Jurus Mabuk untuk Nazaruddin

Jakarta - KPK telah menyatakan bahwa M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat telah mangkir dalam pemanggilan Jum'at (10/6) hari ini. Nazaruddin seharusnya akan diperiksa kasus pengadaan barang di Kemendiknas pada 2007 lalu.

Pada Senin (13/6) Nazaruddin juga mendapat panggilan dari KPK terkait kasus dugaan suap Kemenpora. Sementara Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin juga dijadwalkan sebagai saksi dalam kasus pengadaan PLTS di Kemenakertrans.

Mr. A

Kasus Nazaruddin yang turut menyeret Partai Demokrat ini, membuat kegaduhan politik. Saban hari, berbagai kasus yang mengarus dari M. Nazaruddin, mantan PD yang telah dipecat, menjadi bola liar.

Bahkan menggelinding hingga ke mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyeret sejumlah nama, diantaranya Sekjen MK, Janedjri M Gaffar.

Bagai memperagakan jurus mabuk, kegaduhan itu semakin riuh oleh aksi tebak-tebakan yang dilemparkan oleh Wasekjen PD, Ramadhan Pohan yang mensinyalir Mr. A sebagai dalang dari berbagai permasalahan yang membelit partai pemenang pemilu tersebut.

Ramadhan mengatakan, bahwa Mr. A –yang sampai saat ini tidak ketahuan ada/tidaknya- sengaja menempatkan orang di tubuh PD untuk kemudian mengobok-obok PD sebagai bagian dari konspirasi politik, menghancurkan Demokrat.

Alamat itu ditujukan kepada politisi senior, yang sudah malang melintang dalam dunia politik Indonesia, seperti itu tanda-tanda sebagai petunjuk dari Ramadhan Pohan.

Tebak-tebakan itu pun, sontak menuai berbagai reaksi. Salah satunya Akbar Tanjung yang merupakan politisi senior partai Golkar (Ketua Dewan Pembina) yang juga merupakan senior sekaligus mentor politik Anas Urbaningrum dari HMI.

Kegaduhan yang meruncing pada aksi psy war dua partai besar (PD vs Golkar), tentu menjadi menarik. Karena keduanya memiliki sejumlah catatan yang mengindikasikan katidak rukunan –walaupun sama-sama berada di dalam koalisi-.

Mulai dari penyikapan Century Gate hingga Hak Angket Mafia Pajak. Lagi-lagi, ini soal kekuasaan, manuver dini hari menuju pemilu 2014. Namun Golkar kelihatan mencoba kalem, melihat PD belajar berdinamika internal.

Benarlah apa yang dikatakan Oleh Antonio Gramsci (1981), mereka yang ribut-ribut itu diidentifikasi sebagai pemenang wacana atas kuasa mayoritas. Atau di dalam bukunya "Negara, Pasar dan Rakyat" Fahri Hamzah (2010) menyebutnya sebagai penguasa egois. Memilih berpolemik dibanding menuntskan janji-jani kampanye yang membuat rakyat semakin gerah dengan demokrasi. Demokrasi dibenci!

Reformasi yang datang 13 tahun silam, membuka ruang bagi siapa saja untuk turut berpartisipasi. Momentum yang sangat tepat bagi mobilisasi power dan bargaining tiga entitas yang dalam istilah "Trio Macan politik
. Yaitu penguasa (birokrat), pengusaha (pemodal) dan politisi. Mereka yang tanpa jaminan moralitas dan kapasitas leadership, mampu menguasai struktur dan sektor vital di negara ini.

Tidak hadirnya ideologi dicerminkan oleh laku pragmatisme politisi, semakin memperparah syahwat kekuasaan yang dengan sekejap mampu dilegitimasi oleh sistem demokrasi yang manipulatif.

Dukungan mayoritas yang telah direkayas dengan materi (pengusaha) dibackup kekuasaan (birokrat). Partai politik menjadi sekadar tumpangan yang dengan mudah ditinggalkan jika hasrat telah tercapai. Lihatlah begitu banyak yang menjadi politisi kutu loncat. Malah ada yang memelihara, nahas!

Muhasabah Politik

Tantangan lebih berat bagi partai politik sebagai instrumen demokrasi, adalah menyiapkan kader-kader dengan basis ideologi yang mengakar. Mereka hanya bisa digembleng dalam sistem kaderisasi yang ketat. Bukan politisi dan pemimpin yang dihasilkan secara instan karena kemampuan finansial. Seperti para politisi kutu loncat, yang saban hari akrab dengan berbagai skandal memalukan.

