.webp)
Menurutnya, jika kebutuhan pokok masyarakat itu sudah dapat diproduksi di dalam negeri, lalu buat apa impor. Kata-kata itu sungguh menyejukkan bagi para petani kecil. Tapi tak berselang lama, para petani menjerit, karena beras, kentang, sayur-mayur dan buah-buahan impor memenuhi pasar-pasar Indonesia.
Rupanya Kementerian Perdagangan baru saja mengimpor berbagai hasil pertanian. Langkah ini semakin meneguhkan fakta bahwa Indonesia masih termasuk negara pengimpor komoditas pangan terbesar dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal kebijakan ekonomi ini merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ideologi. Kedua, kata-kata Menko hanyalah pencitraan untuk membentuk opini publik bahwa seolah-olah pemerintah berpihak pada para patani kecil. Sementara kebijakan yang sesungguhnya sangat pro-pasar. Ingat, Menteri Perdagangan berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian.
Manapun spekulasi yang benar, kenyataannya barang-barang impor itu telah masuk dan menggerus produk dalam negeri yang dihasilkan para petani kita. Hal ini berarti pula bahwa komitmen pro-rakyat yang telah dikampanyekan pemerintah hanyalah omong kosong.
Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi lebih berpihak pada kepitalisme pasar ketimbang kepada rakyatnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa ideologi ekonomi yang sedang dioperasikan oleh pemerintah adalah ideologi neo-liberalisme yang mengagung-agungkan persaingan pasar.
Hal ini juga ditunjukkan dengan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani Indonesia tanpa merevitalisasi industri dalam negeri.
Dulu, kala pemerintahan KIB II ini baru terbentuk muncul kekhawatiran dari banyak pihak tentang formasi pemerintahan dan kabinet yang lebih banyak dipenuhi tokoh berideologi kanan itu. Sebut saja ketika publik meneriaki sang Wapres Boediono sebagai titipan asing.
Disusul dengan teriakan yang sama terhadap Sri Mulyani, Mari Elka Pangestu dan beberapa figure lain yang semua orang tahu jati dirinya. Tapi tampaknya Sang Presiden keukeuh memilih mereka.
Kala itu, SBY, Partai Demokrat dan orang-orang dekatnya menyangkal keras bahwa pihaknya mendapatkan titipan dan tekanan Amerika Serikat dalam menyusun KIB II. Kini, ketika rakyat semua tahu bahwa kebijakan dan perilaku mereka menunjukkan pilihan ideologinya dengan kasat mata, sanggahan itu tak lagi relevan.
Hal ini karena SBY sebagai pemimpin kabinet tidak berbuat apa-apa alias merestui kebijakan impor bahan pangan itu. Padahal dimana-mana ia menggembor-gemborkan akan membela petani Indonesia. Ini jelas merupakan paradoks. Kata-kata Hatta Rajasa yang bertentangan dengan kebijakan ekonomi cukup menegaskan paradoks itu.
Tersandera Kepentingan Asing
Meskipun bukan satu-satunya, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu merepresentasikan kabinet yang tersandera kepentingan asing. Ia dikenal sebagai ekonom yang pro-pasar.
Dialah pendukung utama lahirnya UU Penanaman Modal yang membiarkan asing menanamkan modalnya hingga 95% dalam segala bidang. Apalagi berbagai perangkat UU liberal telah tersedia seperti UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan, UU Badan Hukum Pendidikan, dll. Karenanya wajar jika harga listrik dan BBM akan terus naik. Sementara, hutang akan terus bertambah.
Dari 34 menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Menteri Perdagangan yang dijabat dua periode Mari Elka Pangestu termasuk dalam salah satu menteri yang paling banyak dikeluhkan. Sebenarnya berbagai langkah Mari telah mendapat "kecaman" dari Parlemen dan juga dikeluhkan oleh kawan-kawannya sesama anggota kabinet.
