.webp)
Menurut SBY, memerangi korupsi bukan hanya perintah moral, tetapi juga perintah demokrasi, politik, sosial, dan ekonomi.
Namun, realitasnya saat ini justeru berbanding terbalik. Kini, Susilo Bambang Yudoyono, baik sebagai presiden RI maupun sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat, menjadi bulan-bulanan kritik dari masyarakat luas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara eksternal, kepemimpinannya dalam kabinet Indonesia bersatu jilid dua, semakin tidak tentu arah. Bahkan tidak sedikit yang menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia telah mengalami defisit.
Asketisme politik
Negara berkembang yang kaya sumber daya alam sering tak berdaya menyejahterakan rakyat. Daripada mengambinghitamkan kapitalisme, keburukan tata kelola pemerintahan dan kelambanan reformasi birokrasi sesungguhnya sumber masalah, demikian Hernando de Soto dalam The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Falls Everywhere Else.
Banyak elite politik Indonesia tidak peduli masa depan kedaulatan bangsa. Tak ada upaya sistematis memperbaiki sistem investasi perminyakan yang menguntungkan rakyat dan negara.
Di era globalisasi kita kalah di kandang sendiri. Produk kita kalah bersaing dalam harga dan mutu, termasuk hasil pertanian. Indonesia belum jadi negara-bangsa yang tangguh.
Sejauh ini korporasi global tak sulit menaklukkan Indonesia. India sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi kedua di dunia dalam posisi jual mahal saat didekati kelima pemimpin negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga didekati, tetapi dalam posisi jual murah karena nasionalisme dan karakter elite politiknya lemah.
Mungkin nasionalisme kita sudah hancur sejak G30S seperti kata Tan Swie Leng dalam G30S, Perang Dingin dan Kehancuran Nasionalisme: Pemikiran Cina Jelata Korban Orba.
Kejatuhan Soekarno memulai rezim pro-penanaman modal asing yang dalam pelaksanaannya identik dengan menggadaikan kekayaan alam. Sampai kini liberalisasi tak diikuti ketahanan nasional di seluruh aspek.
Sedikit pujian Barat untuk demokratisasi di Indonesia cukup membuat elite politik terbuai, tak menciptakan terobosan demokrasi yang efisien, murah, dan berkualitas.
Bentuk monarki dipersoalkan dengan kegaduhan yang tidak perlu, sementara takhta untuk rakyat sudah lama tak berada di panggung politik. Kekuasaan hanya dilihat sebagai jalan memperkaya diri dan dimanfaatkan keluarga pejabat.
Saat berada di ibu kota sebuah provinsi yang kaya sumber daya alam tetapi termasuk termiskin, saya berseloroh kepada teman, "Kotamu tahun ini termasuk yang terkorup dari 50 kota besar di Indonesia." Jawabnya, "Itu tanda kami banyak uang."
Berbeda dari elite politik China yang berjuang memperkaya pundi-pundi negara, politisi kita menikmati dan menghamburkan uang negara, tak prihatin dengan besarnya utang negara.
Persoalan kita adalah birokrasi korup dan penegakan hukum yang lemah. Mudah melihat aroma korupsi dalam pengaspalan. Mudah memergoki layanan publik yang sarat pungutan liar.
Namun, pemerintah tak proaktif bersihkan diri dari praktik semacam itu. Dalihnya, menunggu laporan masyarakat di tengah publik yang permisif dan apatis. Korupsi birokrasi berjenjang, saling kasih kesempatan.
Pemerintah tidak serius mengikis mentalitas proyek dalam kultur birokrasi. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menaikkan tarif korupsi karena risiko tertangkap tangan lebih besar.
Koruptor masih dihukum ringan, tetapi terpidana makar karena mengibarkan bendera lain dihukum 15 tahun penjara. Koruptor kita berlindung pada partai dan kekuasaan. Politik nasional digiring memihak kepentingan pengusaha di atas keterpurukan rakyat kecil.
Defisit Demokrasi
Meski SBY menang mutlak dalam Pemilu 2009, ia pun harus mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok politik yang ada. Yang juga tak dapat diabaikan adalah kenyataan mulai munculnya nama-nama calon presiden ke permukaan, padahal pemilu presiden masih 3 tahun lagi.
Ini menunjukkan betapa terbuka dan ketat persaingan politik di Indonesia saat ini. Sayangnya, di Indonesia, tingkat kompetisi yang tinggi bukan saja jadi indikator kian mapannya demokrasi, melainkan juga membawa akibat kemunduran demokrasi di beberapa aspek yang penting bagi kehidupan demokrasi, yaitu reformasi dan konsolidasi kelembagaan sosial-politik.
