.webp)
Kita tinggal menunggu waktu penancapan tiang pertama dimulainya pembangunan mega proyek ini. Seperti biasa pula, para politikus yang hingga detik ini gencar melakukan penolakan dan menuduh ketua DPR RI Marzuki Alie tidak aspiratif terhadap kepentingan rakyat lebih kepada usaha pribadi dan golongan untuk mengumpulkan modal kampanye ditahun 2014 yang akan datang.
Modal yang paling empuk saat itu adalah menjelek-jelekkan penguasa dan partai pendukungnya dipesta demokrasi 2014 kelak. Salah satu modal itu mungkin adalah kasus pembangunan gedung DPR ini yang ditolak oleh 3 fraksi di DPR dan oleh mayoritas rakyat Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembangunan gedung baru DPR menggelontorkan dana sebesar Rp.1,1 triliun. Tentu sangat tidak sedikit sekali. Sebagian orang mengibaratkan dana sebesar itu cukup untuk membangun 2000 sekolah dasar di Papua atau menggaji buruh sejuta orang di Jakarta.
Tapi untuk sementara waktu, cerita si Gedung DPR sudah bisa untuk kita tutup. Hal yang sangat mendesak saat ini adalah kelanjutan nasib WNI kita di perairan Somalia. Drama pembajakan kapal Kalam Kudus yang di awaki oleh 20 orang WNI itu, dibajak sudah hampir satu bulan.
Tebusan yang diminta sebesar USD 3,5 juta belum bisa dipenuhi. Ancaman pun tidak tanggung-tanggung. Mereka akan dibunuh satu persatu bilamana pemerintah dan pihak terkait (PT Samudra Indonesia) tidak serius mendengarkan tuntutan para perompak.
Fenomena diatas menjadi kasus baru yang butuh mendapat perhatian semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun seluruh stakeholeder yang ada. Perhatian itu tentunya dengan kapasitas masing-masing yang oleh penulis berpandangan tentunya kita lebih mafhum akan peran dan fungsi itu. Andai kita ditanya penting mana gedung baru DPR atau nyawa para WNI di Somalia, jawaban kita pasti seragam. Lebih penting nasib WNI di Somalia.
Karena pembangunan gedung baru bisa ditunda kapan saja. Akan tetapi urusan nyawa tidak bisa sama sekali. Para politisi senayan juga pastinya lebih mengerti lagi akan hal ini. Namun, kenapa perjuangan yang mereka lakukan untuk mendesak pemerintah melakukan langkah kongkrit tidak segetol upaya mereka menolak gedung baru DPR. Bila bisa menebak, itu karena para politisi senayan tahu betul.
Dana sebesar Rp. 1,1 triliun (untuk gedung DPR) sedikit banyak akan mengisi kantong-kantong mereka, sedangkan uang sebesar USD 3,5 juta untuk membebaskan WNI, 100 persen akan men jadi milik para perompak. Kalau demikian, kenapa harus repot-repot mendesak pemerintah. Toh gak ada untungnya. Kalau pun situasi terburuk terjadi, yang disalahkan tetap pemerintah bukan DPR.
Penyakit baru anggota DPR periode ini adalah mayoritas mereka hanya menjadikan rakyat sebagai tameng untuk meloloskan kepentingan golongannya. Layaknya selebriti, politisi senayan terlalu mudah ikut trend yang lagi hangat saat ini. Mana kasus yang menjadi perhatian media secara nasional, akan dijadikan ajang menunjukkan eksistensi diri di mata publik.
Sedangkan yang jauh dari tangkapan kamera tidak disentuh sama sekali. Jika bercerita uang triliunan rupiah yang disinyalir akan dinikmati sebagian anggota dewan, mereka kompak bersuara dan berkali-kali muncul dilayar kaca. Tapi bila cerita nyawa para WNI diluar negeri segelintir dari mereka yang mau berbicara itu pun sekenanya saja.
Bagi pemegang kebijakan di negeri ini, uang sebesar USD 3,5 juta atau sekitar Rp. 77 milyar itu lebih besar dari pada Rp. 1.1 Triliun yang diperuntukkan bagi rumah mega legislatif. Entah pernah belajar matematika atau tidak, tapi yang jelas pemerintah (baik eksekutif maupun legislatif) begitu berat menggelontorkan dana yang tidak seberapa ketimbang dana gedung baru.
Mungkin pemerintah ingin bermain-main dengan perompak. Masing-masing pihak mungkin menilai perompak hanya gertak sambal dan tidak layak untuk dipenuhi. Jadi, buat apa dipikirin. Lebih baik fokus ke gedung baru. Uangnya lebih besar dan lebih jelas. Toh yang di Somalia belum tentu ikut nyontreng di pemilu 2009 lalu.
Jika demikian adanya, sudahlah. Sebenarnya rakyat juga mampu untuk membebaskan mereka secara langsung. Terbukti, dalam sepekan jutaan rakyat negeri ini bisa saja menggalang dana untuk menunjukkan rasa empaty. Rakyat punya koin cinta yang sudah banyak memberi harapan bagi yang kurang beruntung.
Tapi haruskah demikian? Dimana letak wibawa pemerintah bila hal-hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah diambil alih langsung oleh rakyat. Bahkan wakilnya rakyat sendiri disenayan lebih senang berhayal kemewahan yang akan ia dapatkan pasca pembangunan gedung DPR selesai ketimbang membayangkan isak tangis keluarga WNI yang dibajak bila keadaan terburuk terjadi. Entahlah..
*Penulis adalah presiden mahasiswa Ikopin Bandung dan ketua umum PB Gerakan Mahasiswa Sibolga-Indonesia (Germasi)
Samsul Pasaribu
Jl. Raya Jatinangor Km.20,5 Gg.Plamboyan No. 13 Kab. Sumedang
syamsulpasaribu@ymail.com
081370677022
(wwn/wwn)
