Arskal Salim: 1999). Sekali pun ada embel-embel bahwa PAN lebih sebagai partai Islam yang inklusif, seperti diklafikasikan Anies Baswedan (2004).

Realitas demikian tadi memerlukan kapabilitas kader, pimpinan dan pengurus di bawah arahan Hatta Rajasa untuk lebih membuka akseptabilitas baik di kelompok nasionalis maupun Islam.

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Consent Institute


Sidarta GM
Jl. Batu Merah 4 No. 35 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
sidartagm@yahoo.com
085210646377

(wwn/wwn)