SBY dan Lagu Ambigu untuk (gedung) DPR Miring

Jakarta - Akhirnya, pada haris Kamis (7/4) kemarin, DPR menyepakati kelanjutan pembangunan gedung baru. Walau menjadi "pergunjingan" yang menuai badai protes dari berbagai elemen bangsa sejak tahun lalu.

Acuh, seolah tak mendengar, polemik soal pembangunan gedung baru yang rancangannya saja telah menelan dana sebesar Rp.14,5 miliar, bak angin ribut yang berlalu.

Unlogic

Sejak mencuat ke publik medio Agustus 2010, sejumlah apologi politik telah menjadi pembenaran untuk legitimasi dan meloloskan rencana yang menyakiti hati rakyat tersebut. Termasuk alasan menangkis kritik masyarakat.

Diantara alasannya, kapasitas daya tampung gedung yang lama tidak lagi ideal, atau alasan bahwa gedung lama mengalami kemiringan tujuh derajat. Untuk alasan kedua, Departemen PU telah mengadakan kajian komperhensif, dan menyimpulkan gedung lama masih layak digunakan setidaknya hingga 30 tahun kedepan.

Seperti dikatakan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso bahwa tahun 2011 ini akan ada penambahan staf ahli. Alasan tersebut yang membuat dua fraksi -Demokrat dan Golkar-, ngotot untuk meneruskan pembangunan gedung megah, yang pada awalnya direncanakan sepaket dengan spa dan kolam renang itu –dikemudian hari direvisi karena kecaman keras membadai-.

Dari titik ini, logika publik ditelikung dan dipermainkan. Unlogic, tidak masuk akal. Jumlah tenaga ahli yang melimpah -4 hingga 7 orang per Aleg- itu, tentu menyakiti hati rakyat. Kinerja DPR tidak sebanding dengan kuantitas, fasilitas dan besaran kocek negara yang harus dirogoh.

Misalnya saja, dari 70 rancangan undang-undang per tahun, hanya 14 yang mampu diselesaikan. Lantas publik bertanya, apa yang mereka lakukan? Jangan-jangan benar apa yang kita sering saksikan di televisi, mereka tidur.

Konstitusi Negara telah eksplisit menegaskan, tugas anggota DPR hanya ada tiga : budgeting (penganggaran), legislasi (membuat undang-undang) dan controlling (pengawasan). Maka menjadi pertanyaan, betapa naas jika kemudian tiga tugas tersebut tidak mampu diterjemahkan dalam praksis amaliyah.

Maka parpol harus melakukan pembenahan internal. Membekali para alegnya dengan skills, bukan hanya dalam melaksanakan tugas, tetapi juga dalam memberi pendidikan moral politik kepada masyarakat.

Ambigu

Dalam hal ini, termasuk sentilan Presiden SBY -sang empunya Partai Demokrat, partai yang paling militan mendukung pembangunan gedung baru tersebut-, tidak dianggap. Seperti diberitakan, bahwa SBY dalam keterangan persnya, menyampaikan rencana pembangunan sejumlah gedung pemerintah.

Dengan rate nilai diatas RP.100 miliar, ada 9 lembaga negara yang akan mendirikan gedung baru atau merenovasi gedung lama. Gedung DPR merupakan yang paling banyak memakai anggaran. Antara Rp. 1,1 triliun hingga Rp. 1,3 triliun. Super.

SBY telah menegaskan bahwa rencana pembangunan yang diluar kepatutan agar tidak diteruskan atau ditinjau kembali. Entah sebagai pencitraan atau benar adanya himbauan SBY tersebut, tapi semua berakhir di konferensi pers. Karena toh, partai Demorkat yang dibawah kendali SBY, pasang badan dan ngotot untuk melanjutkan pembangunan itu. Lagi, lagu ambigu dan absurd ala SBY.

Pada awalnya besar harapan publik bahwa gedung baru tersebut dibatalkan atau ditunda karena menjelang rapat putusan tersebut, sejumlah partai dengan semangat berkomentar di media bahwa mereka menolak gedung baru. Bahkan Ketua DPR, Marzuki Alie mengatakan bahwa jika satu saja dari fraksi ada yang menolak, maka rencana tersebut akan dibatalkan.

Tapi lagi-lagi, kalau bicara soal fasilitas, kemewahan, DPR seolah tutup mata dan telinga dari kecaman publik. Mereka yang menolak, karena jumlahnya segelintir, hanya bisa mengelus dada dan menjadi korban kecaman karena akhirnya DPR secara umum tercitrakan tidak pro rakyat.

Rakyat juga heran, sebelumnya hanya PD dan Golkar yang menerima kelanjutan pembangunan gedung baru tersebut, namun partai lain khususnya dari koalisi seperti PPP, PKB, dan PKS, tiba-tiba juga ikut menerima.

Barangkali inilah hasil pembaharuan kontrak koalisi yang kata Hatta Rajasa baru saja dibagikan, memaksa harus se iya sekata dengan pimpinan dan pemegang saham terbesar di koalisi. Ujian awal kesetiaan setelah babak ancam-mengancam berlalu sebulan silam.

Pun dengan Hanura dan PDIP yang katanya oposisi. Nalar analistis publik tak bisa mencerna letak oposan partai-partai ini. Antara konsisten dan inkonsisten. Tergantung keuntungan bagi mereka kali ya? Bukan kepentingan rakyat atau wong cilik yang sering dijual.

Apa karena kemewahan yang menjanjikan sehingga oposisi menjadi 'seposisi'? Berbeda dengan Gerindra dan PAN yang konsisten menolak, semoga saja bukan politik akrobatik. Tapi tulus untuk kepentingan rakyat.

Paling membingungkan adalah pernyataan SBY. Apa mungkin imbauan SBY sudah false ditelinga para politisi Demokrat, tidak lagi memiliki kesaktian karena desakan mereka pada SBY untuk melalukan reshuffle kabinet sebulan lalu tidak dituruti?

Tapi rasanya SBY terlalu naif, jika power terhadap partai yang didirikan dan dinasehatinya telah menguap. Irama politik memang sering tak dimengerti, kejelian nurani kita harus mampu menangkap lagu ambigu SBY dan politisinya. Bermain kata namun hampa makna. Kita, rakyat, bisa menilai.

*Penulis adalah Ketua Departemen Humas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Makassar 2009/2011 dan Analis Society Research And Humanity Develompment (SERUM) Institute


Jusman Dalle
Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 no. 7D Makassar
jusmandalle@rocketmail.com
085299430323

(wwn/wwn)