.webp)
Trend yang tidak pernah usai sejak keterbukaan demokrasi yang memungkinkan semua orang berpartisipasi di dalamnya.
Mulai dari skandal yang menyeret nama politis Demokrat, Nazaruddin, pada dua kasus korupsi (kasus Wisma Atlit Sea Games dan Pengadaan alat di Kemendiknas), kasus jaksa Syarifuddin yang tertangkap tangan olek KPK, kasus pemalsuan dokumen oleh Andi Nurpati saat masih menjabat sebagai anggota KPU (kini menjadi ketua DPP Demokrat), dan banyak lagi kerusakan yang ditimbulkan pejabat publik di negeri ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fenomena ini sejalan dengan reformasi yang datang 13 tahun silam. Reformasi yang membuka ruang bagi siapa saja untuk turut berpartisipasi. Maka inilah momentum yang sangat tepat untuk dimanfaatkan memobilisasi power dan bargaining tiga entitas yang dalam istilah "Trio Macan politik". Yaitu penguasa (birokrat), pengusaha (pemodal) dan politisi.
Mereka yang tanpa jaminan integritas moral dan skill, akhirnya mampu menguasai struktur dan sektor vital di negara ini karena jurus sakti sebagai pemilik sumberdaya (kekuasaan, massa dan uang).
Tidak hadirnya ideologi dicerminkan oleh laku pragmatisme politisi, semakin memperparah syahwat kekuasaan yang dengan sekejap mampu dilegitimasi oleh sistem. Indonesia terperangkap dalam sistem rulling oligarki (Jeffery Winters : 2011).
Dukungan mayoritas yang telah direkayas dengan materi (pengusaha) dibackup kekuasaan (birokrat). Partai politik menjadi sekadar tumpangan yang dengan mudah ditinggalkan jika hasrat telah tercapai. Lihatlah begitu banyak yang menjadi politisi kutu loncat. Malah ada yang memelihara, nahas!
Diperparah lagi oleh kapasitas leadership yang lemah. Tidak hadirnya keberanian dan ketegasan, menjadi celah untuk berbuat di luar koridor hukum –agama, negara, budaya dan sosial-.
Agenda mendesak bagi partai politik sebagai instrumen demokrasi, adalah menyiapkan kader-kader dengan basis ideologi yang mengakar. Mereka hanya bisa digembleng dalam sistem kaderisasi yang ketat.
Bukan politisi dan pemimpin yang dihasilkan secara instan karena kemampuan finansial. Seperti para politisi kutu loncat, yang saban hari akrab dengan berbagai skandal memalukan. Demokrasi dibajak!
Politik Moral dan Ideologis
Di sinilah salah satu titik krusial masa depan demokrasi. Karena keterbukaan informasi, secara langsung mengedukasi masyarakat yang telah jenuh dengan lakon politisi karbitan yang hanya membawa egoisme kelompok.
Dalam konteks marketing politik, diferensiasi partai politik menjadi fundamen magnetik. Partai yang berani melawan arus politik pragmatis tentu menjadi osae yang dinanti.
Menyongsong pemilu 2014 yang masih menyisakan waktu 3 tahun, partai politik harus berbenah, memperbaiki diri dengan muhasabah politik yang mendalam, dalam bahasa Schumpeter disebut dengan menghidupkan "Kreatifitas dan Inovasi" (1942). Bukan saling meng-kambing hitam-kan atau melanggengkan perselingkuhan.
Jika kita menarik garis korelatif antara rilis hasil survey Lingkar Survey Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 1-7 Juni 2011 dan melibatkan 1.200 responden, nampak bahwa Demokrat sudah kehilangan kepercayaan publik. Publik sudah haqqul yaqin terkait keterlibatan Demokrat terhadap sejumlah kasus Nazaruddin.
Maka kekecewaan publik sebagai pelaku demokrasi yang merasa dieksploitasi, bisa diekspresikan melalui sejumlah artikulasi. Salah satunya pilihan untuk Golput (tidak memilih) pada pemilu mendatang. Ini terlihat dari besarnya angka massa mengambang yang menembus 80% sebagaimana rilis Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada 29 Mei lalu (www.inilah.com).
Tantangan Pemuda
Persepsi kegagalan rezim SBY menciptakan pemerintahan bersih yang dikonstruk oleh blow up media, tergambar dari ketidakpuasan masyarakat kian meruncing. Termasuk munculnya kerinduan terhadap Orde Baru.
Kenyataan ini bisa menjadi bom waktu yang akan menimbulkan ledakan apatisme kolektif rakyat terhadap demokrat, (pelaku demokrasi). Apatisme menuju jurang demokrasi delegitimatif. Demokrasi elitis tanpa partisipasi rakyat.
Apa yang diperjuangkan berdarah-darah oleh mahasiswa dan elemen civil society lainnya melalui reformasi 1998, bisa jadi tidak berarti lagi. Karena kini Demokrasi dikangkangi oleh mereka yang tidak siap. Krisis moralitas dan kapasitas leadership.
Disinilah pentingnya moral dan ideologi sebagai pembeda (diferensiasi). Sel organik dan antitesis terhadap kontruksi politik liberal yang redusir.
Sebagai generasi muda yang akan mengambil estafet kepemimpinan bangsa, pemuda hendaknya menyiapkan diri. Tantangan futuristik pemuda, menempa dua sisi integral. Integritas moral dan leadership yang semakain langkah. Wallahu'alam!
*Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
Jusman Dalle
Jl. Urip Sumoharjo, Makassar
jusmandalle@rocketmail.com
085299430323
(wwn/wwn)
