.webp)
Hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat popular menyebutkan bahwa "Kaada alfaqru ay yakuna kufran", (kemiskinan itu mendekatkan pada kekafiran). Atas dasar pemikiran tersebut tema besar yang diangkat dalam Rapat Pimpinan Nasional Muslimat NU di Hotel Grand Cempaka (10-12 Oktober) adalah Mengawal NKRI dengan Pendekatan Keadilan dan Kesejahteraan.
Tulisan ini bermaksud merefleksi capaian kesejahteraan seperti yang terumuskan dalam Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak tahun 1990, Perserikatan Bangsa-bangsa meliris laporan pembangunan manusia sebagai perubahan orientasi yang dulunya hanya bertumpu pada pembangunan ekonomi semata. Seperti kita mafhum dalam pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi, factor manusia kerap ditempatkan sebagai obyek pembangunan.
Modal kecil dengan keuntungan yang besar sebagai prinsip dasar perilaku ekonomi mengakibatkan berjalannya system kapitalis yang merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kaum pemodal. Sedangkan dalam konsep pembangunan manusia (human development) menempatkan manusia selain sebagai pelaku pembangunan juga penikmat pembangunan.
Jika pembangunan ekonomi an sich hanya mengedepankan orientasi pertumbuhan, maka dalam pembangunan manusia menempatkan hasil-hasil pembangunan yang nyata dapat diakses dan dinikmati oleh penduduk.
Laporan UNDP tahun 2010 tentang Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks) menyebutkan bahwa Indonesia menempati rangking ke 108 dari 169 negara. Indeks Pembangunan Manusia disusun oleh UNDP berdasarkan tiga dimensi dengan 4 indikator antara lain, pertama dimensi umur.
Indicator yang digunakan pada dimensi ini dengan mengukur angka harapan hidup. Kedua, dimensi pendidikan. Dimensi pendidikan yang diukur dengan menggunakan dua indicator yakni angka melek huruf dan rata-rata lama (usia) sekolah. Dan ketiga, dimensi standar hidup layak dengan menggunakan indicator kemampuan daya beli (BPS, 2008).
Dalam laporan BPS, Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan. Tahun 2007 misalnya, Angka Harapan Hidup 68,7 tahun sedangkan Angka Melek Huruf mencapai 91,9%. Kemampuan daya beli masyarakat Indonesia sebagai barometer standar hidup layak di tahun yang sama juga meningkat yakni mencapai Rp. 624,4 ribu (Sumber IPM-BPS, 2008).
Permasalahannya adalah mengapa rangking Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia (Human Development masih jauh dari Negara-negara di ASEAN yang dulunya banyak belajar dari Indonesia? Singapura yang memiliki wilayah paling kecil di ASEAN menempati rangking 27. Begitupuan dengan Brunei Darussalam berada di peringkat 37, Malaysia di posisi 57, Thailand di posisi 92 dan Filipina berada di rangking ke 97 dari 169 negara yang pembangunan manusianya diukur oleh PBB.
Ukuran Politik
Mengapa ada perbedaan hasil dalam Indeks Pembangunan Manusia (human development Indeks) antara yang dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-bangsa, padahal dimensi, indicator dan obyek yang digunakan sama?
Dalam pandangan penulis, jawaban atas pertanyaan ini yang paling sederhana dan dimaklumi oleh banyak kalangan adalah karena ukuran yang digunakan oleh pemerintah selama ini hanya ukuran politik (politic pattern). Ukuran politik yang dimaksud di sini terkait dengan indikator yang digunakan semata untuk melindungi wibawa politik pemerintah di mata publik sehingga kebutuhan dasar dalam pembangunan manusia yang paling esensial terabaikan.
Pemerintah "terkesan" jaga wibawa kepada para konstituens politiknya bahwa mereka telah melaksanakan amanah pembangunan. Ukuran politik pula yang mengakibatkan masing-masing indicator dalam pembangunan manusia saling tidak singkron satu sama lain.
Seperti misalnya dalam penetapan standar hidup layak, pemerintah menetap kan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran seseorang dalam memenuhi kebutuhan minimum yakni berdasar asupan kalori (2.100 kalori) untuk bertahan hidup atau senilai uang Rp. 5.500/kapita/hari (Suharto, 1999).
Jika pemerintah (baca : Badan Pusat Statistik) menggunakan acuan minimum pendapatan masyarakat sebesar Rp. 5.500/hari berada di ambang batas kemiskinan, maka kesimpulan sederhana memanglah benar kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan seperti selama ini dikampanyekan dalam setiap moment politik. Data BPS 2010 menyebutkan jumlah kemiskinan tinggal 31,02 juta.
Angka ini menurun sebanyak 4 juta orang miskin pada tahun 2005 (sebanyak 35,1 juta jiwa). Padahal kebutuhan dasar penduduk bukanlah asupan kalori semata. Masing-masing penduduk di jamin oleh undang-undang untuk hidup layak (sandang, pangan dan papan). Penetapan angka Rp.5.500/hari sebagai batas penduduk hidup di garis kemiskinan dalam pandangan penulis sangatlah tidak manusiawi.
Jika indicator ini digunakan maka sangatlah jelas pemerintah mengesampingkan kebutuhan lain di luar asupan kalori seperti kepemilikan rumah, kepemilikan sandang (pakaian), kebutuhan pendidikan dan standar hidup layak lainnya.
Dengan standar hidup layak minimum di atas maka tidak heran jika dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia yang dirilis oleh BPS tahun 2008 sangat timpang antara indicator melek huruf (sebesar 91,9%) dengan lama usia sekolah yang selama satu dasawarsa hanya bisa meningkat 1,2 tahun (IPM-BPS, 2008).
Dalam bidang kesehatan, Indonesia mengalami hambatan yang sangat serius jika masalah ledakan penduduk (hasil sensus 2010) tidak diatasi maka akan berdampak pada kinerja pembangunan manusia bidang kesehatan dan bidang lainnya.
Secara sederhana kita dapat melihat bagaimana kehidupan seorang Ibu dari keluarga miskin yang memiliki banyak anak memiliki dampak berbanding lurus dengan rendahnya kemampuan Ibu dalam memenuhi kebutuhan gisi dan nutrisi.
Oleh karenanya kita tak bisa berbangga serta memamerkan kepada dunia internasional bahwa angka harapan hidup di Indonesia terus meningkat sedangkan factor lain kita kesampingkan seperti misalnya kualitas hidup yang rendah karena tak mampu mengenyam pendidikan tinggi dan hidup dibawah garis kemiskinan.
Terakhir, titik terlemah pembangunan manusia Indonesia dalam pandangan penulis berada di sector pendidikan. Data BPS tahun 2010 menyebutkan lama usia sekolah hanya sekitar 5,7 tahun (setingkat Sekolah Dasar).
Lalu jika usia sekolah hanya 5,7 tahun, bagaimana dengan kualitas pendidikan sedangkan sampai hari ini kita masih menghadapi permasalahan serius soal out put pendidikan yang belum mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
Atas dasar refleksi pembangunan manusia, penulis mengapresiasi niatan Pimpinan Pusat Muslimat NU untuk menyusun Muslimat Development Indeks (MDI) yang sejak awal menjauhkan "ukuran politik" sebagai indikatornya.
*Penulis adalah Anggota Pimpinan Pusat Muslimat NU dan Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Pedesaan IPB
Susianah Affandy
Komp. Dosen IPB Jalan Melati No 1 Darmaga, Bogor
susianah.affandy@yahoo.com
081399236046
(wwn/wwn)