Bahkan di internal kabinet terjadi polemik yang memamas soal kelakuan Mendag itu, hingga membuat kabiner seolah tidak lagi kompak. Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat tiga menteri yang mengeluhkan kebijakan mantan dosen UI ini. Ketiganya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Pertanian Suswono, serta Menteri Perindustrian MS Hidayat.
Suswono, akhir Juli 2011 lalu, menyebut Mari tidak berempati pada petani. Pasalnya, harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan mengakibatkan lonjakan harga beras di pasaran.
Saat itu HPP gabah ditetapkan sebesar Rp 3.345 per kilo gram (kg) dan beras Rp 5.060 per kg. Bagi Suswono HPH tersebut tidak relevan. Dikritik sesama koleganya, Mari membantah tidak berempati kepada petani dan rakyat miskin. Alasannya, ia harus menjaga keseimbangan harga.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad juga terlibat perseteruan dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Keduanya terlibat perselisihan soal impor garam. Fadel berpandangan impor garam tidak diperlukan karena produksi dari petani garam dalam negeri telah cukup memenuhi kebutuhan garam. Apalagi kementeriannya sedang berusaha keras meningkatkan produksi garam para petani kita.
Gara-garanya, soal impor garam. Fadel yang sudah menggelontorkan Rp 97 miliar untuk meningkatkan produksi garam petani akhirnya sia-sia, karena Mari justru mengizinkan impor garam hingga 900.000 metrik ton. Memang, setelah "didamaikan" Menko Perekonomian Hatta Rajasa, keran impor garam masih tetap dibuka.
Tak lama berselang, Menteri Mari kembali bersitegang dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat ter¬kait dengan proses revisi Per¬mendag Nomor 36/2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan.
Penyebabnya, Mari menolak larangan ekspor bahan baku rotan yang dianggap menguntungkan produsen mebel rotan asal Cina. Sementara Hidayat bersikukuh agar ekspor rotan harus segera dihentikan. Menurut dia, ekspor rotan harus distop agar industri nasional mendapatkan ja¬minan stok bahan baku. Terma¬suk untuk stok pe¬nyangga (buffer stock).
Namun, Mari bersikeras tetap akan mengizinkan ekspor bahan baku rotan. Saat ini, Kementerian Perdagangan sedang merevisi Permen¬dag 36/2009 tentang Ke-tentuan Ekspor Rotan. Dalam revisi itu, ekspor bahan baku rotan tetap tidak akan dihentikan.
Kebijakan ini se¬cara langsung meberi amunisi bagi industri furniture Cina untuk memukul industri furnitur rotan dalam negeri. Akibatnya, mebel rotan Cina menggerus industri mebel dalam negeri. Para pengrajin mebel Indonesia menjadi korban, sementara industri mebel Cina terus meraih keuntungan.
Di luar tiga menteri itu, Mari juga dikeluhkan banyak kalangan. Mereka antara lain DPR, Serikat Petani, Dewan Tani, Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Semua sepakat, kebijakan Mari dinilai tidak pro rakyat dan sebaliknya membuat pengusaha raksasa semakin sejahtera. Cara pandang Mari melihat konsep per¬dagangan bebas justru mengabaikan kepentingan nasional.
Padahal, selaku Menteri Perdagangan, Mari seharusnya mendorong penguatan posisi tawar Indonesia untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional. Yang terjadi malah sebaliknya.
Semua raksasa ekonomi dunia berkepentingan pada Indonesia, karena negara ini pasar yang sangat besar. Di tengah ketimpangan pendapatan per kapita yang begitu mencolok, hampir semua produk impor bisa terjual di pasar Indonesia. Akan tetapi hampir tidak ada nilai tambah yang didapatkan Indonesia untuk memperkuat potensi ekonomi rakyat dari liberalisasi perekonomian nasional itu.
Penyebabnya adalah karena pemerintahan SBY-Boediono membiarkan negara berada pada posisi tawar yang lemah. Repotnya lagi, negara dengan posisi tawar yang lemah ini sudah terikat dalam sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara.
