DKI 1, Sipil atau Militer?

Jakarta - Sepanjang sejarah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, kalangan militer maupun mantan militer lebih banyak mendominasi sebagai Gubernur dan wakil Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebut saja mulai dari Ali Sadikin, Wiyogo, Suryadi Soedirja, Sutiyoso hingga Prijanto.

Pernah terbangun stigma di tengah masyarakat Jakarta, bahwa sebagai ibukota negara perlu pengamanaan ekstra, sehingga perlu Gubernur dari Militer maupun mantan Militer. Sebabnya banyak aset vital yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta agar terjaga dari ancaman yang tidak diinginkan.

Opini tersebut sah-sah saja, namun kini setelah reformasi bergulir pemikiran tersebu sudah usang dan harus di dekonstruksi. Faktor keamanan, menjaga lingkungan, bukan semata dibebankan kepada aparatur negara, dalam hal ini TNI–Polisi, tapi juga merupakan bentuk kesadaran warga untuk bertanggung jawab secara kolektif dalam menjaga lingkungannya.

Menurut pengamat hak-hak asasi manusia, almarhum Munir bahwa hampir semua pertarungan politik sejak Indonesia merdeka sampai sekarang selalu merupakan akibat perpecahan dalam tubuh militer. Kasus PRRI/permesta terjadi akibat militer pecah. DI TII juga terjadi akibat militer yang pecah.

Tahun 1965, pembunuhan enam jenderal juga bukan dilakukan oleh orang-orang sipil. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 juga diindikasi oleh pertarungan antar jenderal yang korbannya sangat banyak. Fakta politiknya sepanjang militer itu besar interesnya terhadap politik maka stabilitas politik di Indonesia tidak akan pernah selesai.

Dengan kata lain, kekerasan justru terjadi karena militer tidak selalu berhasil memberi rasa aman. Dan memang menurut Komnas HAM, di balik peristiwa kerusuhan Mei 1998, penembakan mahasiwa dalam tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, sejumlah pejabat militer telah gagal menjaga keamanan.

Purnawirawan militer juga sulit melepas gaya militerisme. Seperti disebut Munir, struktur komando yang ketat, tanpa pertanyaan dan sentralisme pengambilan keputusan tanpa pernah ada konsultasi adalah salah satu gaya kepemimpinan militer.

Tentara yang purnawirawan memang berarti sudah menjadi sipil. Purnawirawan Indonesia ternyata belum bisa melepas tabiat militernya ketika masuk politik. Menurut Almarhum Munir, belum ada syarat formal politik Indonesia yang bisa memisahkan antara purnawirawan dengan institusi militer.

Ada politisi partai yang berkilah bahwa memasang jenderal dalam pemilu dan pilkada merupakan hal positif karena kalangan sipil kurang memiliki wewenang dan lemah dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun- tahun awal jaman Orde Baru, militer memegang sangat banyak posisi. Sebagian besar posisi dalam kabinet ada di tangan militer sementara dua pertiga dari gubernur provinsi adalah jenderal. Perwira dengan pangkat lebih rendah mengambil alih jabatan camat dan kepala desa. Namun setelah reformasi, ada perbaikan untuk itu semua karena sejumlah besar warga sipil yang kompeten menduduki posisi – posisi penting.

Banyak dari mereka merupakan akademisi, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka lebih handal daripada perwira dalam menjalankan pemerintahan. Ada banyak negara di Asia di mana militer tak pernah memainkan peran penting dalam politik seperti India, Singapura, Malaysia, Cina dan Vietnam. Tetapi ada banyak juga negara dengan tradisi politik militer yang kuat, terutama Thailand, Pak istan, Turki dan Indonesia.

Sejarah telah menunjukkan bahwa tak mudah menghapus militer dari arena politik. Selama lebih 10 tahun terakhir, Indonesia telah melakukan langkah besar dalam reformasi militer dan mengapus mereka dari arena politik. Tetapi masih diperlukan waktu untuk mengubah pola pikir militer guna memastikan bahwa mereka hanya berfokus pada urusan non-politik.

Oleh karenanya untuk memasuki Proses Pilkada DKI Jakarta mendatang, warga Jakarta sebaiknya tidak perlu lagi terjebak dalam berpikir militer atau sipil. Disamping gagasan tersebut telah usang, sebaiknya dalam merespon pembangun Jakarta ke depan diperlukan sosok kepemimpinan yang "Profesional , Berpengalaman, Suka Bekerja dan Tegas".

Karakter kepemimpinan tersebut juga harus dikawal dengan posisi wakil Gubernurnya yang mampu bersinergis. Ini penting agar porses pembagunan Jakarta kedepan dapat terpola dengan baik. Saat ini banyak sudah calon yang bermunculan untuk Gubernur DKI, baik dari kalangan militer (mantan militer) seperti Prijanto serta Nachrowi Romli sementara dari sipil ada Fauzi Bowo, Triwisaksana, Selamat Nurdin, Aziz Syamsudin, Tantowi Yahya, Priya Ramadhani, serta Rano Karno.

Isu militer maupun sipil merupakan isu yang sudah usang yang tak perlu dihidupkan lagi. Bukan saatnya lagi berpikiran orang berlatar belakang militer selalu lebih baik dari orang sipil.

Begitu juga sudah bukan masanya lagi menilai orang militer selalu lebih tegas dan berani dari sipil. Masalahnya, banyak juga jenderal yang tidak tegas, termasuk beberapa jenderal yang menduduki posisi strategis.

Sebaliknya, dulu Bung Karno yang juga sipil, beliau dikagumi banyak orang, tegas disegani dunia internasional, dan mendapat berbagai julukan kebesaran, itu juga bukan karena dia sipil. Tapi, karena dia memang punya kemampuan untuk menjadi pemimpin, persoalannya sama sekali bukan soal sipil atau militer.


Adrian
asus09@gmail.com
089684003065

(wwn/wwn)