.webp)
Berbagai cara dilakukan memperingati upaya keras RA. Kartini dalam memperjuangkan kaum perempuan Indonesia. Mulai dari diskusi di forum-forum ilmiah hingga memilih jodoh dengan busana khas daerah seperti kebaya, sebagaimana digelar di salah satu Rumah Sakit di Makassar.
Momentum kedua yang juga tak kalah pentingnya bagi bangsa Indonesia adalah Hari Buruh se Dunia yang diperingati setiap tanggal 1 Mei yang biasa juga disebut sebagai May Day. Berbagai cara juga dilakukan untuk memperingati May Day ini. Dari demonstrasi dengan tuntutan-tuntutan ubtuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dengan mengerahkan massa yang mencapai puluhan ribu, hingga makan kerupuk bersama buruh ala Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika kita kaji lebih dalam akar historis perjuangan emansipasi RA. Kartini, maka kita akan menemukan irisan subtansinya pada pendidikan. Kartini terilhami memperjuangkan emansipasi perempuan karena realitas masyarakat pada waktu itu yang sangat permisif terhadap nasib kaum perempuan.
Perempuan dibatsai haknya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mengakses pendidikan, hingga karier terakhir bagi seorang perempuan di masa itu adalah "buruh rumah tangga". Tidak bergeser dari tiga kosa kata : dapur, sumur dan kasur.
Menariknya, kesadaran akan kooptasi terhadap nasib kaum perempuan diaktualisasikan oleh Kartini dalam bentuk tuntutan mencerdaskan kehidupan perempuan, melalui jalan pendidikan. Logika bahwa pendidikan bisa mengangkat taraf strata perempuan menyentuh batin perlawanan, hingga akhirnya di kekinian, kita menyaksikan mulai muncul perempuan yang sukses meniti karier karena kualifikasi yang lahir dari jenjang pendidikan.
Namun di sisi lain, ada pemandangan memilukan yang harusnya menjadi perhatian pemerintah dalam masalah pendidikan, khususnya untuk tenaga kerja perempuan di luar negeri (TKW). Fakta bahwa, TKI yang bekerja di luar negeri hingga Januari 2011, menurut kementerian Luar Negeri, mencapai 4-5 juta orang yang didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah buruh migran perempuan di luar negeri mencapai 78 persen. Bahkan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menduga jumlah TKI yang ada di luar negeri lebih besar dari data tersebut, dengan asumsi banyaknya TKI ilegal.
76 persen di antaranya buruh migran perempuan tersebut bekerja di sektor rumah tangga (PRT), sebagian lagi berprofesi sebagai tukang kebun atau buruh pabrik. Di sisi lain peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan terus terjadi di sektor informal yang memberikan adanya indikasi kemudahan keluar masuk pasar tenaga kerja karena upah mereka cenderung murah.
Kenyataan ini menandakan betapa buruh migran perempuan belum dilihat memiliki posisi tawar yang tinggi. Lebih banyak bekerja pada sektor-sektor non formal yang tidak membutuhkan pendidikan dan juga skill. Padahal sumbangsih mereka untuk pemasukan devisa yang dihasilkan dari remitansi yang dikirimkan TKI sampai akhir tahun 2009 mencapai 6,615 milyar dollar AS atau sekitar Rp 58,5 triliun. Angka yang fantastis.
Hingga saat ini, setelah menelan ratusan nyawa, pemerintah masih juga terkesan setengah hati dalam menangani buruh migran. Saban hari kita selalu disuguhi oleh tewasnya TKI diluar negeri atau ratusan orang yang sedang mengantri menunggu eksekusi di negara tempat mereka bekerja. Mereka menyabung nyawa. Tapi, mereka terlupakan dan diabaikan. Tetes air mata dan keringat bagai tak ada artinya.
Masih lekat dalam ingatan kita, Kikim Komalasari, warga Cianjur, Jawa Barat, yang dipukuli hingga tewas dan mayatnya dibuang. Husna yang bekerja di Madinah memiliki nasib yang sama, mengalami penyiksaan yang keji. Atau yang baru-baru ini terjadi pada Darsem Binti Daud Tawar. TKW asal Subang itu baru bisa bebas setelah membayar diyat sebesar sebesar 2 Juta Real Saudi atau setara Rp 4,7 miliar. Diplomasi lamban ala pemerintah hampir saja merenggur nyawa Darsem.
Dukungan politik merupakan salah satu sumber masalah. Data keterwakilan perempuan di parlemen yang hanya 18 persen dan di dominasi oleh orang-orang kaya yang tidak memiliki latar belakang aktivisme, khususnya menyuarakan hak-hak perempuan adalah kenyataan. Sistem politik yang materialistik, secara regulatif membatasi jalan para pejuang hak-hak buruh.
Akhirnya, secara elitis, legislator perempuan tersebut juga tak jauh-jauh hanya memperjuangkan kepentingan sendiri. Aktivitas buruh migran seringkali tidak pernah dianggap sebagai sebuah keterlibatan dalam proses pembangunan. Akibatnya, jarang sekali dipikirkan kebijakan publik yang berpihak pada mereka. Realitas buruh migran dengan demikian menjadi sebuah realitas ekonomi-politik yang benar-benar terlupakan.
Berbagai persoalan yang terus mendera TKW, sudah saatnya menata sistem remrutmen dan pengiriman TKI ke arah yang lebih manusiawi dan profesional. Tanpa itu, yang akan terjadi adalah bahwa TKI Indonesia hanya akan menorehkan noda bahkan mengantar nyawa ke negri orang.
Tak dapat disangkal, bahwa faktor yeng menyebabkan lemahnya daya tawar buruh migran Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, karena tingkat pendidikan yang rendah. Sebagian besar dari buruh migran tersebut, merupakan lulusan SMP hingga SMA yang kemudian mendapat training di Balai Latihan Kerja, dengan keterampilan seadanya. Bahkan 90 Persen dari satu juta TKW di Arab Saudi tidak lulus SMP.
Sebenarnya, pilihan menjadi TKW pun karena keterpaksaan. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia yang didukung oleh mahalnya pendidikan, tidak memungkinkan masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas mengakses pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Akhirnya, dengan semakin besarnya problem yang dihadapi oleh pahlawan-pahlawan devisa tersebut, pemerintah harus bertanggung jawab dengan segera mengambil langkah yang realistis. Karena tak dapat dipungkiri bahwa, ketimpangan pembangunan dan mahalnya akses pendidikan serta lemahnya keberpihakan politik pemerintah secara kausalitstik, menjadi faktor utama yang memaksa para TKW tersebut bertaruh nyawa di negeri orang.
Momentum hari Pendidikan, semoga tidak berlalau begitu saja dengan ceremony yang seolah menutup kenyataan dibalik pahitnya realitas sosial para buruh migran yang dieksploitasi untuk kepentingan bisnis, tanpa memperhatikan kulitas dan kualifikasi mereka melalui akses pendidikan.
*Penulis adalah analis Ekonomi Politik Society Research And Humanity Development (SERUM) Institute dan Aktifis KAMMI Wilayah Sulselrabar
Jusman Dalle
Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Makassar
jusmandalle@rocketmail.com
085299430323
(wwn/wwn)
