.webp)
Tak semua kebijakan pemerintah murni hasil pemikirian para ahli yang ada di nusantara, tak sedikit adalah hasil duplikasi plus modifikasi dari apa yang pernah diterapkan oleh pemerintah Negara lain yang tentu saja hal tersebut sukses di Negara mereka masing-masing.
Demi mencari jalan keluar mengatasi kemacetan ibukota yang ibarat mencari jarum di dalam tumpukan jerami, pemerintah mencoba menduplikasi dengan modifikasi kebijakan penggunaan pola jalan berbayar (Electronic Road Pricing–ERP) yang sudah tersohor di Negara tetangga, Singapura.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebuah solusi yang cukup menarik dilihat dari telah berhasilnya Negara tetangga menerapkannya. ERP di Singapura mengenakan tarif sekitar S$ 2 atau sekitar Rp 14,000. Dengan banderol yang demikian telah mampu meningkatkan kecepatan kendaran sebesar 20% dan menurunkan kemacetan rata-rata 13% selama jam ERP beroperasi.
Namun perlu dicatat, adanya ERP di Singapura diiringi pula dengan peningkatan pelayanan publik. Masyarakat digiring meninggalkan penggunaan otomobil yang akan menyebabkan kemacetan dan sebagai gantinya mereka menyediakan fasilitas transportasi publik yang baik dan memadai.
Siapa tak kenal Transportasi Massa (Mass Rapid Transport–MRT) milik Singapura. Salah satu alat transportasi yang menurut Saya terbaik di kawasan Asia Tenggara ini. Tak perlu banyak pikir ketika hendak bepergian karena hampir tiap pelosok di Singapura dapat dijangkau oleh MRT.
Selain MRT, bus pun dikondisikan agar dapat melayani tiap-tiap trayek yang ada dengan biaya kedua alat transportasi terseb ut berkisar antar S$1 paling murah dan S$6 paling mahal.
Mari kembali ke implementasi ERP di Indonesia khsususnya Jakarta yang lalu lintas otomobilnya sudah sangat semrawut. Tak jarang orang pun pesimis, menjadikan Jakarta tidak macet di hari kerja sama dengan menegakkan benang basah, amatlah sulit.
ERP di Jakarta hendak dibanderol kisaran Rp 50,000–Rp 100,000 dengan jam operasional layaknya jam three in one. Yang menjadi pertanyaan kebanyakan masyarakat Jakarta yang bekerja di area ERP adalah "Berapakah ongkos pergi dan pulang kantor nanti?"
Bayangkan bagi mereka yang tinggal di daerah Depok, Bekasi dan pinggiran Jakarta lainnya sementara mereka berkantor di daerah yang masuk dalam area ERP, berapakah dana tambahan bagi mereka untuk pergi ke kantor?
Jika dengan hitung-hitungan kasar, katakanlah sekali jalan dari Bekasi menuju Blok M dengan menggunakan angkutan umum menghabiskan sekitar Rp 10,000 untuk sekali jalan dan Rp 20,000 untuk pulang pergi. Dengan asumsi rata-rata pendapatan masyarakat Jakarta adalah sekitar Rp 3,000,000 maka Rp 400,000 telah mereka habiskan untuk transportasi dan tersisa Rp 2,600,000.
Jika ERP diterapkan dengan tariff Rp 100,000 maka kurang lebih akan terjadi kenaikan harga omprengan hampir 100% menjadi Rp 40,000 untuk pulang pergi. Hal ini mengakibatkan sisa gaji akan menjadi Rp 2,200,000. Jumlah yang sangat signifikan bagi kaum pekerja menengah di Jakarta. Belum dengan asumsi jika ia mempunyai keluarga, pengeluaran makan, dan lain sebagainya.
Pengganti dari angkutan otomobil di Jakarta adalah kereta api. Namun hingga saat ini, PT KAI pun mengeluh kekurangan armada demi mencukupi jumlah penumpang yang ada saat ini saja, bagaimana nanti kalau orang-orang banyak yanb mulai pindah ke kereta api setelah ERP diterapkan?
Patut dicermati, dengan implementasi ERP nantinya apakah benar-benar akan mengurangi kemacetan atau akan menebalkan kantong pihak-pihak tertentu atas proyek ini?
Haikal Ananta Setiawan
Jl Wijayakusuma B193 Bekasi
haikal.ananta@yahoo.com
08568836816
(wwn/wwn)
