.webp)
Saat itu SBY mendapat apresiasi meriah dengan standing applause, karena berhasil memukau peserta sidang setelah memaparkan program pemerintah RI dalam memperhatikan nasib TKI di luar Negeri. SBY mengatakan bahwa di Indonesia mekanisme perlindungan terhadap PRT migran Indonesia sudah berjalan, tersedia institusi dan regulasinya.
Nyatanya, pidato tersebut hanyalah buaian semu. Runtuh sektika saat muncul pemberitaan dari sejumlah media Arab Saudi seperti yang dilansir laman www.alriyadh.com dan www.arabnews.com, soal Kabar eksekusi mati Ruyati Binti Sapubi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Buruh dan Kepentingan Politik
Untuk tahun 2011 ini, ancaman eksekusi hukuman mati juga pernah terjadi terhadap Darsem binti Daud. Namun Darsem, TKW asal Subang Jawa Barat lolos karena mendapat maaf dari fihak keluarga korban. Darsem akan dibebaskan dari hukum pancung dengan catatan membayar denda sebesar Rp. 4,7 Miliar dalam waktu enam bulan, terhitung sejak mendapat pengampunan.
Namun hingga kini, nasib Darsem belum final sebelum penyerahan pembayaran denda tersebut kepada fihak keluarga korban. Pemerintah (eksekutif) pun nampak tidak memiliki i’tikad untuk menanggulangi tuntutan denda tersebut. Sementara persetujuan Komisi I DPR untuk menanggulangi tebusan Darsem, baru mencuat setelah publik semakin keras mengetuk telinga pemerintah akibat dieksekusinya Ruyati.
Menurut catatan Kementrian Luar Negeri sejak 1999, 303 WNI terancam hukuman mati di luar negeri. Sementara itu, sumber lain mencatatn saat ini, masih 23 Warga negara Indonesia (WNI) yang mayoritas pekerja rumah tangga (PRT) migran terancam hukuman mati di Saudi Arabia dan ada 345 orang yang terancam hukuman mati di Malaysia. Jika kinerja pemerintah masih tetap sama dengan sekarang, maka kasus Ruyati bisa jadi terulang kembali.
Angka-angka di atas adalah instrumen yang menunjukkan lemahnya perlindungan buruh migran kita. Berbanding terbalik dengan dengung pidato SBY saat di Swiss. Yang nampak adalah tampilan imperior diplomasi Indonesia di hadapan dunia.
Tentu rakyat pun malu. Betapa pahlawan devisa hanya dieksploitasi tanpa perlindungan. Presiden SBY nampak mengutamakan standing applause dan pencitraan di mata dunia ketimbang menyelesaikan karut marut persoalan TKI di Arab Saudi, Malaysia dan sejumlah negara lainnya.
Heboh dan secara reaktif mengungkapkan rasa prihatin seperti reaktifnya pemerintahan SBY terhadap eksekusi Ruyati, tidak dibutuhkan saat berbicara keselamatan jiwa manusia. Seolah nyawa yang telah hilang bisa kembali dengan sekedar rasa prihatin. Pemerintah dengan gayanya selalu saja gayanya yang sering mogok dan butuh dorongan atau bahkan cercaan dari publik baru untuk bisa bergerak.
Eksekusi terhadap Ruyati hanyalah satu dari rangkaian kegagalan politik perburuhan SBY diantara antrian permasalahan buruh, yang tak terselesaikan seperti outsourching, standar upah minimum yang manusiawi, maupun RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kaum buruh biasanya diberi angin segar saat musim kampanye. Janji-janji manis sebagai bagian dari politik eksploitatif.
Ancaman Politik Mengintai
Pada titik ini, pemerintah nampak selalu enggan ketika berbicara soal kepentingan rakyat kecil jika tidak berkaitan dengan kepentingan politik dan kekasaannya. Sangat kontras dan berbeda ketika Presiden SBY berbicara tentang kepentingan kelompok dan partainya, tentang kekuasaan yang katanya sedang digoyang. Tentang Demokrat yang katanya difitnah.
Lihatlah misalnya, saat beredar sms yang mengatas namakan dirinya Naaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat yang menyatakan bahwa akan membongkar sejumlah borok Demokrat. Dengan menggunakan podium resmi negara, Presiden SBY curhat dan menyampaikan uneg-uneg ke rakyatnya.