Pertama, tingkat kompetisi tinggi menyebabkan kian mahalnya biaya persaingan politik, yang berarti kebutuhan akan sumber daya finansial kian meningkat.
Bukan hal aneh jika kemudian muncul perkawinan antara kekuatan modal dan kekuatan politik dan jika ada indikasi kuat bagaimana kekuatan-kekuatan politik yang ada bersaing menguasai ruang dan posisi strategis dalam dunia politik dan finansial yang memang 'basah'. Ini berarti kian tinggi juga kemampuan pemilik modal untuk memengaruhi kebijakan publik.
Kedua, tingkat kompetisi yang tinggi memberikan dorongan bagi para elite politik untuk memengaruhi dan menguasai posisi-posisi di birokrasi. Bukan rahasia lagi kalau banyak keputusan terkait reformasi birokrasi harus diikuti dengan atau bahkan didasarkan pada pertimbangan politik.
Belum lagi maraknya transaksi politik dengan berbagai bentuk dalam proses negosiasi meloloskan individu-individu tertentu untuk memegang jabatan penting di birokrasi pemerintah.
Tujuannya, selain memperkuat sumber daya finansial, juga memengaruhi bahkan menguasai proses pembuatan dan eksekusi kebijakan pemerintah.
Ketiga, tingkat kompetisi yang tinggi sering kali mendorong elite politik memanfaatkan sistem hukum untuk menjadi instrumen politik. Di satu sisi multiplikasi kekuatan politik menghindarkan Indonesia dari kontrol tunggal seperti layaknya pemerintahan otoritarian atau diktator.
Di sisi lain, multiplikasi ini juga berarti semakin banyak aktor yang mampu memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung sistem hukum yang ada.
Padahal, perangkat dan proses hukum di negara demokrasi haruslah independen dari pengaruh serta kepentingan politik dan menjadi pilar demokrasi tersendiri sebagai bentuk dari pembagian kekuasaan dalam pemerintahan.
Keempat, tingginya tingkat kompetisi politik memberikan insentif kuat bagi para elite politik untuk memanfaatkan posisi mereka saat ini untuk membangun citra. Di satu sisi ini sesuatu yang baik karena mau tak mau memaksa elite mendengarkan dan kian peduli suara dari bawah.
Di sisi lain, jika kapasitas elite politik merespons aspirasi ini terbatas dan sebatas untuk membangun citra, bukan tak mungkin jawaban para elite politik pada akhirnya justru bersifat artifisial dan tak menyentuh akar permasalahan yang ada.
Ke depan, ini akan menyebabkan peningkatan skeptisisme publik, bukan hanya terhadap pemimpin dan kepemimpinan negara, melainkan juga lembaga yang ditunggangi.
Kelima, dalam alam kompetisi politik yang ketat, elite politik juga mencari celah untuk memengaruhi dan menguasai media dan institusi-institusi masyarakat sipil.
Jadi, bukannya jadi instrumen penyeimbang dan menyuarakan aspirasi publik yang riil dan mendasar, media dan masyarakat sipil malah sering kali jadi alat politik para elite dalam persaingan mereka.
Konstelasi politik yang kian kompetitif pada akhirnya bukan hanya jadi indikator kian mapannya demokrasi di negara kita, melainkan juga memberikan dorongan dan insentif bagi para elite untuk memengaruhi, menguasai, dan pada akhirnya bukan tidak mungkin merusak institusi-institusi yang ada yang dibutuhkan untuk konsolidasi demokrasi jangka panjang.
Ke depan, memang betul seperti dikatakan banyak orang, Indonesia perlu pemimpin dan kepemimpinan tegas dan bertanggung jawab. Dalam konteks konstelasi politik sekarang, kita butuh pemimpin yang bukan melulu memikirkan bagaimana menang dalam berkompetisi politik di alam yang lebih terbuka ini.
Di sinilah peran kita semua karena selalu ada kesempatan bagi kita mencari, membina, melahirkan, dan memilih pemimpin yang berani hidup bersih, tampil sedrhana atau transparan, dan bekerja profesional.
*Peminat Kajian Sosial Keagamaan, berdomisili di Banda Aceh
Ahmad Arif
Jl. Kecik Zam-Zam Lr. 2 Jaya Baru Banda Aceh
banta_lw2@yahoo.com
081360295521
(wwn/wwn)
