NU Politik dan NU Pemberdayaan (1)

Jakarta - Dalam artikelnya berjudul "Kyai Said, NU dan Krisis Gagasan" di media ini (9/6) Moch Eksan menuduh Kyai Said diam dan dibawah kepemimpinannya NU saat ini katanya miskin gagasan. Bahkan dengan bahasa yang fulgar, diamnya Kyai Said terhadap semua kebijakan SBY karena katanya Kyai Said berhutang budi kepada SBY yang telah menaikkannya menjadi Ketua Umum PBNU.

Jika tuduhan tersebut benar, sebegitu bodohkah pimpinan NU Cabang sehingga bisa digiring pemerintah untuk menjatuhkan pilihannya pada Kyai Said pada Muktamar NU di Sulawesi 2010 silam? Melalui tulisan ini penulis ingin mengajak Moch Eksan mendiskusikan (kembali) tentang kepemimpinan Kyai Said dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

NU Politik

Moch Eksan dalam artikelnya secara fulgar ingin mengatakan bahwa kepemimpinan Kyai Said di NU telah keluar dari garis yang telah digoreskan oleh para pemimpin NU sebelumnya.

Benarkah demikian? Barangkali lebih arif jika kita membuka kembali sejarah kepemimpinan NU bahkan mungkin juga ormas lain baik itu melalui kliping koran atau "google searching" untuk menjawab apakah baru kali ini NU memiliki hubungan dengan pemerintah?

Cerita Pemilu 2009 masih lekat dalam ingatan kita. Cerita pilkada dari satu daerah ke daerah lain juga masih membekas. Dari perjalanan politik bangsa ini melalui satu fase ke fase lainnya, KH Hasyim Muzadi yang saat itu memimpin NU dikenal sebagai agamawan yang memiliki "sense politic" yang disegani.

Maka meski pasangan Megawati-Hasyim Muzadi kalah dalam Pemilihan Presiden, namun hubungan KH Hasyim dengan pemerintah sangat erat. Hubungan yang harmonis dengan pemerintah tersebut dapat dimaklumi oleh jama'ah NU dibanyak daerah mengingat wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat yang sama juga menjabat sebagai ketua NU Sulawesi Selatan.

Dalam berbagai masalah perpolitikan tanah air ketika itu, KH Hasyim Muzadi selalu berada dalam deretan tokoh yang diserbu pendapat dan sikapnya oleh wartawan. Makanya tidak heran jika KH Hasyim Muzadi menjadi figur yang populis selain juga NU memberinya kesempatan memimpin selama 10 tahun (dua periode).

Kita bisa melihat bagaimana pada masa kepemimpinan KH Hasyim Muzadi, karena bergain dan posisi politik NU sangat kuat maka banyak kader NU dari desa sampai pusat (baca : Jakarta) menjadi pejabat publik. Ambil contoh di tingkat kecamatan, kader NU menempati posisi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Di tingkat Kabupaten, selain jabatan Panwalu, KPU, kader NU selama kurun waktu 10 tahun kepemimpinan KH Hasyim juga banyak menempati posisi sebagai Bupati, Wakil Bupati dan jabatan strategis lainnya.

Sikap politik yang "terang-terangan" ditampilkan oleh KH Hasyim Muzadi di akhir perjalanannya memimpin NU (pasca kekalahan Pilkada Gubernur Jatim) menjadi bumerang jama'ah NU khususnya anak muda yang melihat adanya sinyalemen NU akan kembali "berpolitik praktis" seperti tahun sebelum Muktamar NU 1984 (kembali ke khittah).

Jika mengamati perpolitikan ketika itu, sikap "politis" KH Hasyim tentu bukan tanpa dasar. Seperti halnya ketika NU dipimpin oleh alm KH Dr Idzam Khalid. Ketika itu NU menjadi Partai Politik. Bahkan KH Dr Idham Khalid sendiri selain memimpin parlemen juga pernah menjabat sebagai Mentri Kesejahteraan Rakyat.

Dan baru pada Muktamar NU Situbondo tahun 1984, NU kembali ke khittah yakni ketika NU dipimpin oleh KH Abdurrahman Wahid.

NU Pemberdayaan

Setidaknya uraian di atas menjadi refleksi bagi kita warga NU dan bangsa Indonesia yang kerap menderita "lupa sejarah" dan diharapkan menjadi pertimbangan dalam melangkah ke depan. Uraian tersebut sama sekali tidak termuat dalam artikel Moch Eksan yang seakan menghakimi Kyai Said telah berposisi "nempel" pada posisi pak SBY dan "seakan" NU sebelum dipimpin Kyai Said jauh dari dunia politik.

Dalam artikelnya Moch Eksan jelas menempatkan KH Hasyim Muzadi dalam satu ideologi politik dengan Gus Dur. Padahal keduanya sangat jelas berbeda. KH Hasyim dikenal publik telah menyeret NU (meski tidak terang-terangan) berpolitik sedangkan gus Dur sejak awal mengambil sikap "oposisi" kepada pemerintah.

Jikapun kemudian KH Hasyim mengkritik pemerintah, maka kritikan tersebut tidak berada di “ruang hampa” tanpa kepentingan politik. Sedangkan Gus Dur secara konsisten sejak memimpin NU, menempatkan organisasi kaum sarungan pedesaan ini berada dalam posisi "oposan". Lalu bagaimana dengan kepemi mpinan Kyai Said di NU?

Patut disayangkan jika Moch Eksan mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan Kyai Said miskin gagasan hanya karena keterbatasan pengetahuan yang bersangkutan tentang program kerja yang saat ini dijalankan oleh PBNU.

Di tengah kegerahan situasi politik NU di bawah kepemimpinan KH Hasyim Muzadi, Kyai Said muncul dengan gagasan yang populis bagi pengembangan masyarakat Islam yakni "Kembali ke Pesantren".

Melalui berbagai pernyataan sikapnya di media massa, Kyai Said ingin mengembalikan peran penting pesantren yang tersebar di pedesaan untuk mengambil bagian sentral dalam pengembangan masyarakat.

Pasalnya pesantren di pedesaan tidak hanya mefungsikan diri sebagai penyelenggara pendidikan agama, penjaga moral namun pesantren juga memiliki fungsi kepemimpinan umat yang menyatu dengan sistem sosial pedesaan.


*Penulis adalah Anak Muda NU dan Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Pedesaan IPB


Susianah Affandy
Komp. Dosen IPB Jalan Melati No 1 Darmaga, Bogor
susianah.affandy@yahoo.com
081399236046


(wwn/wwn)