Seorang pempimpin yang sejatinya memberi rasa aman, menjamin perlindungan dan kenyamanan rakyat, malah menambah derita dan rantai gulita pikiran rakyat yang semakin terdesak oleh berbagai macam kebutuhan. Tak heran jika kemudian ada yang mengatakan bahwa eksekusi Ruyati sengaja dibiarkan untuk membuat kehebohan baru di negeri ini. Agar kasus yang mendera partai besutan SBY bisa diredam dan tensi pemberitannya menurun.
Seperti kita ketahui, bahwa akhir-akhir ini Nazaruddin yang telah dipecat dari jabatannya sebagai Bendahara Umum Demokrat, mulai melawan dan menyangkut pautkan sejumlah kasusnya kepada elit Demokrat.
Diantara orang yang disebut-sebut oleh Nazaruddin turut terlibat yaitu Angelina Sondakh, dan Mirwan Amir yang "memainkan" anggaran Rp 191 miliar untuk proyek wisma atlet Palembang. Angelina merupakan Koordinator Kelompok Kerja Badan Anggaran di Komisi Olahraga. Adapun Mirwan menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran. Keduanya sama-sama dari partai Demokrat.
Selain nama-nama tersebut, Nazaruddin juga menyebut-nyebut nama sejumlah petinggi Demokrat lainnya yang berasal dari Tim Pencari Fakta (TPF) yang seolah menyembunyikan kesaksian Angelina soal aliran dana yang telah disampaikan ke TPF. Diantara elit Demokrat tersebut adalah Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah, Max Supacua, Benny Kabur Harman (ketua tim), Edi Sitanggang, Ruhut Sitompul, Mahyudin Husin.
Pada tahap ini, Nazarudin merasa dijadikan sebagai objek dan Demokrat ingin cuci tangan melalui pemanggilan KPK kepada nazaruddin yang telah absen sebanyak tiga kali. Sebagai orang yang mengetahui banyak terhadap dapur Demokrat, dan di sisi lain pemberitaan media terus memojokkan dirinya, tentunya Nazaruddin berupaya melakukan pembelaan dengan menarik sejumlah nama tersebut ke dalam pusaran kasusnya.
Menyelamatkan Citra
Agenda utama Partai Demokrat saat ini tentu merecovery citra yang kian terpuruk. Termasuk popularitas pemerintahan SBY yang terus merosot tajam sebagaimana dilansir banyak lembaga survey satu bulan terakhir.
Citra yang kian terpuruk karena rating pemberitaan Nazaruddin yang tak kunjung surut. Presiden SBY dan Demokrat tentu ingin menyelamatykan citra dari bola panas kasus Nazaruddin yang kian liar. Maka tak heran, jika SBY dan Demokratnya resah atas kasus yang berkepanjangan dan kian karut marut ini.
Belum lagi kasus Andi Nurpati, elit Demokrat ini telah dilaporkan kepada Kepolisian oleh Mahfud MD dalam kasus pemalsuan dokumen MK. Kasus Andi Nurpati yang merupakan Ketuia Bidang Komunikasi Publik DPP Demokrat, bahkan menjadi stimulus lahirnya Panja "Kursi Haram".
Panja yang dibentuk untuk menyelidiki dugaan sejumlah kursi ilegal dan haram di DPR ini, menjadi amunisi baru untuk semakin mendelegitimasi citra Demokrat.
Seolah-olah ujung bedil sasaran tembaknya di arahkan ke Andi Nurpati dan Partai Demokrat. Sehingga Panja tersebut menjadi sarat dengan kepentingan politik, dan potensi membongkar kasus yang lebih besar dan membahayakan lagi bagi Partai Demokrat.
Jadilah bola panas kasus Demokrat terus menggelinding liar. Bahkan akan semakin liar ketika dimainkan secara politis di DPR melalui Panja “Kursi Haram” seperti kekhawatiran sejumlah pengamat.
Maka tentu logis dan jangan salahkan publik jika ada yang mengait-ngaitkan pembiaran eksekusi mati Ruyati sebagai cara untuk mereduksi badai pergunjingan yang menerjang Demokrat.
Yang pasti, logika publik bisa menganalisis dan dengan sendirinya akan mengambil kesimpulan yang melemahkan citra partai berlambang merci tersebut.
Demikian layaknya konsekuensi politik pencitraan, pada akhirnya menjadi boomerang. Bisa-bisa, Demokrat juga dieksekusi mati, dipancung oleh politik pencitraannya sendiri. Wallahu'alam!
*Penulis adalah Staf Humas Pengurus Pusat KAMMI dan Bekerja sebagai analis Ekonomi-Politik di Society Research and Humanity Development (SERUM) Institute.
Jusman Dalle
Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Makassar
jusmandalle@rocketmail.com
085299430323
(wwn/wwn)