Sementara, berbagai perjanjian perdagangan bebas (free tade agreement) itu semakin melemahkan posisi dan kinerja perdagangan. Yang mutakhir, hal ini dibuktikan dengan surplus neraca perdagangan yang semakin tergerus.
Berharap pada Reshuffle
Jika spekulasi di atas tidak benar, tentu Presiden akan melakukan langkah berani untuk melakukan reorientasi ideologi dalam pemerintahannya. Jika SBY benar-benar tidak mendapatkan titipan asing dan bebas intervensi asing dalam memimpin negeri ini, tentu ia akan mengganti para pembantunya yang tidak memiliki visi sama dengan apa yang kerap dikampanyekan SBY.
Hal ini karena menteri memegang peran strategis dalam mengoperasikan ideologi yang dianut oleh suatu pemerintahan negara. Reshuffle yang kini sedang tengah digodok oleh presiden dan wapres mestinya menjadikan aspek ini sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan para pembantunya.
Sebagaimana diketahui, reshuffle KIB II tampaknya sudah di depan mata. Beberapa nama menteri yang "bermasalah" dan akan direshuffle pun sudah beredar di publik. Akhir pekan lalu, Presiden sudah mulai memanggil para calon menteri yang akan menggantikan menteri yang akan dicopot.
Reshuffle ini merupakan momentum untuk membenahi dan menguatkan orientasi kerakyatan para pembatu presiden. Jika presiden konsisten dengan komitmen kerakyatan yang didengungkannya, maka reshuffle sayogyanya juga mempertimbangkan aspek orientasi ideologi.
Aspek kinerja dan integritas memang sangat penting untuk mengevaluasi menteri. Namun, aspek ideologi tidak bisa dikesampingkan begitu saja jika presiden ingin mewujudkan komitmen kerakyatan dalam pemerintahannya.
Memang banyak menteri yang memiliki "rapor merah" dalam sisi kinerja dan intergitas sehingga berimplikasi merugikan rakyat. Namun di sisi lain, bukankah juga ada menteri yang memiliki "rapor hijau" pada sisi kinerja formal, namun kebijakannya justru menyengsarakan rakyat.
Kasus demo para petani ke Kementerian Perdagangan akibat impor bahan pangan beberapa waktu lalu adalah salah satu bukti bahwa kebijakan dan program harus juga diukur dengan keberpihakannya pada rakyatnya. Karenanya, reshuffle kabinet menjadi penting di samping untuk meningkatkan kinerja pemerintah, mestinya juga untuk meneguhkan orientasi kerakyatan pemerintah.
Jika momentum reshuffle yang kini sedang dilakukan oleh presiden tidak menyentuh para menteri bergaris neoliberal ini, maka reshuffle kali ini bisa dianggap tidaklah bermakna, karena dipastikan tidak ada perubahan orientasi kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Jika ini terjadi, semakin menunjukkan bahwa SBY benar-benar tak berdaya terhadap pesanan asing yang ingin menjadikan Indonesia sebagai ladang bisnis Asing. Impor bahan pangan dan komoditas jadi, eksport bahan baku industri, pengerukan hasil bumi, dan privatisasi bisa jadi akan terus dilakukan, dan pada akhirnya akan semakin memiskinkan rakyatnya sendiri.
Dus, jika tidak ingin dicap sebagai neoliberalis dan keberpihakannya kepada rakyat bukan hanya pencitraan, maka SBY seharusnya mengganti menteri yang sudah jelas-jelas beraliran liberal tersebut dengan sosok baru yang benar-benar memiliki nasionalisme sejati.
Dengan mengganti menteri akan secara signifikan mampu membangun orientasi baru kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat dan meneguhkan kedaulatan Indonesia di segala bidang, terutama kedaulatan ekonomi dan politik. Jika ini tidak dilakukan, maka SBY jangan mengeluh jika dituduh "menjual Indonesia".
*Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia
Caswiyono Rusydie
Cisauk, Tangerang
cakrawangsa_cw@yahoo.co.id
08179501600
(wwn/wwn)
