Kasus Prita, Cerminan Hukum "Pisau" Negeri ini

Jakarta - Apa yang terlintas dibenak kita ketika kita mengingat nama Prita Muliasari? Ya, ketidak adilan. Malam kemarin, tepatnya tanggal 09 Juli 2011, MA telah memutuskan bahwa Prita memang bersalah.

Keputusan ini, jelas mengundang kecaman dari berbagai pihak. Menurut OC Kaligis, keputusan MA tersebut dianggap tidak adil. Apalagi jika dibandingkan dengan perkara majalah Time dan Playboy yang menang sebelumnya di tingkat Mahkamah Agung.

Inilah wajah hukum Indonesia, tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Mungkin masih hangat dalam ingatan kita bagaimana seorang nenek Minah yang berumur 55 tahun harus diperkarakan hanya karena tiga buah kakao.

Tapi mari kita lihat apa yang terjadi dengan seorang Nazarudin, seorang koruptor yang telah merugikan negeri ini bertriliyun-triliyun rupiah, untuk membawa dia pulang saja, aparat hukum tidak bisa berbuat apa-apa. Ironis. Keadilan hanya bagi pihak yang berkantung tebal dan pihak yang memegang kekuasaan.

Namun, itu tak aneh bila terjadi di bawah sistem saat ini, yakni sistem demokrasi yang merupakan derivasi dari sistem sekuler-kapitalisme. Sistem inilah yang akhirnya membawa malapetaka dan pengundang bencana di negeri ini.

Satu-satunya jalan keluar dari masalah ini adalah solusi yang mengakar. Yakni mencerabut sistem sekuler-kapitalisme, dan menggantikannya dengan sistem yang akan membawa Indonesia kepada kesejahteraan dan keadilan. Dan sistem tersebut tak lain dan tak bukan adalah sistem Islam, yakni sistem yang diturunkan Sang Pencipta alam semesta yang mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaan-Nya.

Keadilan adalah ruh dalam sistem hukum Islam. Tidak ada diskriminatif di dalamnya. Tidak ada kata muslim-nonmuslim, kaya-miskin, atau pun pejabat-rakyat jelata. Semua sama di hadapan sistem hukum tersebut. Bahkan dalam penerapannya, sistem hukum Islam ini berhasil memecahkan rekor yang tak pernah ada tandingannya sampai saat ini.

Ketika sistem hukum Islam diterapkan selama 13 abad lamanya, hanya tercatat sebanyak 200 kasus kejahatan yang terjadi. Namun, sistem hukum Islam ini tidak bisa lberdiri sendiri. Sistem ini harus didukung juga oleh sistem-sistem lainnya.

Dengan kata lain, sistem hukum Islam hanya akan berhasil bila diterapkan di suatu negara yang menerapkan sistem Islam dalam keseluruhan aspeknya, dan negara tersebut sering disebut dengan negara Khilafah Islamiyah.

*Penulis adalah Aktivis Gerakan Peduli Bangsa


Tri Fani Arrohmah
Jl. Abadi I no. 27 Sukasari, Bandung
cullen_fany@ymail.com
083820153484

(wwn/wwn)