Di sinilah salah satu titik krusial masa depan demokrasi. Karena keterbukaan informasi, secara langsung mengedukasi masyarakat yang telah jenuh dengan lakon politisi karbitan yang hanya membawa egoisme kelompok. Dalam konteks marketing politik, diferensiasi partai politik menjadi fundamen magnetik. Partai yang berani melawan arus politik pragmatis bagai oase. Adakah?

Data terbaru yang dirilis Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada akhir Mei 2011 ini cukup menguatkan pentingnya diferensiasi politik di masa mendatang.

Menurut data LSI, saat ini ada 80% swing voters atau floating mass (massa mengambang), yaitu mereka yang merupakan pemilih rasional dan sensitif terhadap dinamika politik. Angka fantastis. Yang pasti bahwa mereka menunggu partai yang berbeda secara magnitasi (daya tarik).

Trend massa mengambang sejalan dengan sikap pragmatis partai-partai politik yang meninggalkan ideologinya. Satu-satunya partai politik yang sedikit mengalami trend positif adalah PDIP yang memang masih kelihatan konsisten sebagai opisisi. Sementara loyalitas pemilih SBY dan Partai Demokrat pada pemilu 2009 lalu, terkoreksi cukup radikal. Anjlok dibawah angka 50% (mediaindonesia.com).

Menyongsong pemilu 2014 yang masih menyisakan waktu 3 tahun, partai politik harus berbenah, memperbaiki diri dengan muhasabah politik yang mendalam, dalam bahasa Schumpeter disebut dengan menghidupkan “Kreatifitas dan Inovasi”. Bukan saling meng-kambing hitam-kan atau melanggengkan perselingkuhan.

Jurus Mabuk

Jika kita menarik garis korelatif antara rilis hasil survey oleh LSI terhadap angka 80% massa mengambang dengan persepsi kegagalan pemerintah yang dikonstruk oleh blow up media, serta sejumlah skandal yang saban hari mendera Partai Demokrat, tergambar bahwa ketidakpuasan masyarakat kian meruncing.

Di tengah kesibukan media memberitakan kasus Nazaruddin dan Demokratnya, publikctiba-tiba dibuat heboh oleh kiriman paket peti mati ke sejumlah kantor redaksi media di Jakarta.

Setelah diproses di kepolisian, diketahui ternyata paket tersebut dikirim sebagai bagian dari pemasaran untuk launching buku yang ditulis Sumardy, CEO perusahaan marketing pengirim paket peti mati. Karena peti matinya, Sumardy harus digelandang dan menginap di kantor polisi.

Walau tanpa desain politik, namun "heboh peti mati" yang bersamaan dengan makin karut-marutnya sejumlah kasus yang membelit Partai Demokrat, menjadi menarik turut kita perbincangkan.

Pada saatnya nanti jika partai politik tidak berbenah, ketidakpuasan dan kekecewaan tersebut akan sampai pada titik kulminasi, dimana demokrasi tidak lagi legitimate. Demokrasi hanya tinggal prosedur saja, subtansi melalui partisipasi publik tidak lagi ada. Demokrasi subtansial tinggal kenangan, akan “di peti matikan” oleh penguasa status quo.

Ledakan berbagai macam skandal Nazaruddin yang secara langsung turut menyeret Demokrat sebagai representasi dari pemerintah, menjadi titik balik demarketing politik, membuka wajah asli yang selama ini ditutupi tabir pencitraan. Partai yang dulu dielu-elukan, disanjung-sanjung berada di front pemberantas korupsi, nyatanya menjadi tempat yang nyaman bagi koruptor untuk berlindung merampok uang negara melalui proyek yang ditender perusahaan-perusahaan abal-abal.

Upaya pengalihan isu dengan aksi tebak-tebakan tentang sosok ghaib MR. A, tak bisa menipu publik yang mulai mampu membaca jurus mabuk Demokrat. Lalu, buat apa pura-pura berteriak di media, meminta Nazaruddin pulang, karena toh lambat laun bangkai itu akan semakin membusuk! Pak Nazaruddin, pulang atau tercium?!

*Penulis adalah Pengurus Pusat KAMMI


Jusman Dalle
Jl. Urip Sumoharjo, Makassar
jusmandalle@rocketmail.com
085299430323

(wwn/wwn)