Menimbang 'Wacana' Reshuffle

Jakarta - Di tengah hiruk pikuk pemberantasan korupsi yang kian kompleks, mulai dari kasus korupsi di Kementrian Pemuda dan Olah Raga dengan tokoh sentral Nazaruddin yang tidak menunjukkan progresifitas, kasus dugaan rekayasa kriminalisasi mantan Ketua KPK Antasari Azahar, hingga kasus korupsi di Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi yang masih kabur, beberapa hari terakhir wacana reshuffle (perombakan) kabinet menyeruak dan mendapat perhatian luas.

Berhembusnya wacana reshuffle kabinet ini datang langsung dari Istana. Adalah Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Politik Daniel Sparingga menyebutkan bahwa Presiden menangkap pesan dari publik untuk melakukan perombakan kabinet dengan tujuan agar pemerintahan lebih efektif.

Selain Daniel, wacana reshuffle juga terkonfirmasi dari Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi terkait persoalan yang menghimpit Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfa yang digugat cerai oleh istrinya.

Wacana reshuffle kabinet kali ini adalah yang ketiga selama masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Namun, setelah dua kali diwacanakan sebelumnya, hingga saat ini Presiden SBY belum juga melakukan reshuffle. Walaupun beberapa kali postur dan komposisi KIB Jilid II yang beragam, dinilai tidak efektif.

Seperti kita ketahui, pada momentum satu tahun KIB II Oktober 2010 lalu, wacana serupa juga mengemuka, namun tak terealisasi. Begitu pula pasca gagalnya usulan panitia angket pajak yang bergulir di DPR Februari 2011 silam -namun kemudian kandas dalam voting terbuka-, wacana reshuffle kabinet juga sempat mengemuka.

Bahkan SBY pernah menggelar konferensi pers soal kemelut koalisi tantang angket mafia pajak yang dimanfaatkan beberapa politikus untuk menghembuskan isu reshuffle.

SBY Tersandera

Ketika muncul kali ini wacana reshuffle kembali menjadi perbincangan, maka wajar jika wacana tersebut hanya dilihat sebagai bagian dari politik pencitraan Presiden SBY.

Direalisasikan atau tidak, maka resuhffle akan tetap dipandang sumir. Karena sebelumnya telah beberapa kali menteri-menteri KIB Jilid II dievaluasi dan menurut Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) ada beberapa kementrian yang dinilai tidak progresif dengan parameter pencapaian program kerja dibawah target.

Misalnya pada evaluasi satu tahun pertama KIB Jilid II Oktober 2010 lalu, sebanyak lima menteri disebut-sebut menerima rapor merah. Yaitu Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menkominfo Tifatul Sembiring (okezone.com).

Pun dengan hasil evaluasi menteri pada awal tahun 2011 ini, yaitu bulan Januari dimana UKP4 menemukan bahwa sekitar 10 persen dari 47 kementerian dan lembaga dibawah KIB Jilid II, berkinerja buruk alias nilainya merah.

Akan tetapi, dari dua kali evaluasi tersebut Presiden SBY urung melakukan reshuffle. Hal ini disebabkan tersanderanya kekuasaan Presiden SBY atas berbagai problem yaitu mega skandal Bank Century pada 2010 dan kasus mafia pajak pada 2011.

Kekhawatiran atas terjadinya serangan balik dari partai politik menteri-menteri berkinerja buruk tersebut jika direshuffle, menciutkan nyali Presiden SBY. Walaupun saat itu, politikus-politikus Partai Demokrat sudah keliahatan sangat gemas ingin melakukan reshuffle. Lagi-lagi, saat itu Presiden SBY tersandera.

Pertanyaannya, apakah wacana reshuffle kali ini juga akan berakhir pada wacana dan pengelolaan negara masih diberikan pada pejabat-pejabat bernilai merah karena mereka diback up kekuatan politik untuk mengamankan posisinya? Semua masih misteri selama Presiden SBY tidak pernah tegas dan tulus dalam mengemban amanah untuk rakyat.

Salah satu hal yang menarik dalam wacana reshuffle kali ini, karena beberapa orang dalam ring satu Presiden SBY dikait-kaitkan dengan sejumlah kasus korupsi. Yaitu Menpora Andi Alfian Mallarangeng dengan sejumlah kasus korupsi di kementriannya yaitu korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games dan korupsi pada proyek pembangunan pusat pelatihan atlet serbaguna di Hambalang, Bogor.

Orang dalam ring satu Presiden SBY lainnya yang disangkutpautkan dengan korupsi yaitu Menakertrans, Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Muhaimin telah berkali-kali melakukan klarifikasi, akan tetapi tertangkapnya pejabat di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi preseden buruk bagi KIB Jilid II.

Integritas yang selama ini menjadi salah satu alasan untuk reshuffle, bagi kedua menteri tersebut sudah tercoreng. Mengingat kasus korupsi di kedua kementrian tersebut, saat ini menjadi sorotan publik. Jika Presiden SBY tidak tegas dalam membersihkan pemerintahannya, maka tentu manjadi preseden buruk yang merusak pencitraan Presiden SBY.

Kondisi semakin berat ketika sejumlah tokoh dan pimpinan agama terus memberikan dorongan kepada Presiden SBY untuk bertindak tegas melawan korupsi. Akan tetapi di sisi lain, kekhawatiran serangan politik, tentu menjadi pertimbangan yang juga membuat Presiden SBY dilematis.

Salah satunya adalah mega skandal Bank Century yang pada Oktober-November nanti diperkirakan akan selesai masa audit forensiknya oleh Badan Pemerikas Keuangan (BPK). Hasil audit tersebut akan menentukan arah mega skandal Bank Century tersebut, tentu berpengaruh bagi posisi politik Presiden SBY.

Mega skandal Bank Century selama ini menjadi alat bagi lawan-lawan politik ataupun anggota koalisi untuk menyandera Presiden SBY. Selain itu, kedua menteri yang kementriannya terkontaminasi korupsi ini merupakan orang penting dan loyalis Presiden SBY.

Muhaimin Iskandar dengan power politiknya di PKB dan Andi Mallarangeng dengan jasa-jasanya selama ini kepada Partai Demokrat dan Presiden SBY. Akankah terjadi reshuffl e? Kita tunggu sikap tegas Pak Presiden.

*Penulis adalah Analis Ekonomi Politik SERUM Institute dan Pengurus Pusat KAMMI
Follow Twitter @Jusmandalle


Jusman Dalle
Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Makassar
jusmandalle@rocketmail.com
085299430323

(wwn/wwn)