Perilaku Politik DPR Versus Demokrasi Partisipatif

Perilaku Politik DPR Versus Demokrasi Partisipatif

- detikNews
Rabu, 11 Mei 2011 11:35 WIB
Perilaku Politik DPR Versus Demokrasi Partisipatif
Makassar - Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, demikian salah satu cita-cita kemerdekaan, sebagaimana tertuang dalam preambule (pembukaan) Undang Undang Dasar 1945.

Sebagai landasan yuridis, seiring dengan transformasi dan dinamika global, cita-cita luhur itu kemudian terus beradaptasi dengan konteks zaman dan tantangan bangsa.

Kesadaran bahwa pendidikan merupakan suluh penerang kehidupan sekaligus nafas peradaban, secara makro dapatlah kita berguru pada bangsa-bangsa besar yang pernah menjadi imperium, termasuk juga peradaban barat yang kini menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan kemjuan kehidupan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berbagai literatur menyebutkan bahwa pendidikan merupakan kawah candradimuka lahirnya peradana-peradaban besar yang pernah mengisi ruang sejarah kita.

Di dalam kitab Min Rawaaih Hadharatinaa misalnya, cendikian muslim asal Damaskus Dr. Mustafa As Siba'i mendeskripsikan secara eksplisit kemajuan peradaban Islam yang menjadi kiblat peradaban sejak masa Abbasiyah di Irak hingga Andalusia di Spanyol (abad 7 M - 13 M), berkat kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu.

Transformasi Bangsa-Bangsa

Sederet nama cendikiawan muslim yang menjadi rujukan umat manusia, tidak hanya umat Islam, tetapi juga rujukan bangsa barat, mengisi etalase dan menjadi prasasti emas peradaban manusia.

Sebutlah misalnya Ibnu Sina dengan kitab Al Qanuun yang kemudian menjadi rujukan ilmu kedokteran modern dan pada abad XII diterjemahkan di Eropa.

Ilmuwan lain yang buah pemikiran di dalam kitabnya juga diterjemahkan oleh bangsa Eropa adalah AR Razi. Kitab Al Hawiy yang lebih tebal dari Al Qanuun, diterjemahkan pada akhir abad XII. Menjadi rujukan ilmu medis (kedokteran) di Eropa hingga abad XVI.

Pada abad XIII, Ghiteron dari Polska menerjemahkan kitab Al Bashariyyah karya Hasan bin Al Haitsam. Masih pada abad yang sama, Gherardo dari Cremonia, Italia menerjemahkan ilmu falak (perbintangan) dengan terjemahan Al Majisti karya Ptolemee dan Asy Syarh karya Jabir bin Hayyan.

Integritas ilmuwan-ilmuwan Islam juga diakui oleh orang-orang barat sendiri. Gustave Le Bon, seorang psikolog sosial, sosiolog, dan juga fisikawan amatir dari Prancis mengatakan bahwa terjemahan buku bangsa-bangsa Arab (Islam) lah, terutama buku-buku sains hampir menjadi sumber satu-satunya bagi banyak pengajaran di banyak perguruan tinggi Eropa selama lima hingga enam abad.

Bahkan Le Bon mengatakan bahwa buku-buku karya ulama Islam lah yang dijadikan sandaran oleh Roger Bacon (seorang filsuf Inggris), Leonardo Da Vinci (seorang polymath Italia: pelukis, pematung, arsitek, musisi, ilmuwan, matematikawan, insinyur, penemu, ahli anatomi , ahli geologi, pembuat peta, ahli botani dan penulis), Arnold de Philippe, Raymond Lull, San Thomas, Albertus Magnus, serta Alfonso X.

Tidak hanya itu, dalam bidang astronomi, geografi, dan kartografi (ilmu pembuatan peta) yang menjadi acuan bangsa barat dalam penjelajahan selama masa renaissance Eropa, peta yang paling akurat adalah milik Abu Abdillah Syarif Al Idrisi. Al Idrisi merupakan seorang ahli geografi dari Arab yang petanya digunakan oleh Barat selama ratusan tahun.

Jika kita bergeser ke Timur, kenyataan tak jauh beda kita dapatkan. Kemajuan bangsa Jepang dengan produk teknologi yang menguasai dunia, juga karena kelimuan yang diformulasi dalam Restorasi Meiji. Jepang sebelum Restorasi Meiji (1868) adalah Negara agraris yang miskin. Akan tetapi, dalam waktu 40 tahun saja, pada akhir ke-19, Jepang mampu mensejajarkan diri dengan Negara-negara Barat.

Diterapkan pendidikan wajib dan bebas bagi seluruh rakyat selama 4 tahun dan dibukanya berbagai macam dan tingkatan sekolah, hingga pada tingkat universitas. Dalam masa Meiji semua orang bisa merubah status sosial sesuai dengan prestasi pendidikannya. Itulah yang membuat dorongan kepada semua orang untuk belajar keras. Hingga kini, produk teknologi Jepang menguasai rumah-rumah kita, di Barat dan di Timur.

