.webp)
Atas sikapnya tersebut, Nazaruddin harus siap menerima resiko nyaris disasar oleh peluru tembak betulan di kepalanya, sebagaimana dalam pengakuannya saat diwawancarai oleh Iwan Piliang dari Prestalk lewat komunikasi Skype. (detik.com 22/07/11)
Mencermati konstelasi politik nasional dewasa ini, maka bisa dikatakan demokrat sedang tidak beruntung. Mengingat sejatinya kasus suap maupun korupsi seperti ini juga jamak terjadi di partai-parta lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak tahun 2008, secara berturut turut KPK menangkap sejumlah politisi yang diduga terlibat korupsi. Penangkapan pertama dilakukan tahun 2008 terhadap Al Amin Nur Nasution dari Partai Persatuan Pembangunan. Kejadian itu terus berlanjut dan melibatkan politisi dari partai politik lainnya.
Mengutip data Transparency International, hasil survei pada tahun 2003 menempatkan partai politik pada posisi kedua sebagai lembaga terkorup di negeri ini setelah lembaga peradilan. Lalu tahun 2004, partai politik dan parlemen menjadi lembaga terkorup pertama.
Bahkan, pada tahun yang sama, Transparency International mengumumkan, sebanyak 36 dari total 62 negara sepakat menyatakan partai politik adalah lembaga terkorup.
"Wajar"
Hal ini memang lazim terjadi pada kehidupan politik yang menjadikan uang dan kekuasan menjadi raja dari segala-galanya. Besarnya cost yang harus dikeluarkan ketika berkiprah dalam percaturan politik sekuler ini acapkali harus menyabet dana-dana siluman. Terutama untuk dana kampanye.
Bayangkan saja, jika anda ingin menjadi wakil rakyat, maka anda harus berkantong tebal. Annes Supit (politisi manado) memperkirakan untuk menjadi wakil rakyat di Manado, harus mengeluarkan minimal Rp 400 juta hingga Rp 1 miliar. Tentu saja kisarannya tak beda jauh dengan daerah-daerah lain. Bisa dibayangkan besarnya dana yang menghambur saat sekitar 11.000 orang tercatat mencoba bertarung dengan menjadi Caleg pada pemilu 2009 silam.
Pemilihan presiden dan wakil presiden berbeda lagi. Sebagai bahan perbandingan, dalam Pilpres 2004 pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid melaporkan pengeluaran-nya Rp 86 milyar, Megawati Soekanoputri-Hasyim Muzadi Rp 84 milyar, SBY/JK Rp 74 milyar, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo Rp 16 milyar, serta pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar Rp 16 milyar.
Total keseluruhannya Rp 276 miliar. Rizal Subiakto, CEO Hotline Advertising memperkira-kan tahun 2008 dan 2009 iklan politik ini akan meningkat 3 sampai 4 kali lipat lebih besar dari tahun 2007.
Sementara Irfan Wachid dari 25 frame Indonesia Production mengatakan seorang politikus nasional akan meng-habiskan Rp 5 sampai Rp 10 milyar per bulan untuk biaya poles diri, poles senyum di hadapan rakyat pemilihnya. (Media umat)
Tak heran bilamana Koordinator ICW Danang Widoyoko dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang, seperti lansir kompas.com menyatakan sepakat bahwa parpol adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menumbuhsuburkan korupsi di negeri ini.
Partai demokrat sendiri pada Rakornas mereka gelar kali ini konon digunakan sebagai ajang "bersih-bersih" di dalam partainya. Jika benar-benar ingin "membersihkan" diri, mau tidak mau partai ini harus melakukan perubahan menyeluruh terkait paradigma pembentukan partai, visi dan misinya.
Tidak cukup jika hanya sekedar membersihkan daunnya. Jika anda terus bermain debu, meski anda bersihkan tubuh anda, maka anda akan kembali terkena debu.
Inilah wajah partai politik di Indonesia, setelah mencuatnya kasus Yusuf Supendi (PKS), kini sedang booming kasus Nazaruddin (PD), bila dirunut kebelakang, maka semua partai pernah terlibat skandal korupsi.
Ada yang tak beres dengan kehidupan politik di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perubahan fundamental, alias perubahan sistemik dalam Negara kita. Apalagi kalau bukan berubah ke jalan yang haq, jalan Islam?
*Penulis adalah Direktur Rise Media Surakarta, Penulis Novel “Sang Pengemban Dakwah”
Ali Mustofa
Gang Nusa Indah, Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo
bengawanrise@gmail.com
083865442474
(wwn/wwn)