Maka jelaslah kiranya firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat ke 58. Allah SWT berfirman : …Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al-Mujadalah:11)

Kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai keagamaan, juga direfleksikan oleh ayat yang pertama kali turun di dalam Al Qur'an. Di dalam surat Al 'Alaq, Allah SWT memulai dengan perintah membaca (Iqra'). Membaca disini bisa diapahami sebagai upaya untuk menggali khazanah keilmuan, baik secara tertulis melalui ayat-ayat Qauliyah (perkataan) maupun cesara tersurat melalui fenomena alam atau ayat Kauniyah.

Dalam konteks dan kerangka demokratisasi yang dimulai sejak awal reformasi bergulir, pendidikan menjadi urat nadi sekaligus sirkulasi dan instrumen maju tidaknya bangsa ini. Maka program pendidikan gratis sebagai derivasi dari program nasional wajib belajar 9 tahun, menjadi keniscayaan. Kedaulatan dalam semua dimensi kebangsaan bertitik tolak pada pendidikan.

Demokrasi Partisipatif

Ada Fakta menarik, bahwa sejak program pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan, kualitas masyarakat Indonesia mengalami trend posotif. Terjadi transformasi menjadi masyarakat yang melek ilmu pengetahuan. Menurut ekonom Drajat Wibowo, fakta ini didukung oleh statistik tentang semakin sejahteranya masyarakat Indonesia yang dilatari oleh meningkatnya ilmu pengetahuan.

Jika ini digalakkan dan terus dipertahankan, maka impian menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 5 negara maju di dunia akan segera terwujud. Karena kesejahteraan akan menyebar, sehingga rantai-rantai kemiskinan yang selama ini menciptakan kemiskinan struktural, bisa diputuskan.

Sederhananya, bahwa orang yang berpendidikan tinggi dan berkualitas, bisa mengakses lapangan pekerjaan yang lebih baik. Bahkan bisa memilih pekerjaan yang diinginkan.

Selain itu, dalam konteks demokrai, pendidikan juga akan mendorong lahirnya masyarakat cerdas dan kritis sehingga bisa menjadi penyeimbang dalam pembangunan. Menjadi entitas intelektual organik, menjadi watchdog yang memonitoring pemerintah.

Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kebijakan publik, secara akseleratif akan mendorong lahirnya good governance dan clean governance. Maka salah satu subtansi demokrasi, yaitu terwujudnya partisipasi publik sebagai pelaku demokrasi hanya dapat dicapai melalui kontruksi dasar pendidikan yang berkualitas.
Kran demokratisasi yang terbuka sejak reformasi, telah menutup etape gelap diktatorisme di negeri ini.

Instrumen-instrumen sebagai infrastruktur demokrasi, dapat kita saksikan melalui menjamurnya partai politik, LSM, NGO, terjaminnya kebebasan pers, dan berbagai macam ekspresi yang hadir secara reflektif.

Namun di sisi lain, kita masih menyaksikan sikap paradoks penguasa dalam merespon partisipasi politik masyarakat. Sikap paradoks ini lahir dalam bentuk politik lipstik, atau politik pencitraan istilah populernya.

Kemenangan SBY dalam dua kali Pilpres secara langsung oleh rakyat, sudah cukup menjadi bukti betapa ruang-ruang logika masyarakat telah terkontaminasi propaganda.

Sementara itu, di kekinian, ada pemandangan lain yang juga tak kalah hebohnya dengan politik pencitraan yang sudah membudaya. Pemandangan yang merupakan political behaviour (perilaku politik) ini, dipertontonkan oleh anggota DPR, yang sepanjang masa jabatannya tak pernah sunyi dari kecaman rakyat.

Adalah studi banding yang terus menerus disorot media dan dikecam publik, seolah menjadi "prestise" anggota DPR yang nyaris tanpa prestasi. Anehnya, partisipasi publik dalam bentuk kecaman tadi, seolah angin lalu yang berhembus sepoi di telinga DPR, yang harusnya digunakan mendengar aspirasi rakyat.

Hilangnya kesadaran sebagian besar anggota DPR/DPRD yang tak mengindahkan teriakan masyarakat yang tergugu di antara semai demokrasi, justru paradoks dengan program-program DPR yang katanya untuk mencerdaskan bangsa sebagai upaya pembudayaan partisipasi politik.

Akhirnya, partisipasi masyarakat bagai pepesan kosong. Pemerintah (DPR) yang memulai, dan mereka juga yang justru ingin mengakhiri.

*Penulis Analis Ekonomi Politik Society Research And Humanity Development (SERUM) Institute dan Aktifis KAMMI Wilayah Sulselrabar


Jusman Dalle
Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Makassar
jusmandale@rocketmail.com
085299430323

(wwn/wwn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads